KlikMojok – Di beranda rumah panggung yang menghadap laut lepas, Rapika kerap termangu. Jemarinya kadang tanpa sadar menggenggam erat ponsel pintar yang sudah berhari-hari sunyi, tak lagi membawa kabar dari seberang samudra. Suaminya, salah satu dari 13 nelayan asal Pulau Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, kini terdampar bukan karena badai, melainkan karena batas-batas imajiner di lautan luas, tertahan di Australia. Sebuah nasib yang ironis, mengingat sembilan rekan senasib mereka dari pulau yang sama telah lebih dulu merasakan hangatnya tanah air setelah sempat diamankan otoritas Negeri Kanguru.
Kecemasan Rapika bukanlah tanpa alasan. Sejak kabar penangkapan suaminya bersama dua belas nelayan lainnya mencuat, komunikasi terputus total. Hari-hari dilaluinya dengan harap-harap cemas, memimpikan suara sang suami yang kini entah berada di mana, di balik jeruji asing. “Semoga saja segera ada kepastian kapan suami saya dipulangkan. Saya berharap ke pemerintah daerah, ada kepastian kepulangan suami saya,” katanya, Senin (26/10/2026), dengan nada penuh harap yang tersimpan di balik sorot mata lelah. Harapan itu tak hanya milik Rapika, melainkan juga belasan keluarga lain di Pulau Tonduk yang kini merana dalam ketidakpastian.
Kisah para nelayan ini adalah cerminan kompleksitas hidup di garis depan samudra, di mana batas wilayah negara seringkali tak terlihat oleh mata telanjang, namun berkonsekuensi hukum yang berat. Bagi komunitas nelayan tradisional, laut adalah ladang penghidupan tanpa sekat, tempat mereka mencari rezeki secara turun-temurun. Namun, di era modern, perairan global terbagi oleh garis-garis kedaulatan yang tak kasat mata, menuntut pemahaman dan edukasi yang lebih mendalam bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada lautan. Insiden ini, secara tidak langsung, menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya pengetahuan hukum maritim internasional, sebuah aspek “pendidikan” yang krusial namun sering terabaikan di komunitas pesisir.
Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, R. Abd. Rahman Riadi, memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Koordinasi intensif tengah dilakukan dengan berbagai pihak terkait upaya pemulangan para nelayan tersebut. “Untuk pemulangan para nelayan dari Australia, ini menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri. Kami masih berkomunikasi antar pemerintah atau government to government yang menjadi jalur utama dalam upaya pemulangan para nelayan itu,” terang Rahman, menjelaskan birokrasi panjang yang harus dilalui demi memulangkan warga negaranya.
Tiga belas nelayan nahas itu, Muhdani, Suhairi, Sahri, Herman Sugiarto, Windi Hartono, Riyo, Apka, Sadikun, Abuhasan, Sahuri, Hayat, Sunardi, dan Heriyanto, sebelumnya diamankan otoritas Australia saat melaut menggunakan Perahu Layar Motor (PLM) Bulalo. Mereka dituduh melanggar batas wilayah saat menangkap ikan, sebuah pelanggaran yang membawa mereka jauh dari keluarga dan rumah.
Di Pulau Tonduk, setiap gelombang laut yang memecah pantai seolah membawa bisikan harapan sekaligus kecemasan. Para keluarga tak henti menanti kabar, merajut doa di setiap senja yang jatuh. Kisah ini bukan sekadar penangkapan nelayan, melainkan drama kemanusiaan tentang kedaulatan, mata pencarian, dan perjuangan panjang sebuah keluarga di tengah ketidakpastian hukum internasional. Semoga saja, jalur diplomasi yang tengah diupayakan pemerintah segera membuahkan hasil, mengakhiri penantian pilu dan membawa pulang para nelayan Sumenep itu ke dekapan keluarga yang telah lama merindukan.
