KlikMojok – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam laporan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Dugaan pelanggaran ini sedang didalami secara serius oleh Kemendikdasmen, dengan pemeriksaan yang masih berlangsung untuk mengumpulkan fakta dan bukti yang kuat sebelum memutuskan langkah penanganan lebih lanjut. Penting untuk diketahui bahwa, sesuai pedoman penyelenggaraan tes, identitas para pelapor wajib dijaga kerahasiaannya.
Proses pendalaman terhadap nama-nama yang telah dikantongi ini bertujuan untuk memverifikasi keterkaitan individu-individu tersebut dengan dugaan pelanggaran, berdasarkan fakta dan bukti konkret yang berhasil dihimpun.
Laporan dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 ini secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ujian untuk jenjang pendidikan SMA/MA/sederajat serta SMK/MAK. Kemendikdasmen secara tegas menyatakan keterbukaannya terhadap segala bentuk laporan dan pengaduan dari masyarakat, serta berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.
Melalui siaran pers yang dirilis pada Kamis (29/10/2026), Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi dan mengawal proses pemeriksaan atas berbagai laporan yang telah diterima.
Faisal Syahrul menjelaskan bahwa upaya pengumpulan informasi serta pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat merupakan tahapan krusial dalam memastikan bahwa seluruh penanganan dugaan pelanggaran ini dapat berjalan secara akuntabel dan transparan.
“Sejauh ini, kami sudah mengantongi beberapa nama yang diduga kuat terkait dengan laporan pelanggaran TKA. Namun, nama-nama tersebut masih dalam proses pendalaman dan pemeriksaan untuk memastikan keterkaitan serta bukti yang ada. Kami ingin memastikan setiap langkah diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Faisal Syahrul, menekankan pentingnya proses berbasis bukti.
Pemeriksaan yang dilakukan, lanjut Faisal, berlangsung secara objektif dengan menelaah secara cermat setiap informasi, bukti, dan kronologi kejadian yang dilaporkan. Ia menambahkan bahwa asas kehati-hatian senantiasa menjadi prioritas utama sebelum kementerian mengambil keputusan atau menetapkan langkah-langkah lanjutan.
Dalam rangka memperkuat proses pendalaman, Kemendikdasmen juga menjalin koordinasi erat dengan dua lembaga penting, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Koordinasi ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut aspek keamanan sistem dan integritas data, sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing instansi terkait.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, turut menegaskan bahwa seluruh rangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran ini memiliki tujuan utama untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas TKA sebagai sebuah asesmen terstandar yang memiliki nilai penting dalam sistem pendidikan.
“Kami berkomitmen memastikan penyelenggaraan TKA berjalan dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Setiap laporan dan temuan menjadi perhatian kami untuk didalami sesuai ketentuan, sehingga integritas asesmen tetap terjaga dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Toni, menegaskan komitmen Kemendikdasmen.
Penanganan terhadap dugaan pelanggaran TKA ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur tentang Tes Kemampuan Akademik. Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026, yang memuat Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional secara komprehensif.
Pedoman yang disebutkan di atas secara jelas mengklasifikasikan pelanggaran menjadi tiga kategori utama: ringan, sedang, dan berat. Bentuk penanganan serta sanksi yang akan diberikan akan disesuaikan secara proporsional dengan jenis pelanggaran yang terjadi dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
Khusus untuk peserta TKA, pelanggaran dengan kategori ringan dapat ditangani melalui pemberian peringatan lisan langsung oleh pengawas ruang ujian. Sementara itu, pelanggaran yang tergolong sedang dapat berakibat pada pembatalan ujian untuk mata pelajaran yang terkait, menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, bagi peserta yang melakukan pelanggaran berat, tindakan yang dikenakan bisa berupa pengeluaran dari ruang ujian secara langsung, diikuti dengan pemberian nilai nol untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Keputusan ini akan diambil setelah melalui proses investigasi menyeluruh yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat pusat.
Perlu dicatat bahwa ketentuan sanksi tidak hanya berlaku bagi peserta, tetapi juga mencakup berbagai pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan TKA, seperti penulis dan penelaah soal, penyelia pengawas, pendamping penyelia, pengawas ruang, proktor, serta teknisi. Bagi mereka, pelanggaran ringan akan ditindaklanjuti dengan peringatan lisan. Pelanggaran sedang akan berujung pada pemberian surat peringatan, sedangkan pelanggaran berat dapat mengakibatkan pemberhentian dari penugasan terkait secara permanen.
Bagi satuan pendidikan yang terbukti terlibat dan melakukan pelanggaran kategori sedang, konsekuensinya adalah pembatalan pelaksanaan tes di satuan pendidikan tersebut.
Sedangkan untuk satuan pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, sanksi yang dapat diberikan jauh lebih serius, yaitu berupa rekomendasi penghentian sebagai pelaksana TKA dan Asesmen Nasional selama tiga kali periode penyelenggaraan berturut-turut.
Melalui siaran pers resmi bernomor 916/sipers/A6/X/2026, Kemendikdasmen juga secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga integritas TKA dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab. Penting untuk menyertakan informasi dan bukti yang relevan guna mendukung proses investigasi.
Kementerian kembali menegaskan bahwa sesuai dengan pedoman penyelenggaraan TKA, kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sepenuhnya oleh pihak penyelenggara yang menerima laporan, demi keamanan dan kenyamanan pelapor.
Jika hasil pemeriksaan secara konkret membuktikan adanya pelanggaran, maka penanganan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila pelanggaran tidak terbukti setelah proses investigasi, maka proses pemeriksaan akan dihentikan, menunjukkan prinsip keadilan dalam penanganan kasus.
Bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menyampaikan pengaduan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai berbagai layanan yang disediakan oleh Kemendikdasmen, dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui situs web resmi ult.kemendikdasmen.go.id.
