KlikMojok – Di balik tembok-tembok kokoh yang memayungi Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah, Kota Pasuruan, sebuah pertemuan bersejarah berlangsung sunyi namun penuh makna. Bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah forum strategis yang mempertemukan 41 ulama dan kiai terkemuka dari berbagai penjuru. Pertemuan tertutup ini, yang dijaga ketat oleh panitia internal pesantren, menjadi wadah bagi para penjaga moral bangsa untuk menyikapi gelombang dinamika nasional, khususnya pasca rentetan peristiwa krusial yang menguji ketahanan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dinamika ini kemudian mendorong para kiai untuk merumuskan seruan penting yang ditujukan kepada kepemimpinan nasional, khususnya Presiden Prabowo Subianto.
Selama tiga jam penuh, suasana diskusi di ruang utama dipenuhi keseriusan. Hanya tamu undangan dengan tanda khusus VVIP yang diperkenankan masuk, menandakan betapa gentingnya isu yang dibahas. Para kiai, dengan kearifan dan pandangan jauh ke depan, merasakan adanya kegelisahan yang perlu disuarakan. KH. Muhibbul Aman, salah satu ulama yang hadir, menjelaskan urgensi pertemuan tersebut. “Pasca terjadinya penyadapan dan tertangkapnya para jenderal, maka kami para kiai memandang ada yang perlu disikapi dan ketegasan oleh kepala negara. Untuk itu kami terpanggil untuk menyampaikan seruan ini, sebagai panduan bagi masyarakat dan panduan bagi pengambil kebijakan,” terang KH. Muhibbul Aman, menegaskan peran ulama sebagai mercusuar moral dan intelektual bangsa.
Pertemuan ini bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan sebuah manifestasi dari peran “pendidikan” yang diemban para kiai secara turun-temurun. Mereka tidak hanya mendidik santri di pesantren, tetapi juga memberikan panduan etika dan moral bagi masyarakat luas, termasuk para pemangku kebijakan. Dalam forum tertutup itu, dengan bantuan sarana layar lebar dan komunikasi daring untuk kiai yang berhalangan hadir fisik, dirumuskanlah lima poin seruan penting yang secara langsung ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Seruan ini mencerminkan harapan dan kekhawatiran para kiai terhadap arah perjalanan bangsa.
Sejumlah tokoh besar turut hadir secara langsung, memperkuat legitimasi seruan yang akan disampaikan. Di antara mereka tampak KH. Yahya Cholil Staquf, KH. Ubaidillah Shodaqoh, KH. Agoes Ali Masyhuri, dan KH. Idris Hamid. Nama-nama besar lain seperti KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Siradj, KH. Asep Saifuddin Chalim, hingga KH. Anwar Mansur juga masuk dalam daftar undangan, menunjukkan luasnya jangkauan dan pengaruh forum ini. Mereka semua bersepakat bahwa pembenahan di tubuh pemerintahan adalah sebuah keniscayaan. “Pembenahan dan penertiban jajaran pemerintahan hendaknya dilakukan dengan saksama, sehingga tidak tersisa ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan tersembunyi yang dapat membahayakan keselamatan negara,” jelas salah seorang kiai, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Poin pertama dari lima seruan yang lahir dari forum Pasuruan ini adalah penolakan tegas terhadap segala bentuk pengkhianatan amanah negara. Para kiai menilai, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara, jika terbukti, merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga merusak kepercayaan fundamental publik terhadap sistem pemerintahan. Integritas adalah fondasi, dan tanpa itu, bangunan negara akan rapuh.
Melanjutkan seruan pertama, poin kedua mendesak Presiden Prabowo agar bertindak tegas untuk memulihkan wibawa dan keutuhan institusi pemerintahan. Pembenahan internal dipandang sebagai langkah krusial dan mendesak, guna menutup celah bagi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi membahayakan kedaulatan bangsa. Kiai melihat bahwa kepemimpinan yang kuat harus disertai dengan sistem yang bersih dan bebas dari intrik tersembunyi.
Para ulama juga menyadari potensi polarisasi dan perpecahan yang bisa timbul dari situasi sensitif ini. Oleh karena itu, poin ketiga menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut secara terbuka, profesional, dan berkeadilan tanpa pandang bulu. Di saat yang sama, mereka juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. “Kami mengajak semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum teruji kebenarannya, tidak menyebarkan prasangka, dan tidak membiarkan persoalan ini menjadi sumber permusuhan di tengah masyarakat,” tegasnya, menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi informasi.
Poin keempat secara eksplisit menyerukan penguatan kepemimpinan nasional yang sah berdasarkan konstitusi. Hal ini dianggap vital demi menjaga keselamatan dan arah strategis negara di tengah gejolak. Sementara itu, poin kelima menjadi penutup yang menyentuh hati, mengajak seluruh elemen masyarakat, para santri, dan tokoh bangsa untuk tetap tenang serta senantiasa menjaga persatuan. Para ulama berharap, melalui seruan ini, situasi nasional dapat tetap kondusif, menjaga kerukunan, dan memastikan ketenteraman warga tetap terjaga dengan baik.
Seruan dari Pasuruan ini bukan sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah refleksi dari tanggung jawab moral para kiai sebagai pendidik dan pembimbing umat. Mereka mengingatkan bahwa di atas segala intrik dan kepentingan, ada amanah besar untuk menjaga keutuhan dan martabat bangsa. Sebuah panggilan untuk kembali pada nilai-nilai luhur, mengutamakan kepentingan bersama, dan membangun kepercayaan yang kokoh antara pemimpin dan rakyat, demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
