KlikMojok – Di sebuah siang yang biasa di Desa Klitik, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, ketenangan RI terusik. Bukan oleh hiruk-pikuk pasar atau deru kendaraan, melainkan oleh kedatangan teknisi yang tiba-tiba menancapkan tiang jaringan internet di atas lahan pribadinya. Tanpa aba-aba, tanpa negosiasi, dan yang paling menyesakkan, tanpa selembar pun kertas perjanjian yang mengikat.
Pemasangan tiang jaringan internet di atas lahan pribadi milik warga Desa Klitik ini telah memicu keluhan dan pertanyaan mendalam. Tiang-tiang tersebut sudah berdiri tegak selama beberapa bulan, namun pemilik lahan seperti RI mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai kompensasi yang seharusnya diterima, maupun perjanjian tertulis yang sah. Ini bukan sekadar soal sebatang tiang, melainkan tentang prosedur pemasangan infrastruktur telekomunikasi yang abai terhadap hak kepemilikan tanah dan transparansi yang semestinya dijunjung.
RI, salah seorang warga yang lahannya terdampak, mengungkapkan bahwa proses pemasangan tiang bermula ketika teknisi dari pihak provider datang secara mendadak pada siang hari. Namun, yang menjadi ganjalan utama adalah ketiadaan dokumen resmi yang menjelaskan persetujuan penggunaan lahan, hak dan kewajiban para pihak, apalagi kompensasi yang mungkin diberikan. “Saya mau bicara tidak berani, Pak Lurah juga diam saja. Maksudnya, biasanya tempat yang ditempati seperti itu ada kompensasinya apa tidak,” ujar RI, Jumat (16/10/2026), menggambarkan dilema dan ketidakberdayaannya. Ia mempertanyakan apakah penggunaan lahan pribadi untuk kepentingan jaringan internet dapat dilakukan tanpa kesepakatan tertulis dengan pemilik tanah, menegaskan, “Kan ketika itu tidak ada hitam di atas putih, tidak ada surat pernyataan tertulis.”
Situasi serupa juga dialami oleh SB, saudara RI. Ia bercerita pernah didatangi salah satu pihak desa yang meminta izin pemasangan tiang di dekat rumahnya. Saat itu, SB mengizinkan, namun dengan syarat tegas: tiang tidak boleh ditempatkan di atas tanah pribadinya. Ironisnya, setelah beberapa waktu berlalu, tiang yang dimaksud justru terpasang di lokasi lain, yakni di dekat sungai. Perubahan lokasi tersebut tanpa konfirmasi ulang atau persetujuan tertulis menimbulkan tanda tanya besar mengenai proses penentuan titik pemasangan dan siapa sebenarnya yang memberikan persetujuan final.
Di balik keluhan-keluhan ini, tersimpan kekhawatiran yang lebih besar. Warga mengaku enggan menyampaikan keberatan secara terbuka ketika lahannya digunakan untuk kepentingan infrastruktur. Ada rasa takut bahwa keberatan tersebut akan berdampak pada urusan administrasi atau pelayanan publik yang mereka butuhkan di kemudian hari. Kondisi ini menjadi sorotan serius; pemilik tanah seharusnya memiliki hak untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan lahannya tanpa dihantui ketakutan akan mendapat perlakuan berbeda saat mengakses pelayanan publik.
Dalam dinamika pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang kian masif, kejelasan dan keadilan menjadi kunci. Warga berharap pihak penyedia layanan internet dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai prosedur pemasangan tiang, dasar persetujuan penggunaan lahan, serta ada atau tidaknya mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah yang terdampak. Kejelasan ini krusial agar pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar kecepatan ekspansi jaringan, tetapi juga tetap memperhatikan hak-hak dasar pemilik lahan. Kebutuhan perluasan jaringan internet tidak semestinya mengesampingkan prosedur penggunaan tanah dan persetujuan pihak yang terdampak.
Di sisi lain, peran pemerintah desa atau kelurahan sangat diharapkan untuk memfasilitasi komunikasi yang transparan antara warga dan provider. Mediasi yang aktif dari kelurahan penting agar persoalan ini mendapat kejelasan dan tidak berlarut-larut, mencegah potensi konflik yang lebih besar. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak provider mengenai identitas perusahaan yang memasang tiang, dasar penggunaan lahan, maupun mekanisme kompensasi yang diterapkan. Konfirmasi kepada pihak provider dan kelurahan mutlak diperlukan untuk memastikan duduk perkara sekaligus memberikan ruang bagi pihak terkait menyampaikan penjelasan, demi tercapainya keadilan bagi semua pihak dalam era digital ini.
