KlikMojok – Kondisi lingkungan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menjadi perhatian serius DPRD Sidoarjo. Temuan ini mencuat dalam sebuah hearing yang membahas dugaan keracunan massal setelah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibagikan. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), aroma tidak sedap dilaporkan sudah tercium sejak memasuki area dapur SPPG.
Temuan mengenai kondisi lingkungan SPPG Kalitengah ini terungkap dalam hearing DPRD Sidoarjo yang diselenggarakan pada Kamis, 3 September. Dalam acara tersebut, dibahas dugaan keracunan massal yang terjadi setelah program MBG didistribusikan. Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Lilik Sulistyowati, mengungkapkan bahwa ia turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo saat melakukan sidak ke SPPG Kalitengah.
Menurut Dr. Lilik, meskipun kondisi ruang pengolahan dan penyimpanan makanan secara umum dinilai cukup memadai, kebersihan di bagian depan dapur menjadi poin krusial yang memerlukan perhatian. “Pada saat masuk itu sudah baunya luar biasa. Tempat cuci ompreng itu bawahnya saluran air atau got,” ungkap Lilik saat hearing yang dihadiri oleh Komisi D dan Komisi B DPRD Sidoarjo. Temuan ini menjadi salah satu bahan evaluasi penting bagi DPRD, terutama setelah insiden dugaan keracunan MBG yang dilaporkan terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, serta sejumlah sekolah di wilayah sekitarnya.
Dr. Lilik menjelaskan bahwa Dispendikbud pertama kali menerima informasi mengenai kejadian ini pada 1 September 2026, sekitar pukul 21.00 WIB. Awalnya, pihak Dispendikbud menduga kasus keracunan hanya terjadi di Ponpes Manbaul Hikam. Namun, hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya juga terdampak. Lembaga pendidikan yang terdampak meliputi SDN Kalitengah 1, SDN Kalitengah 2, SMP Tribhakti Tanggulangin, SMA Tribhakti Tanggulangin, SMP Muhammadiyah 8, TK DWP Kalitengah, KB Sakinah, KB Tirta Mulya Bangsa, KB PAUD Mustabsyiroh, SPS Kasih Ibu, dan KB As Sakinah.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Dispendikbud membentuk dua tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Petugas dikerahkan untuk mendata jumlah korban, waktu pengiriman MBG, jenis menu yang dikonsumsi, hingga kondisi umum siswa dan tenaga pendidik. Berdasarkan data yang dihimpun per tanggal 2 September, SDN Kalitengah 1 melaporkan 30 orang terdampak, terdiri dari 21 siswa dan sembilan tenaga kependidikan. Di SDN Kalitengah 2, tercatat 33 orang terdampak, meliputi 27 siswa, tiga tenaga kependidikan, dan tiga orang tua. SMP Tribhakti mencatat 21 siswa terdampak, sementara SMP Muhammadiyah 8 melaporkan 40 orang terdampak (36 siswa dan empat tenaga kependidikan). SMA Tribhakti mencatat sembilan siswa terdampak. Untuk jenjang KB, KB Mustabsyiroh dan KB As Sakinah masing-masing melaporkan dua siswa terdampak.
Fenomena unik terjadi ketika sebagian siswa tidak mengonsumsi makanan MBG di sekolah dan memilih membawanya pulang. Hal ini menyebabkan orang tua siswa juga ikut mengonsumsi makanan tersebut di rumah, dan turut mengalami keluhan. “Karena ternyata pada saat MBG itu dikirim, ada beberapa siswa yang tidak makan. Orang tuanya membawa boks makan dan kemudian dipindah serta dibawa pulang. Sehingga orang tuanya juga ikut makan di rumah,” jelas Dr. Lilik.
Data terbaru per Kamis, 3 September, pukul 13.00 WIB, menunjukkan total 730 orang tercatat terdampak. Dari jumlah tersebut, 706 orang telah diizinkan pulang dari rumah sakit atau menjalani rawat jalan. Sebanyak 23 pasien masih memerlukan perawatan inap, dan satu pasien masih dalam masa observasi. Kondisi korban dari kalangan pelajar juga menunjukkan perbaikan signifikan. Di SDN Kalitengah 1, jumlah siswa terdampak berkurang dari 21 menjadi hanya satu orang. Di SDN Kalitengah 2, jumlah siswa terdampak menurun dari 27 menjadi 15 orang, sementara jumlah orang tua yang terdampak berkurang dari tiga menjadi satu orang.
Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menyoroti aspek krusial lainnya, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menekankan bahwa SLHS merupakan salah satu pilar penting dalam operasional SPPG. Menurut Dhamroni, keberadaan sejumlah SPPG yang berlokasi di bangunan existing (sudah ada sebelumnya) menyulitkan pemenuhan standar sanitasi yang ideal, khususnya terkait dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan kondisi bangunan secara keseluruhan. “Kalau berbicara SLHS, banyak yang harus dievaluasi. Terutama SLHS yang berdirinya sudah existing, yang sulit sekali menata IPAL dan kondisi-kondisi ideal,” ujarnya.
Dhamroni menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam mekanisme pengawasan dan proses penerbitan SLHS. Ia mendesak agar standar higiene dan sanitasi diawasi secara ketat demi memastikan pelaksanaan program MBG tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi para penerima manfaat. “Ini memang harus melalui pen…
