KlikMojok – Di balik setiap janji politik dan harapan rakyat yang tersemat, terhampar tanggung jawab besar para wakilnya. Untuk mengukuhkan amanah ini, sebanyak 50 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan baru-baru ini menuntaskan sebuah rangkaian bimbingan pendalaman tugas di Jakarta, sebuah inisiatif empat hari yang didedikasikan untuk memperkuat integritas dan tata kelola anggaran. Ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah investasi krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan strategis yang digagas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri ini dirancang untuk membekali para legislator dengan pemahaman mendalam tentang praktik pemerintahan yang bersih dan efektif. Jajaran pengajar yang dihadirkan pun bukan sembarangan; mereka adalah figur-figur berkompeten dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kemendagri. Kehadiran tiga lembaga negara ini menandai sinergi penting dalam upaya menyamakan persepsi seluruh legislator, terutama dalam mengawal program pembangunan di daerah dengan prinsip akuntabilitas tertinggi.
Materi pembekalan difokuskan pada sejumlah pilar penting: penguatan integritas personal dan kelembagaan, teknik pencegahan tindak pidana korupsi yang sistematis, mekanisme pengawasan pemerintahan yang efektif, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menggarisbawahi esensi dari kegiatan ini. “Bagi kami di DPRD, kegiatan ini bukan sekadar agenda peningkatan pengetahuan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Samsul.
Lebih lanjut, Samsul menyampaikan bahwa tantangan sesungguhnya bagi para legislator adalah bagaimana mengimplementasikan pemahaman aturan yang telah diperoleh ke dalam penyusunan kebijakan politik anggaran yang pro-rakyat. Penguasaan regulasi teknis, menurutnya, mendesak untuk dibuktikan saat dewan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun ketika mengawasi temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Ini adalah titik krusial di mana teori bertemu praktik, dan komitmen diuji oleh realitas.
“Setiap keputusan politik anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, setiap fungsi pengawasan harus dijalankan secara objektif, dan setiap kebijakan yang dihasilkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tegasnya, menekankan pentingnya transparansi dan keberpihakan. Ia juga menyoroti urgensi untuk menjadikan prinsip-prinsip antikorupsi bukan sekadar slogan, melainkan budaya kerja sehari-hari di lingkungan dewan. Momentum pembekalan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fungsi kontrol legislatif, secara langsung menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Kabupaten Pasuruan akan pemerintahan yang bersih.
Menutup pernyataannya, Samsul Hidayat kembali menegaskan, “Integritas bukan hanya menjadi materi dalam bimtek, tetapi harus menjadi budaya kerja dan komitmen bersama dalam setiap pelaksanaan tugas DPRD.” Harapannya, seluruh ilmu dan rekomendasi pengawasan yang diperoleh dari Kemendagri, KPK, serta BPK dapat langsung diterapkan secara optimal di daerah. Langkah ini dinilai fundamental untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBD Pasuruan dikelola secara transparan, efisien, dan berdaya guna, membawa dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kabupaten Pasuruan dan kesejahteraan seluruh warganya.
