KlikMojok – Isu praktik penyalahgunaan karcis parkir hingga potensi kebocoran pendapatan daerah di Sidoarjo kini menjadi sorotan utama Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Untuk mengatasi masalah ini, digitalisasi parkir didorong segera diterapkan di berbagai titik aktif guna meningkatkan transparansi, menekan kebocoran retribusi, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bambang Pujianto, selaku Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, menyatakan pandangannya bahwa sistem parkir manual yang hingga kini masih bergantung pada penggunaan karcis konvensional menyimpan banyak celah untuk penyalahgunaan.
Salah satu modus penyalahgunaan yang disorot adalah praktik di mana karcis yang telah diserahkan kepada pengguna jasa parkir malah diminta kembali oleh juru parkir (jukir) dengan tujuan untuk digunakan kembali pada pengguna layanan parkir berikutnya.
Di samping itu, masalah terkait uang kembalian juga sering menjadi keluhan di kalangan masyarakat. Seringkali, pengguna jasa parkir yang membayar dengan nominal lebih besar dari tarif yang berlaku tidak menerima uang kembalian, dengan alasan dari jukir bahwa mereka tidak memiliki uang pecahan.
“Kadang karcis sudah diberikan kepada pengguna jasa, terus diminta lagi dan bisa dipakai lagi. Begitu juga ketika tarif parkir Rp 3.000 atau Rp 4.000, pengguna membayar Rp 5.000, terkadang alasannya tidak ada uang kembalian,” tutur Bambang pada hari Kamis (5/11).
Menurut politisi senior dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, digitalisasi dianggap sebagai salah satu solusi paling efektif untuk memperbaiki tata kelola sistem parkir di Kota Delta. Ia menambahkan bahwa saat ini, dari total 166 titik parkir aktif yang tersebar di Sidoarjo, baru sekitar dua hingga tiga titik saja yang telah mengimplementasikan sistem digital.
“Kalau menurut saya, pengelolaan parkir di Sidoarjo ini sebetulnya bisa dilaksanakan secara digital. Saya berharap pengelolaan parkir di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo bisa segera menerapkan sistem tersebut,” tegas Bambang.
Bambang lebih lanjut menjelaskan bahwa sistem parkir digital menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan dengan sistem manual yang ada. Selain memfasilitasi pembayaran secara nontunai, sistem ini juga mampu mendukung penerapan tarif parkir progresif melalui aplikasi dan secara efektif memperkuat pengawasan terhadap setiap transaksi yang terjadi.
Digitalisasi juga dinilai dapat mempermudah pencatatan pendapatan dengan lebih transparan serta memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time. Dengan mekanisme ini, potensi kebocoran retribusi dapat ditekan secara signifikan, mengingat setiap transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem.
