KlikMojok – Dunia bergerak begitu cepat, seolah kita berada di tengah pusaran air yang tak berujung. Pertanyaannya bukan lagi seberapa deras arusnya, melainkan apakah kita, sebagai bangsa, masih mampu memegang kemudi, mengendalikan arah perubahan yang datang dari berbagai penjuru.
Di tengah gelombang turbulensi ini, sebuah forum bertajuk Generasi Indonesia Bertutur hadir di Epicentrum XXI, Jakarta, pada Jumat (4/9/2026), menjadi ruang refleksi kolektif. Para pemikir dan praktisi berkumpul, bukan sekadar untuk mengidentifikasi persoalan, melainkan untuk mencari kompas di tengah empat tantangan utama yang kini mendera Indonesia: desakan teknologi yang mengubah perilaku, cengkeraman korupsi yang menyusup ke kekuasaan, banjir informasi yang mengaburkan kebenaran, dan fondasi budaya yang dituntut menjadi jangkar identitas.
Jerat Informasi dan Ancaman Nalar Publik
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat membuka diskusi dengan menyoroti ancaman paling dekat dengan keseharian kita: perubahan ruang publik akibat derasnya arus informasi digital. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan percakapan berbasis nalar, namun ironisnya, ruang digital justru berpotensi menggeser nalar publik menjadi sekadar emosi belaka. “Banjir informasi bisa membawa lumpur. Ruang digital dapat dipenuhi hoaks, sensasi, kemarahan, kebencian, berbagai bentuk noisy. Tetapi saya percaya pada akhirnya masyarakat akan mencari air bersih,” kata Komaruddin, mengandaikan informasi kredibel sebagai ‘air bersih’ yang terverifikasi, berimbang, dan berpijak pada bukti.
Ia juga mengingatkan akan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin memengaruhi kehidupan manusia. AI, sebutnya, adalah “agent without feeling, tanpa hati”. Oleh karena itu, generasi muda tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus beranjak lebih jauh. “Jangan puas menjadi content creator. Jadilah idea creator,” ujarnya, menekankan pentingnya kemampuan menghasilkan gagasan orisinal di tengah dominasi algoritma.
Korupsi: Bayang-bayang di Pusat Kekuasaan
Dari persoalan ruang publik, pembahasan kemudian bergerak ke jantung kekuasaan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyoroti evolusi korupsi di Indonesia yang dinilainya telah mencapai bentuk lebih berbahaya: state capture corruption. Ini bukan lagi sekadar individu yang mencuri uang negara, melainkan situasi di mana kepentingan tertentu mampu memengaruhi kebijakan dan institusi negara. “Ternyata Indonesia sampai detik ini belum mampu melawan bahkan memberantas korupsi yang sifatnya state capture corruption,” kata Samad dengan nada prihatin.
Menurut Samad, salah satu akar masalah terletak pada sistem penegakan hukum itu sendiri. Ketika aparat tidak independen atau bahkan menyalahgunakan kekuasaan, upaya pemberantasan korupsi berpotensi kehilangan arah dan tujuannya. “Jangan pernah berharap pemberantasan korupsi bisa ditangani oleh aparat penegak hukum yang abuse of power,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi pembenahan sistem peradilan pidana dan penyusunan grand design pemberantasan korupsi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Budaya: Investasi Jati Diri di Tengah Badai Perubahan
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menawarkan perspektif berbeda, melihat persoalan perubahan dari sisi identitas bangsa. Di tengah arus perubahan yang cepat, ia menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai ornamen, melainkan sebagai fondasi fundamental kehidupan berbangsa. Indonesia, lanjut Fadli, bukan hanya nation state, tetapi juga civilizational state yang kaya akan lapisan peradaban panjang dan keragaman budaya.
“Budaya ini bukan cost center. Tapi budaya itu adalah investment, investasi,” ujar Fadli, menggambarkan kebudayaan sebagai modal ekonomi sekaligus soft power yang mampu menjaga Indonesia tetap memiliki pijakan kuat saat menghadapi gejolak perubahan global. Budaya adalah jangkar yang mengikat identitas di tengah ancaman disorientasi.
Human Disruption: Ketika Teknologi Mengubah Manusia
Adapun perubahan yang paling intim dan dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari datang dari perkembangan teknologi itu sendiri. Pakar perubahan Rhenald Kasali menyebut fenomena ini sebagai human disruption. Menurut Rhenald, teknologi kini tidak lagi sekadar mengubah bisnis atau jenis pekerjaan, melainkan telah merambah hingga memengaruhi perhatian, pilihan, kenyamanan, perilaku, bahkan identitas manusia itu sendiri.
“Human disruptions adalah suatu keadaan ketika teknologi bukan hanya merubah bisnis, bukan hanya merubah kegiatan-kegiatan, tapi merubah manusianya, aktornya,” kata Rhenald. Ia menjelaskan bagaimana algoritma dapat mengarahkan perhatian, banyaknya pilihan justru menimbulkan kebingungan, dan kenyamanan yang ditawarkan teknologi dapat mengubah perilaku secara fundamental. Internet, bahkan, turut berperan dalam pembentukan identitas manusia modern.
Di titik ini, muncul paradoks menarik: teknologi membuat pengetahuan tersedia hampir di mana-mana, namun ketersediaan tersebut tidak otomatis membuat manusia semakin berdaya. “Monopoli pengetahuan bukan lagi berada di tangan kampus atau di sekolah. Sekarang pengetahuan ada di mana-mana,” ujarnya. Tanpa kesadaran dan literasi digital yang memadai, perkembangan teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Tantangan sesungguhnya, oleh karena itu, bukan hanya pada kemampuan menguasai teknologi, melainkan pada kemampuan manusia memahami dampaknya dan mengendalikan penggunaannya.
Mencari Kompas di Lautan Perubahan
Meskipun berbicara dari sudut pandang yang berbeda, keempat narasumber dalam forum Generasi Indonesia Bertutur tersebut bertemu pada satu simpul krusial: Indonesia membutuhkan manusia dan institusi yang memiliki kapasitas untuk tetap memegang kendali di tengah pusaran perubahan. Komaruddin menyerukan pentingnya nalar dalam menghadapi derasnya informasi. Samad menyoroti integritas dan independensi kekuasaan. Fadli menempatkan kebudayaan sebagai fondasi identitas dan kekuatan bangsa. Sementara Rhenald mengingatkan pentingnya kesadaran manusia ketika teknologi mulai mengubah kehidupan dari dalam.
Pada akhirnya, Generasi Indonesia Bertutur bukan sekadar ajang identifikasi masalah, melainkan sebuah seruan untuk merefleksikan kembali arah laju bangsa. Teknologi dapat mengubah manusia, kekuasaan dapat membelokkan negara, dan arus informasi dapat mengaburkan kebenaran. Masa depan Indonesia, dengan demikian, bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa cepat perubahan itu datang, melainkan oleh siapa yang mampu membaca arusnya, memegang kemudi, dan dengan bijak, memberi arah pada bahtera peradaban ini.
