KlikMojok – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, meluapkan kekesalannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Ngelom, Kecamatan Taman, pada Selasa (13/10). Kondisi Rusunawa Ngelom yang ditemukan sangat memprihatinkan, dengan tumpukan sampah, saluran drainase mampet, dan berbagai fasilitas bangunan yang rusak parah. Ironisnya, hunian ini secara rutin menyumbang pemasukan signifikan bagi kas daerah setiap bulannya.
Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa para penghuni yang telah membayar sewa ratusan ribu rupiah setiap bulan justru harus hidup dalam lingkungan yang kumuh dan minim perawatan. Kekesalan Mimik Idayana memuncak saat meninjau lokasi tersebut. Rusunawa Ngelom merupakan lokasi ketiga yang disidak oleh Wabup Mimik dalam rangkaian kunjungannya untuk memantau kondisi rusunawa di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
Selama sidak berlangsung, Mimik Idayana menemukan beberapa masalah krusial yang memerlukan penanganan secepatnya. Di antaranya adalah tumpukan sampah yang jarang diangkut karena kurangnya petugas kebersihan, saluran drainase yang tersumbat, cat tembok yang mengelupas, serta lapisan dak bangunan yang terlihat melepuh. Lebih lanjut, terungkap pula bahwa bak septic tank di area tersebut telah jebol. Menurutnya, kondisi ini sangat tidak sepadan dengan kewajiban para penghuni yang rutin membayar uang sewa, dengan tarif antara Rp 600 ribu hingga Rp 695 ribu per bulan di Rusunawa Ngelom.
Salah satu penghuni, Yayuk, mengungkapkan bahwa ia membayar uang sewa sejumlah Rp 678 ribu setiap bulannya. Namun, Yayuk merasa bahwa fasilitas dan kebersihan lingkungan di Rusunawa Ngelom belum mendapatkan perhatian yang cukup dari dinas terkait. “Kami berharap dinas terkait memperhatikan fasilitas penghuni, seperti drainase yang mampet dan kebersihan area. Areanya kumuh, bikin tidak nyaman,” kata Yayuk.
Mimik Idayana kemudian memberikan teguran langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Ngelom, Kurniawan. Wakil Bupati tersebut mempertanyakan efektivitas pengelolaan dan perawatan bangunan yang dinilainya tidak berjalan optimal, meskipun Rusunawa Ngelom dihuni oleh cukup banyak keluarga. “Ini sidak rusunawa ketiga di Kabupaten Sidoarjo. Ternyata kondisinya sangat memprihatinkan. Saluran air sudah tidak jalan, sampah di mana-mana. Padahal, penghuninya hampir 75 persen,” tegas Mimik.
Menurut Mimik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para penghuni, terutama terkait kebersihan lingkungan dan kelayakan fasilitas. Pasalnya, para penghuni telah melaksanakan kewajiban mereka dengan membayar uang sewa setiap bulannya. “Penghuninya sudah membayar. Nah, tinggal pemerintah memenuhi hak penyewa. Tetapi faktanya, sampah di mana-mana dan saluran air mampet. Kondisi fasilitasnya juga sudah tidak layak,” tambahnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Mimik berencana melakukan koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim). Koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pengelolaan serta anggaran perawatan Rusunawa Ngelom. Ia juga menyoroti fakta bahwa pemasukan dari rusunawa ini mencapai sekitar Rp 1,3 miliar per tahun yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan masalah kebersihan dan perawatan yang belum tertangani secara optimal.
Mimik mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai pengajuan anggaran perawatan sekitar Rp 170 juta oleh pihak pengelola. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara terperinci peruntukan dari anggaran tersebut. “Kemarin katanya sudah mengajukan sekitar Rp 170 juta. Nah, pengajuannya untuk apa, saya masih belum tahu. Nanti akan saya koordinasikan dengan Perkim, termasuk berapa biaya perawatan setiap bulan,” jelasnya.
Selain permasalahan kondisi bangunan, Mimik juga menyinggung rencana pembangunan musala di lingkungan Rusunawa Ngelom. Ketua Paguyuban Rusunawa Ngelom, Imam Syafi’i, menjelaskan bahwa warga berinisiatif untuk membangun tempat ibadah tersebut dengan menggandeng pihak swasta. Menurut Imam, musala sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ibadah para penghuni yang mayoritas beragama Islam. Paguyuban berharap rencana ini dapat segera terwujud, tentunya dengan tetap mematuhi aturan pemanfaatan fasilitas umum (fasum) yang berlaku.
Menanggapi usulan pembangunan musala, Mimik menegaskan pentingnya koordinasi dengan Dinas Perkim guna memastikan ketentuan dan mekanisme yang tepat untuk pembangunan tempat ibadah di area rusunawa. “Supaya warga di sini bisa beribadah dengan nyaman di lingkungan sekitar. Ini yang akan kita bicarakan dengan Perkim, apakah boleh dan bagaimana aturannya,” pungkas Mimik.
