KlikMojok – Pemerintah Indonesia secara resmi menolak untuk memberikan izin penyelenggaraan konser penyanyi rohani asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grupnya Israel & New Breed. Konser bertajuk ‘Til The Whole World Knows Tour 2026 yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026 ini tidak diizinkan karena kekhawatiran pemerintah akan adanya potensi kampanye politik pro-Israel, serta pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung Palestina. Penolakan ini disampaikan meskipun tiket untuk pertunjukan tersebut telah mulai dipasarkan, sementara izin resmi belum diajukan oleh pihak penyelenggara.
Keputusan penting ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin, 5 Oktober 2026.
Sikap tegas pemerintah ini diambil setelah melalui proses koordinasi intensif dengan berbagai kementerian terkait dan pihak kepolisian. Terdapat dua pertimbangan utama yang menjadi dasar penolakan ini, yaitu aspek keamanan dalam negeri dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang secara teguh mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kekhawatiran serius bahwa panggung pertunjukan tersebut dapat disalahgunakan sebagai sarana kampanye politik yang mendukung Israel. Menurutnya, sebuah kegiatan yang mengandung muatan politis semacam itu jelas bertentangan dengan posisi fundamental Indonesia yang selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa penolakan ini sama sekali tidak didasari oleh agama yang dianut musisi atau bahkan nama ‘Israel’ yang melekat pada dirinya.
Mengutip laporan detikNews, Yusril menyatakan, “Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel’ di depannya.” Ia lebih lanjut menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah pada potensi pemanfaatan platform musik untuk menyuarakan dukungan politik terhadap Israel.
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan oleh Kemenko Kumham Imipas, disebutkan bahwa pemerintah juga menjadikan pernyataan publik Israel Houghton pada Oktober 2023 sebagai salah satu pertimbangan krusial. Pernyataan tersebut adalah “I stand with Israel” atau yang berarti “Saya mendukung Israel”.
Yusril menjelaskan bahwa pernyataan tersebut menjadi faktor penting dalam mengevaluasi tingkat sensitivitas dari rencana konser yang akan digelar. Ia menambahkan, rekam jejak pernyataan semacam itu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif terhadap potensi munculnya muatan politik selama pertunjukan musik berlangsung.
Di sisi lain, Israel Houghton dikenal memiliki rekam jejak karier yang gemilang dalam dunia musik gospel dan rohani Kristen. Menurut catatan resmi Recording Academy, ia telah berhasil meraih delapan penghargaan Grammy. Bahkan, grupnya, Israel & New Breed, juga sukses mendapatkan penghargaan Best Contemporary Christian Music Album pada ajang Grammy 2026 berkat album mereka, Coritos Vol. 1.
Selain pertimbangan kebijakan dan keamanan, Yusril juga menyoroti adanya masalah administratif di balik keputusan pemerintah ini. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta pihak kepolisian, terungkap bahwa hingga Senin, 5 Oktober 2026, panitia penyelenggara sama sekali belum mengajukan permohonan izin resmi untuk pertunjukan di Jakarta. Keterangan ini disampaikan sebagai respons terhadap desakan beberapa pihak yang meminta pemerintah untuk membatalkan izin konser.
Oleh karena itu, secara faktual, tidak ada izin yang dapat dicabut oleh pemerintah karena memang belum ada izin yang pernah diterbitkan. Sikap pemerintah saat ini adalah menolak untuk memberikan izin apabila permohonan penyelenggaraan konser tersebut diajukan. Yusril juga sempat menyebutkan bahwa rencana konser awalnya akan digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, sebelum kemudian dipindahkan ke lokasi lain.
Meskipun permohonan perizinan belum diajukan, aktivitas promosi dan penjualan tiket untuk konser ini sudah berlangsung. Berdasarkan penelusuran yang diungkapkan oleh Yusril, kegiatan ini melibatkan Banyak Bagus Entertainment, sebuah perusahaan penyelenggara acara yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiket-tiket tersebut dipasarkan melalui platform daring seperti Ticketmelon dan Megatix. Yusril menambahkan bahwa penjualan tiket secara daring masih terus berjalan hingga Senin siang, 5 Oktober 2026.
