KlikMojok – Di tengah riuhnya dinamika pembangunan, hak atas pendidikan kerap menjadi sorotan utama, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Di Jawa Timur, semangat untuk memastikan setiap anak meraih masa depan melalui bangku sekolah menemukan pijakan kuat dalam kebijakan yang digulirkan. Ikhtiar mulia ini, yang bertujuan menuntaskan anak tak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS), mendapat apresiasi tinggi.
Sebuah kehormatan baru saja disematkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ia meraih Penghargaan Anugerah Adhiwidya Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Indonesia 2026, sebuah pengakuan bergengsi dalam kategori Pelopor Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS). Anugerah ini, yang diberikan oleh Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia, menjadi cermin atas komitmen tak henti Gubernur Khofifah dalam membuka seluas-luasnya akses pendidikan bagi anak-anak yang belum pernah merasakan bangku sekolah maupun yang terpaksa menghentikan perjalanan belajarnya.
Penghargaan itu sendiri diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, yang mewakili Gubernur Khofifah. Momen penting ini berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia di Surabaya, pada Jumat (6/11) lalu, sebuah acara yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Gogot Suharwoto.
Bagi Gubernur Khofifah, anugerah ini bukan sekadar lambang pengakuan pribadi, melainkan sebuah apresiasi kolektif bagi seluruh pihak yang telah bahu-membahu membantu anak-anak Jawa Timur memperoleh hak dasar mereka, yaitu pendidikan. “Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada FK PKBM Indonesia atas Anugerah Adhiwidya PNFI 2026 ini. Penghargaan ini menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ikhtiar dalam memastikan setiap anak di Jawa Timur mendapatkan hak pendidikan,” ungkapnya, penuh rasa syukur.
Ia menyadari betul bahwa upaya besar ini tidak dapat diemban sendirian. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan sinergis dari berbagai elemen masyarakat: mulai dari satuan pendidikan, para pengelola PKBM yang menjadi garda terdepan pendidikan alternatif, keluarga, dunia usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi ini krusial untuk menjangkau anak-anak yang menghadapi berbagai hambatan pendidikan, memastikan mereka yang belum bersekolah dapat memulai belajar, dan mereka yang sempat putus sekolah memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan pendidikan, para pengelola PKBM, sekolah swasta, perguruan tinggi, serta semua pihak yang selama ini bergotong royong membuka kesempatan belajar bagi anak-anak. Penghargaan ini bukan akhir dari upaya kita, tetapi menjadi pengingat bahwa masih ada anak-anak yang perlu kita jangkau,” imbuhnya, menegaskan bahwa perjuangan ini masih panjang dan berkelanjutan.
Prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Gubernur Khofifah adalah kesetaraan. Ia menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, “Maka, keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, maupun hambatan lainnya tidak boleh menjadi alasan yang membuat anak kehilangan kesempatan belajar,” jelasnya, menyoroti akar masalah yang kerap menjadi penyebab anak-anak terlempar dari sistem pendidikan formal.
Komitmen ini diterjemahkan dalam berbagai program konkret. Untuk meringankan beban keluarga prasejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana signifikan sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026. Dana ini disalurkan bagi 50.000 murid afirmasi jenjang SMA, SMK, dan SLB, dengan besaran bantuan Rp1 juta per murid. Ini adalah upaya nyata untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi. Alokasi tersebut berasal dari APBD murni sebesar Rp4,275 miliar untuk 4.275 murid, dan tambahan Rp45,725 miliar untuk 45.725 murid melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026. “Program ini menyasar murid prasejahtera kelas X, XI, dan XII di sekolah negeri maupun swasta untuk mencegah putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi,” terang Khofifah.
Perhatian juga meluas hingga ke jenjang pendidikan berikutnya. Pada tahun 2026, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dengan jumlah lulusan SMP/MTs dan sederajat yang mencapai 618.479 murid. Sementara itu, daya tampung SMA dan SMK negeri hanya sanggup menampung 244.621 kursi. Ini berarti ada sekitar 373.858 lulusan yang membutuhkan pilihan lain untuk melanjutkan pendidikan, baik melalui sekolah swasta maupun jalur pendidikan nonformal.
Menjawab kebutuhan tersebut, Gubernur Khofifah mengambil langkah inovatif. Pada 19 Juni 2026, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, ia meluncurkan komitmen bersama antara Pemprov Jatim dan lembaga pendidikan swasta. Komitmen ini menghasilkan 143.131 kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi calon murid SMA/SMK swasta serta calon mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). “Melalui program ini, kita ingin memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Gubernur Khofifah saat peluncuran program tersebut, menegaskan kembali visinya.
Secara rinci, pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 2.106 sekolah swasta di Jawa Timur, yang terdiri atas 860 SMA dan 1.246 SMK, berkomitmen menyediakan 81.131 kuota bantuan. Angka ini mencakup 44.421 kuota beasiswa penuh dan 36.710 kuota keringanan biaya pendidikan, seperti pembebasan uang gedung dan potongan SPP. Di jenjang pendidikan tinggi, sebanyak 84 PTS turut berpartisipasi dengan menyediakan 62.000 kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa baru.
“Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik setiap penerima beasiswa terdapat harapan orang tua, semangat belajar anak-anak kita, serta peluang lahirnya generasi masa depan Jawa Timur yang lebih unggul dan berdaya saing,” tutur Gubernur Khofifah, menyoroti dampak humanis dari setiap angka yang disebutkannya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, turut menyampaikan bahwa apresiasi dari FK PKBM Indonesia ini merupakan kebanggaan bagi Jawa Timur. Namun, lebih dari itu, ia melihatnya sebagai pengingat untuk terus menjangkau anak-anak yang masih menghadapi hambatan pendidikan. “Selamat kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa atas Anugerah Adhiwidya PNFI 2026 kategori Pelopor Penuntasan ATS/APS. Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi Jawa Timur dan merupakan apresiasi atas komitmen Ibu Gubernur dalam membuka akses pendidikan bagi seluruh anak,” ujar Aries.
Menurut Aries, setiap anak memiliki latar belakang dan hambatan yang berbeda. Untuk anak-anak yang kesulitan mengikuti pendidikan formal secara reguler, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hadir sebagai pilihan, menawarkan pola belajar dengan waktu dan pendampingan yang lebih fleksibel. Ia menekankan bahwa penanganan ATS dan APS tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, PKBM, keluarga, dan masyarakat. Kita harus memastikan bahwa anak-anak yang menghadapi hambatan pendidikan tetap mendapatkan pendampingan dan layanan belajar yang sesuai. Jangan sampai kondisi yang mereka hadapi hari ini menutup kesempatan untuk meraih cita-cita di masa depan,” pungkas Aries, mengakhiri dengan pesan tentang pentingnya sinergi dan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh anak di Jawa Timur.
