Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, nge-warning nih soal minimnya pengawasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Danantara dan RUU Patriot Bond. Kedua RUU ini masuk Prolegnas Prioritas 2026, dan Bhima merasa urgensi dan kelayakannya perlu di-highlight banget sama publik.
Bayangin, RUU Danantara dan Patriot Bond cuma dua dari 65 RUU lain yang masuk Prolegnas 2026. Usulannya datang dari Badan Legislatif DPR. Bhima minta banget prosesnya jangan asal cepet, jangan sampai kejadian kayak Undang-Undang BUMN awal 2025 yang minim partisipasi publik. “Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu,” tegas Bhima lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 23 September 2025.
Lulusan University of Bradford ini menekankan pentingnya transparansi dalam pembuatan kedua RUU tersebut. Tanpa kajian risiko dan uji publik yang komprehensif, Bhima khawatir bakal muncul kerentanan sistemik yang bikin pengelolaan aset negara dan fiskal Indonesia jadi rawan. Belum lagi, RUU Danantara dikhawatirkan bikin tumpang tindih regulasi dengan Kementerian BUMN.
Nah, soal RUU Patriot Bond, Bhima melihat penerbitan instrumen ini cukup unik. Kuponnya jauh di bawah rata-rata kupon obligasi pemerintah. “Bukannya berdasarkan logika investasi biasa, tapi kayaknya lebih ke tendensi politis,” kata Bhima. Ia menduga Patriot Bond ini semacam asuransi politik biar bisnis para konglomerat aman terkendali.
Karena kedua RUU ini sudah masuk Prolegnas 2026, Bhima cuma bisa berharap prosesnya berjalan sesuai prosedur. “Jangan sampai cuma ngajak pakar yang sejalan sama pemerintah aja, harus komprehensif dan objektif,” ujar alumnus Universitas Gadah Mada ini.
Sekilas Soal Patriot Bond dan Danantara
Patriot Bond sendiri adalah instrumen pembiayaan Badan Pengelola Investasi Danantara. Tujuannya? Memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, bilang Patriot Bond ini wadah bagi pengusaha nasional untuk berkontribusi pada pembangunan jangka panjang. Katanya sih, ini model pembiayaan yang umum di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS).
Pandu menjelaskan, negara dapat pendanaan jangka panjang yang stabil, sedangkan pengusaha dapat akses investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian. Konsepnya berdasarkan partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. “Ini kesempatan emas bagi dunia usaha untuk ikut serta dalam transformasi ekonomi Indonesia,” kata Pandu dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 26 Agustus 2026.
Lalu, apa itu Danantara? Singkatan dari Daya Anagata Nusantara, badan pengelola investasi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025. Prabowo menyebut Danantara sebagai penggerak ekonomi Indonesia masa depan. “Ini konsolidasi kekuatan ekonomi kita,” ujarnya saat jumpa pers di Istana Merdeka.
Pembentukan Danantara diatur dalam RUU Perubahan Ketiga UU BUMN (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). RUU ini disahkan pada 4 Februari 2025. Sebelumnya, wacana pembentukan Danantara dan bahkan likuidasi Kementerian BUMN sering muncul, bahkan saat kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Nah, dengan adanya RUU Danantara ini, Celios memprediksi Danantara bakal semakin kuat sebagai super holding BUMN dan punya akses pendanaan baru. Gimana nih menurut kalian?
Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Saling-Silang Pengampunan Pajak
