KlikMojok – Di tengah tingginya pembiayaan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini serius mendorong transformasi layanan jantung dalam kerangka Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inisiatif ini mengadopsi pendekatan Value-Based Health Care, sebuah strategi yang menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang seluruh siklus pelayanan sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai optimal bagi setiap peserta JKN.
Prihati Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa urgensi transformasi layanan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa pembiayaan JKN benar-benar memberikan manfaat kesehatan yang maksimal bagi para pesertanya. Menurut Pujo, keberlanjutan Program JKN tidak semata-mata bergantung pada kapasitas pembiayaan layanan kesehatan, melainkan juga pada kemampuannya dalam memastikan tercapainya hasil kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pujo lebih lanjut memaparkan pada Rabu (16/9) bahwa peningkatan biaya pelayanan kesehatan sangat kentara dari tingginya alokasi pembiayaan di rumah sakit. Data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka fantastis Rp191,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan justru berasal dari pelayanan yang diberikan di rumah sakit.
Ia menambahkan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu area yang mendapat perhatian khusus dalam Program JKN. Hal ini didasari oleh tingginya utilisasi layanan serta besarnya biaya yang diperlukan untuk penanganannya. Tercatat, pada tahun 2025, Program JKN telah menjamin lebih dari 29,7 juta kasus penyakit jantung, dengan total pembiayaan yang mencapai sekitar Rp17,35 triliun.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelas Pujo.
Dalam implementasi pendekatan Value-Based Health Care, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diperkuat perannya sebagai fondasi utama dalam upaya pengendalian kasus penyakit jantung, khususnya melalui berbagai tindakan promotif dan preventif. Pujo menyebutkan bahwa penguatan ini meliputi upaya pengendalian tekanan darah dan gula darah, pelaksanaan pemantauan kadar HbA1C secara rutin, penegakan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, serta pemantauan intensif terhadap peserta yang memiliki risiko tinggi.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” tambah Pujo.
Pujo lebih lanjut mengemukakan bahwa BPJS Kesehatan juga menginisiasi perubahan pada indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. Perubahan ini bergeser dari indikator yang berfokus pada proses menjadi indikator yang lebih berorientasi pada hasil (outcome). Indikator-indikator yang akan dipantau secara ketat meliputi waktu tanggap kritis, tingkat keselamatan pasien pascatindakan, akurasi intervensi yang dilakukan, kualitas pemulihan pasien, kepatuhan terhadap protokol medis, serta efisiensi dari sistem rujukan yang ada.
Pujo menegaskan visinya, “Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome.”
Sementara itu, Tri Adrijanto Santoso, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, menyampaikan pandangannya. Menurut Tri, pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi canggih semata. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, kecepatan dalam penyediaan layanan, serta kualitas pelayanan secara keseluruhan juga memegang peranan krusial dalam menyajikan layanan kesehatan yang benar-benar berkualitas.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Di kesempatan yang sama, Muchlas Fahmi, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, menegaskan komitmen pihaknya untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pasien. Komitmen ini mencakup secara spesifik pelayanan penyakit jantung beserta seluruh layanan pendukung yang diperlukan. Ia menyatakan bahwa RS Dustira bertekad untuk memberikan pelayanan yang semakin optimal, terutama bagi pasien JKN yang menderita penyakit jantung dan memerlukan layanan komprehensif serta dukungan fasilitas pelayanan yang memadai.
Muchlas juga mengungkapkan, “Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN.”
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan adalah sebuah proses yang berkelanjutan, oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan harus dilaksanakan secara konsisten. Ia menekankan bahwa pelayanan tidak hanya harus cepat dan tepat, tetapi juga wajib aman, bermutu tinggi, serta berorientasi penuh pada kebutuhan dan kenyamanan pasien.
Terakhir, Timbul Siregar, Koordinator BPJS Watch, turut menyampaikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu kategori penyakit dengan biaya perawatan yang sangat tinggi dan dijamin oleh Program JKN. Menurutnya, untuk secara efektif menekan tingginya prevalensi penyakit tersebut, diperlukan serangkaian upaya promotif dan preventif yang komprehensif, termasuk di dalamnya adalah penerapan pola hidup sehat di masyarakat. “Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup masyarakat,” Timbul Siregar menambahkan, mengakhiri pernyataannya.
