KlikMojok – Di balik hiruk-pikuk senyap kawasan Embung Miring, Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Probolinggo, transaksi seratus ribu rupiah seringkali menjadi penutup sebuah kesepakatan. Namun, operasi senyap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu tak hanya menguak praktik prostitusi berbiaya rendah itu, melainkan juga menyingkap fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan: lima dari sebelas pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia dinyatakan positif mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV), dengan salah satunya diketahui telah menghentikan pengobatannya di fasilitas kesehatan wilayah Pasuruan.
Temuan ini sontak memantik perhatian serius, mengingat tarif layanan yang ditawarkan begitu terjangkau, hanya Rp100 ribu sekali melayani pelanggan. Angka tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang potensi penularan yang lebih luas, berapa banyak pelanggan yang telah terpapar, dan apakah ada rantai penularan HIV yang telah terbentuk dari aktivitas di lokasi tersebut. Ini bukan sekadar penertiban biasa, melainkan sebuah alarm keras bagi kesehatan masyarakat di Probolinggo.
Sebagai langkah respons cepat, Satpol PP Kabupaten Probolinggo pada Sabtu (26/9/2026) segera memasang spanduk bertuliskan “Kawasan Bebas Prostitusi” di Embung Miring. Pemasangan ini menjadi penanda bahwa meskipun operasi telah dilakukan, kawasan tersebut masih dalam pengawasan ketat aparat. Ini adalah pernyataan tegas bahwa praktik terlarang tidak akan dibiarkan kembali tumbuh subur.
Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Taupik Alami, menegaskan bahwa pemberantasan praktik prostitusi merupakan prioritas utama yang mendapat atensi langsung dari Bupati Probolinggo. “Pemberantasan tempat-tempat prostitusi memang merupakan atensi dari Bapak Bupati Probolinggo. Selain di Kecamatan Tegalsiwalan, kami juga masih melakukan mapping di wilayah lain,” ujarnya, menunjukkan komitmen untuk menyisir setiap sudut Probolinggo yang disinyalir menjadi sarang praktik serupa.
Ia melanjutkan, kawasan Embung Miring atau yang akrab disebut Emi, memang telah lama menjadi target operasi. Sebelas PSK yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan intensif berkat kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. “Oleh karena itu, kami memasang banner di lokasi yang selama ini dikenal dengan sebutan Emi atau Embung Miring sebagai tempat mereka (PSK) mangkal,” kata Taupik.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo itu juga tak main-main dengan ancaman hukum. Pengawasan akan terus diperketat, dan Satpol PP tidak akan ragu menempuh jalur hukum jika ada pihak yang berani merusak spanduk larangan yang telah terpasang. “Akan kami pantau terus meskipun sudah kami razia. Karena dari 11 PSK yang kami amankan beberapa waktu lalu, itu ada yang positif terjangkit penyakit HIV,” tegasnya, menggarisbawahi urgensi pengawasan berkelanjutan.
Di balik tindakan penertiban yang tegas, hasil pemeriksaan kesehatan menyibak persoalan yang jauh lebih kompleks dan mendalam. Hampir separuh dari PSK yang diamankan dalam operasi senyap itu terbukti positif HIV. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Dewi Veronica, membenarkan temuan ini. “Ada sebanyak 5 orang (PSK) yang diamankan Satpol PP dalam operasi senyap itu terjangkit HIV. Dari 5 orang itu, ternyata ada yang putus berobat dari faskes Pasuruan,” ungkap dr. Vero.
Kasus putus pengobatan ini menjadi sorotan utama. Pasalnya, penghentian terapi antiretroviral (ARV) dapat menyebabkan jumlah virus HIV dalam tubuh meningkat kembali, sehingga risiko penularan menjadi lebih tinggi. Padahal, kepatuhan dalam menjalani terapi ARV secara teratur sangat krusial, karena dapat menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi (Undetectable = Untransmittable atau U=U), yang berarti HIV tidak akan menular melalui hubungan seksual.
Temuan ini memunculkan serangkaian pertanyaan krusial: berapa lama PSK tersebut menghentikan pengobatan, apakah kelima perempuan tersebut telah mendapatkan pendampingan medis yang memadai, dan langkah penelusuran kontak seperti apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ini bukan lagi hanya tentang penegakan peraturan daerah, tetapi juga tentang tanggung jawab besar terhadap kesehatan publik.
Oleh karena itu, penanganan kawasan prostitusi Embung Miring kini menuntut pendekatan yang lebih holistik. Pemasangan spanduk dan razia saja tidak cukup untuk membendung laju HIV. Akses yang mudah terhadap pemeriksaan, pendampingan psikologis, serta kepastian kesinambungan terapi ARV menjadi pilar penting dalam upaya pencegahan penularan. Temuan lima kasus HIV ini adalah pengingat bahwa tantangan terbesar bukan hanya menertibkan, melainkan juga mengedukasi, merangkul, dan memastikan setiap individu, terutama yang rentan, mendapatkan hak atas kesehatan dan pengobatan yang berkelanjutan.
