KlikMojok – Pemandangan antrean kendaraan yang mengular di SPBU, dari Bali hingga Kalimantan, kerap kali menjadi sorotan publik. Di tengah jaminan ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) secara nasional, fenomena ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ketahanan energi kita cukup diukur dari angka stok semata? Atau, adakah mata rantai yang putus dalam proses distribusi BBM hingga ke tangan masyarakat?
I Gede Agus Widyadana, seorang akademisi dari Universitas Kristen Petra (UK Petra) Surabaya, melihat antrean panjang ini sebagai alarm. Menurutnya, kondisi tersebut menyingkap perlunya pembenahan fundamental dalam tata kelola rantai pasok energi nasional. Ketersediaan stok BBM secara umum, ujarnya, belum tentu serta-merta menjamin kelancaran pasokan di setiap daerah, terutama jika sistem distribusinya rapuh.
Gede, yang juga Dosen Program Global Logistics and Supply Chain, Fakultas Teknologi Industri UK Petra, menjelaskan bahwa proses distribusi BBM bukan sekadar memindahkan barang dari satu titik ke titik lain. Ini adalah sebuah orkestrasi kompleks yang melibatkan serangkaian tahapan: dari kilang minyak yang memproduksi, depot penyimpanan yang menampung, hingga akhirnya sampai ke SPBU dan konsumen. Sebuah gangguan kecil saja di salah satu tahapan ini dapat menimbulkan efek domino yang langsung terasa di tingkat lokal, memicu kelangkaan dan keresahan.
Oleh karena itu, bagi Gede, jaminan pasokan energi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia berpendapat bahwa efisiensi operasional, meski penting, tidak seharusnya mengorbankan keandalan distribusi, terutama untuk komoditas sepenting BBM yang menjadi urat nadi aktivitas sehari-hari masyarakat. “Sebagai industri yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, jaminan ketersediaan BBM di masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan efisiensi operasional,” ujarnya dengan tegas.
Salah satu titik krusial yang disoroti Gede adalah sistem penentuan persediaan minimum. Ia menilai sistem ini masih berpotensi tidak mampu mengimbangi perubahan waktu pengiriman dan fluktuasi kebutuhan konsumen. Jika perhitungan stok tidak dinamis dan gagal menyesuaikan diri dengan permintaan, depot berisiko mengalami kehabisan persediaan atau stockout. Situasi ini, lanjutnya, bisa memicu kepanikan di masyarakat dan mendorong pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Untuk mengatasi kompleksitas ini, Gede menekankan pentingnya penerapan konsep agile supply chain. Ini adalah pendekatan rantai pasok yang gesit, yang mampu merespons perubahan secara cepat dan fleksibel. Dengan adopsi konsep ini, pengelola distribusi dapat lebih adaptif dalam menyesuaikan persediaan, kapasitas pengiriman, dan alokasi pasokan berdasarkan kondisi aktual di lapangan, bukan hanya perkiraan statis.
Perubahan pola konsumsi masyarakat juga menjadi faktor eksternal yang tak bisa diabaikan. Contoh nyata adalah peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kenaikan harga Pertamax, misalnya, dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap Pertalite. Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite meningkat 12,92 persen pada Juli 2026. Perbedaan pola permintaan antardaerah juga krusial, sebab perubahan kebutuhan di satu titik dapat menimbulkan efek berantai pada tahapan distribusi lainnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai bullwhip effect.
Maka, solusinya tak cukup berhenti pada identifikasi masalah. Gede mendorong pemerintah dan Pertamina untuk memperkuat integrasi teknologi dan memperbarui tata kelola energi nasional. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan sistem kendali logistik terintegrasi berbasis Internet of Things (IoT), dilengkapi dasbor pemantauan persediaan secara real-time dari hulu hingga ke SPBU. Ini akan memberikan visibilitas penuh terhadap seluruh rantai pasok.
Selain itu, evaluasi kapasitas terminal penyimpanan menjadi esensial agar sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pengaturan armada transportasi juga harus lebih fleksibel, memungkinkan pengiriman dialihkan dengan cepat saat terjadi lonjakan permintaan mendadak atau gangguan distribusi yang tak terduga.
Langkah berikutnya adalah menyiapkan protokol darurat yang dilengkapi mekanisme koordinasi lintas lembaga yang cepat dan akuntabel. Dengan prosedur yang jelas, pengambilan keputusan saat krisis diharapkan tidak terhambat oleh birokrasi yang berjenjang dan panjang. Gede menambahkan bahwa hambatan dalam merespons krisis tidak selalu terletak pada keterbatasan teknologi, tetapi juga pada fleksibilitas regulasi. “Prinsip kehati-hatian (Good Corporate Governance) tentu sangat penting, tetapi peraturan perlu memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk bertindak agile saat terjadi dinamika di lapangan,” jelasnya.
Pengalaman antrean BBM yang berulang di berbagai wilayah ini, menurut Gede, harus menjadi momentum berharga untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait perlu membangun sebuah sistem koordinasi rantai pasok lintas lembaga yang adaptif, tangkas, dan terintegrasi. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap dalam mengantisipasi gangguan, mengalihkan pasokan, dan mengambil keputusan strategis dalam waktu singkat, menjamin ketersediaan BBM yang merata bagi seluruh rakyat.