Laporan dari kantor berita Antara menyebutkan bahwa Grha Pengharapan, Jakarta, direncanakan menjadi lokasi pertunjukan. Dengan adanya keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin, Yusril berharap agar seluruh agen penjualan segera menghentikan aktivitas pemasaran dan mengembalikan dana kepada masyarakat yang telah membeli tiket. Namun, keterangan yang disampaikan belum memberikan rincian mengenai jadwal atau prosedur pengembalian dana tersebut.
Lebih lanjut, keputusan pemerintah juga berdampak pada akses masuk Israel Houghton ke Indonesia untuk keperluan pertunjukan. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pada Senin malam menegaskan bahwa hingga 5 Oktober 2026, belum ada permohonan visa yang diajukan atas nama musisi tersebut. Hendarsam secara lugas menyatakan bahwa apabila permohonan visa itu diajukan, pihak Imigrasi akan menolaknya.
Hendarsam menjelaskan bahwa sikap tegas ini diambil setelah melakukan koordinasi intensif dengan kementerian-kementerian terkait. Ia menggarisbawahi bahwa kepentingan masyarakat Indonesia, upaya menjaga keharmonisan sosial, dan aspek keamanan nasional menjadi pertimbangan utama dalam merespons rencana kedatangan Israel Houghton.
Dikutip dari detikNews, Hendarsam menegaskan, “Apabila yang bersangkutan mengajukan visa, imigrasi akan menolaknya.” Ia menambahkan bahwa nama Israel Houghton telah dimasukkan ke dalam daftar ‘subject of interest’ untuk pemantauan keimigrasian. Menurut Hendarsam, pemberian visa merupakan bagian dari kewenangan negara untuk menentukan individu mana yang diizinkan masuk berdasarkan kepentingan nasional yang ada.
Sebelumnya, Yusril juga sempat menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan kedatangan Israel Houghton menggunakan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival. Ia menjelaskan bahwa seseorang yang bertujuan untuk tampil dalam pertunjukan musik wajib menggunakan jenis visa yang sesuai dengan tujuan kedatangannya. Kebijakan terkait visa untuk konser ini nantinya akan selaras dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian mengenai izin kegiatan.
Di tengah dan sebelum pengumuman keputusan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memberikan perhatian serius terhadap rencana konser tersebut. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mendesak penyelenggara untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai tujuan kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk kerja sama yang dijalin. Selain itu, ia juga menuntut kejelasan terkait dugaan adanya keterkaitan konser dengan organisasi, jaringan, atau kampanye yang mendukung Israel.
Sudarnoto menekankan bahwa ketersediaan informasi yang transparan sangat krusial untuk mencegah masyarakat terjebak dalam berbagai spekulasi. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk memantau secara ketat rencana kegiatan tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya keterkaitan nyata dengan agenda dukungan terhadap Israel.
Di samping itu, Sudarnoto turut mengingatkan agar isu ini tidak sampai berkembang menjadi potensi pertentangan antarumat beragama. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan menempatkan dukungan terhadap Palestina dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kemanusiaan, keadilan, penolakan terhadap penjajahan, serta penghormatan terhadap hukum internasional.
Dari internal MUI, Ketua Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pencegahan konser Israel Houghton. Dalam keterangannya pada hari Senin, ia menilai bahwa keputusan ini sejalan dengan konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Niam mengutarakan kekhawatirannya bahwa kegiatan semacam itu berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.
Hingga Selasa pagi, 6 Oktober 2026, belum ada tanggapan resmi yang ditemukan dari pihak Israel Houghton maupun Banyak Bagus Entertainment terkait keputusan pemerintah ini. Selain itu, pengumuman resmi mengenai mekanisme pengembalian dana tiket kepada para pembeli juga belum dirilis oleh pihak penyelenggara.
