KlikMojok – Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang menjadi nadi pergerakan logistik, mendadak lumpuh. Kamis (03/9/2026), puluhan truk tronton, kendaraan raksasa pengangkut barang, diparkir berjajar rapat di depan pintu masuk, memblokade total akses. Aksi spontan para sopir truk ini bukan tanpa alasan; mereka menuntut perbaikan sistem operasional pelabuhan yang dinilai amburadul dan menyebabkan kemacetan parah.
Selama dua jam, denyut aktivitas di salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia itu terhenti. Kendaraan roda empat dan dua yang hendak menyeberang terpaksa mengantre panjang, sementara para sopir truk tronton yang memimpin demonstrasi duduk bernegosiasi. Barulah sekitar pukul 17.15 WIB, akses pelabuhan kembali normal setelah kesepakatan bersama tercapai.
Kesepakatan tersebut, yang ditandatangani oleh perwakilan sopir, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta pihak terkait lainnya, memuat enam poin krusial. Poin-poin ini dirancang untuk mengatasi akar masalah kemacetan yang selama ini menghantui Pelabuhan Ketapang.
Pertama, penegasan mengenai kesesuaian jumlah kapal yang beroperasi dengan kebutuhan. Kedua, percepatan operasional pelabuhan dan kapal, termasuk pembagian muatan: kendaraan ringan (di bawah 30 ton) dialihkan ke dermaga MB, sementara kendaraan berat (di atas 30 ton) diarahkan ke dermaga LCM. Langkah ini diharapkan dapat mendistribusikan beban kapal secara lebih merata dan efisien.
Poin ketiga berfokus pada penambahan unit kapal oleh operator dan regulator, yang akan dioperasikan dengan sistem “tiba-bongkar-berangkat” (TBB) guna memperlancar arus bongkar muat dan mengurangi antrean. Keempat, para sopir menyatakan kesiapan mereka untuk mematuhi arahan petugas di lapangan demi kelancaran proses pemuatan. Sebagai timbal baliknya, mereka juga menuntut penerapan sanksi tegas, baik bagi sopir maupun petugas yang melanggar aturan.
Selanjutnya, poin kelima menegaskan komitmen KSOP untuk mempercepat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanpa mengorbankan aspek keselamatan pelayaran. Terakhir, asosiasi pelayaran diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah trip dan kapasitas muatan kapal secara keseluruhan.
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut menjadi kunci dibukanya kembali akses Pelabuhan Ketapang. “Pada pukul 17.15 WIB, penutupan akses menuju Pelabuhan Ketapang telah dihentikan dan akses kembali dibuka,” ujarnya.
Bagi para sopir, aksi ini merupakan respons terhadap kerugian finansial dan non-finansial yang mereka alami. Koordinator sopir, Darmawan, menuturkan betapa membengkaknya biaya operasional akibat kemacetan. “Biaya makan bertambah yang seharusnya hanya Rp150 ribu bisa membengkak jadi Rp450 ribu. Banyak juga risiko lain yang akhirnya harus ditanggung sopir,” keluhnya. Ia menambahkan bahwa tak jarang mereka harus menginap di jalan, menanggung ketidakpastian dan potensi bahaya lainnya, hanya untuk bisa menyeberang.
Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa kelancaran arus logistik nasional sangat bergantung pada efektivitas operasional pelabuhan. Kesepakatan yang tercapai di Ketapang diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga cerminan komitmen bersama untuk menciptakan sistem transportasi laut yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua pihak, terutama para pekerja di garis depan seperti sopir truk.
