KlikMojok – Di tengah riuhnya kehidupan perkotaan dan pedesaan Mojokerto, sebuah fenomena suara kian mengemuka, membelah udara dengan dentuman bass yang masif: sound horeg. Perangkat sistem suara bervolume tinggi ini, yang seringkali menjadi penanda kemeriahan sebuah acara, kini tak lagi dipandang sebatas urusan perizinan semata. Polres Mojokerto dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto sepakat, persoalan ini menyentuh ranah yang lebih fundamental: kenyamanan warga, kondisi lingkungan, keselamatan, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Persoalan yang meresahkan ini mengemuka dalam silaturahmi penting antara Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata dengan Ketua dan Pengurus MUI Kabupaten Mojokerto di Ruang Presisi Mapolres Mojokerto. Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Wakapolres Mojokerto Kompol Grandika Indera Waspada beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Mojokerto. Dari pihak MUI Kabupaten Mojokerto, hadir Ketua MUI Kabupaten Mojokerto KH Ahmad Cholil Arphaphy, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KH Masrihan Asy’ari, serta jajaran pengurus dan komisi.
Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, KH Ahmad Cholil Arphaphy, menyampaikan bahwa penggunaan sound horeg telah menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang mendesak untuk mendapat perhatian serius. Ia menekankan, “Kebisingan dari kegiatan dengan volume suara tinggi dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan apabila tidak memperhatikan kondisi masyarakat sekitar,” sebuah peringatan akan dampak langsung pada kualitas hidup warga.
Oleh karena itu, MUI mendorong para penyelenggara kegiatan untuk tidak hanya terpaku pada terpenuhinya administrasi perizinan. Pertimbangan terhadap kondisi lingkungan dan dampak kegiatan terhadap warga sekitar harus menjadi prioritas utama. Koordinasi lintas sektor—mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa—dianggap krusial guna mencegah persoalan di lapangan berkembang menjadi konflik sosial. Edukasi menjadi pilar utama. “Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara persuasif dan bertahap. Setelah terdapat ketentuan atau fatwa mengenai penggunaan sound horeg, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan hingga tingkat akar rumput. Dengan demikian, aturan tidak hanya diketahui, tetapi diharapkan dipahami dan menjadi kesadaran bersama,” tegas KH Ahmad Cholil Arphaphy, menggarisbawahi pentingnya pemahaman kolektif.
Senada dengan MUI, Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata menegaskan bahwa penanganan persoalan sound horeg harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek krusial yang harus diperhatikan, mulai dari ketertiban umum, keselamatan, lingkungan, hingga dampak sosial yang ditimbulkan.
Polres Mojokerto sendiri telah proaktif melakukan risk assessment atau penilaian risiko terhadap sejumlah kegiatan yang melibatkan penggunaan sound system berkapasitas besar. Penilaian risiko ini menjadi fondasi penting dalam menentukan pola pengamanan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. “Perspektif kita harus sama bahwa ketika sesuatu sudah berlebihan, tentu akan menimbulkan dampak negatif. Karena itu, perlu ada batasan yang tegas serta koordinasi lintas sektor. Kami juga telah melakukan risk assessment terhadap sejumlah kegiatan. Penilaian risiko tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pengamanan maupun mekanisme pelaksanaan kegiatan,” jelas AKBP Andi Yudha Pranata.
Langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk memperjelas tanggung jawab penyelenggara apabila sebuah kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan. Namun, Kapolres mengingatkan bahwa penegakan aturan saja tidak cukup. Edukasi kepada masyarakat adalah pilar utama untuk membangun kesadaran mengenai batasan dan dampak penyelenggaraan kegiatan, memadukan aspek moral, pengetahuan, dan keterampilan.
Untuk itu, pihaknya telah menginstruksikan jajaran Satbinmas untuk menyusun materi edukasi yang mengintegrasikan perspektif agama dan hukum. Materi ini vital bagi Bhabinkamtibmas dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah masing-masing. “Materi ini nantinya dapat digunakan Bhabinkamtibmas ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Kami ingin persepsi yang sama ini disampaikan ke seluruh lini, termasuk Forkopimda dan masyarakat sampai tingkat grassroots. Dengan sinergi antara pendekatan moral dan penegakan hukum, kita berharap kesadaran masyarakat dapat semakin terbentuk,” terang AKBP Andi Yudha Pranata.
Pertemuan ini bukan sekadar diskusi, melainkan pembuka ruang koordinasi yang lebih luas, memungkinkan MUI Kabupaten Mojokerto memberikan masukan dalam rapat koordinasi dan pembahasan kebijakan terkait kegiatan masyarakat yang melibatkan massa dan penggunaan sound system berkapasitas besar. MUI pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pembinaan yang dilakukan Polres Mojokerto kepada penyelenggara maupun pemilik sound system.
Dengan demikian, pembahasan mengenai sound horeg di Mojokerto kini bergeser dari sekadar pertanyaan ‘boleh atau tidak boleh’ menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana kegiatan masyarakat dapat terus berlangsung, namun tanpa mengorbankan hak-hak fundamental warga lain atas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Sebuah panggilan untuk menyeimbangkan semangat kemeriahan dengan kebijaksanaan dan empati sosial.
