KlikMojok – Jombang, di bawah sengatan matahari Minggu, 30 Agustus 2026, menjadi saksi bisu sebuah ikhtiar. Ratusan massa pendukung Gus Yusuf Chudlori, yang mayoritas adalah Nahdliyin Muda, tetap bertahan kokoh di depan Gedung Serbaguna (GSG) Hasbullah Said Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas. Lantunan selawat terus berkumandang, memecah keheningan siang yang panas, menjadi pengiring tuntutan mereka agar proses Muktamar PBNU berjalan secara adil dan bermartabat.
Hingga pukul 14.30 WIB, kerumunan itu tak bergeming. Mereka menuntut kejelasan terkait dinamika Muktamar PBNU yang tengah berlangsung di dalam gedung. Belum ada satu pun perwakilan massa yang diizinkan melangkah masuk, terhadang barisan petugas keamanan yang terdiri dari Banser, Pagar Nusa, serta tim keamanan pondok bernama Sigap. Situasi sempat memanas ketika beberapa peserta aksi mencoba menerobos masuk, memicu aksi saling dorong yang menegangkan. Namun, alih-alih mundur, massa justru semakin menguatkan lantunan selawat, diselingi orasi yang menyuarakan aspirasi mereka secara bergantian.
Fathoni, koordinator aksi, mengungkapkan kegelisahan mendalam terhadap apa yang mereka nilai sebagai indikasi manipulasi aturan organisasi. Menurutnya, Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang semestinya menjadi panduan, kini berpotensi disalahgunakan untuk membatasi peluang sejumlah kader terbaik Nahdlatul Ulama (NU) dalam kontestasi calon Ketua Umum PBNU. Ini bukan sekadar pertarungan perebutan posisi, melainkan cerminan dari sebuah sistem yang dipertanyakan keadilannya.
Dengan nada tegas, Fathoni menyoroti permainan politik yang terlihat jelas di mata publik. Ia mengklaim ada upaya sistematis untuk mengarahkan jalannya muktamar demi kepentingan tertentu. “Bisa kita lihat hari ini, dengan mata telanjang bahwa panitia memainkan peran mengatur sidang sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri dan memanfaatkan kyai sepuh untuk kepentingan sendiri,” kata Fathoni, menyiratkan adanya kekuatan tersembunyi yang bekerja di balik layar.
Lebih lanjut, Fathoni secara khusus menyoroti pembahasan mengenai ketentuan persyaratan calon ketua umum yang tertuang dalam Perkum. Ia menilai aturan seperti masa idah politik selama satu tahun dan sanksi organisasi yang dibahas ulang, secara sengaja dirancang untuk mengeliminasi kandidat-kandidat potensial. “Pengesahan penggunaan peraturan perkumpulan yang memuat syarat ketua umum dimainkan sedemikian rupa. Ketentuan masa idah politik 1 tahun dan sanksi organisasi dibahas kembali sehingga mengeliminir beberapa kader-kader terbaik menjadi calon ketua umum PBNU. Baik itu Gus Yusuf Chudhori maupun Gus Salam Shohib,” tambahnya, menggarisbawahi dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap figur-figur kunci.
Dalam aksi damai yang penuh semangat itu, Nahdliyin Muda menyampaikan tujuh tuntutan krusial terkait pelaksanaan Muktamar PBNU. Salah satu tuntutan utama mereka adalah penolakan tegas terhadap penggunaan Perkum sebagai alat untuk menghalangi pencalonan Gus Yusuf dan Gus Salam Shohib secara sepihak dan diskriminatif. Mereka menegaskan bahwa Perkum seharusnya menjadi instrumen penataan organisasi yang sehat, bukan alat politik untuk menyingkirkan kandidat tertentu dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang sakral.
Tak hanya itu, massa juga mendesak panitia dan jajaran PBNU untuk menerapkan aturan secara adil, terbuka, konsisten, serta tidak berlaku surut. Mereka menuntut adanya penjelasan resmi dan ruang klarifikasi yang setara bagi Gus Yusuf sebelum keputusan mengenai kelayakan pencalonannya ditetapkan. Ini adalah seruan untuk transparansi dan akuntabilitas, dua pilar penting dalam sebuah organisasi besar seperti NU.
Para pemuda Nahdliyin juga mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan muktamirin, para delegasi yang memiliki hak suara. Hak Pengurus Wilayah NU (PWNU), Pengurus Cabang NU (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa NU (PCI NU) dalam menentukan calon terbaik, menurut mereka, tidak boleh dibatasi atau dikebiri melalui proses administratif yang dinilai tidak adil dan cenderung mengintervensi kehendak akar rumput.
Aksi ini ditutup dengan seruan mendalam agar seluruh Nahdliyin, khususnya generasi muda NU, mengawal Muktamar secara kritis, damai, dan konstitusional. Harapan mereka sederhana namun fundamental: agar proses pemilihan Ketua Umum PBNU berjalan secara jujur dan bermartabat, demi menjaga marwah jam’iyah yang telah berabad-abad menjadi tiang penyangga moral dan spiritual bangsa. Di tengah terik Jombang, suara-suara muda itu adalah pengingat bahwa masa depan NU, dan bahkan bangsa ini, sangat bergantung pada integritas sebuah proses demokrasi internal.
