KlikMojok – Di tengah suasana Cafe Makmin, Pasuruan, sebuah layar film bertransformasi menjadi medium penting untuk merawat ingatan kolektif. Dari pemutaran tersebut, berbagai keresahan terkait tindakan represi dan pembungkaman suara publik kembali mengemuka.
Pada Senin malam, 5 Oktober 2027, sebuah upaya konsolidasi lintas gerakan di Pasuruan terwujud melalui pemutaran sebuah film. Bertempat di Cafe Makmin, Pasuruan, puluhan mahasiswa dan perwakilan kelompok masyarakat sipil berkumpul untuk menyaksikan film dokumenter bertajuk ‘Makin Ditekan Makin Melawan’. Tayangan tersebut lantas memicu diskusi mendalam mengenai isu demokrasi, represi, dan pentingnya ingatan publik dalam menghadapi tantangan zaman.
Pertemuan ini bukan tanpa latar belakang, melainkan diselenggarakan pasca-gelombang unjuk rasa besar yang terjadi pada Agustus 2025. Bagi para hadirin, rentetan aksi tersebut telah menyisakan beragam pertanyaan krusial, sekaligus mengamati adanya penyempitan ruang demokrasi yang kian terasa setelah peristiwa tersebut.
Di tengah keresahan itulah, film karya sineas lokal Pasuruan, Faiz Benshadeq, hadir sebagai respons. Faiz menjelaskan bahwa film tersebut merupakan buah dari kegelisahan kolektif yang dirasakan banyak pihak. Produksi film ini melibatkan Koreksi.org bersama KontraS, dengan dukungan tambahan dari Trend Asia dan Kurawal.
Faiz memiliki tujuan utama agar generasi muda tetap memelihara ingatan akan seluruh rangkaian peristiwa penting tersebut. Baginya, memori kolektif menjadi krusial di tengah kondisi di mana tekanan terhadap kebebasan berpendapat dan suara publik semakin intensif.
Mengutip pernyataan Faiz, ia mengungkapkan, “Pertama, kami ingin mengajak kawan-kawan muda agar terus merawat ingatan bahwa pascagelombang aksi demo pada Agustus 2025, demokrasi Indonesia dijerumuskan ke jurang yang lebih dalam oleh rezim saat ini. Hak menyampaikan aspirasi masyarakat makin dibungkam,”
Faiz juga menyoroti data mengenai penangkapan massal yang terjadi setelah gelombang aksi tersebut. Tercatat, hampir 7.000 orang ditangkap oleh aparat kepolisian, dengan rincian 6.719 orang di antaranya, sebanyak 703 orang bahkan harus menjalani proses peradilan.
Statistik tersebut menjadi poin penting dalam diskusi malam itu, mengingat bahwa angka-angka tersebut bukan sekadar deretan data, melainkan merepresentasikan nasib dan kehidupan ribuan manusia.
Menurut Faiz, peran film tidak hanya berhenti sebagai dokumentasi atau arsip peristiwa semata. Ia berharap karyanya dapat berfungsi sebagai pemantik untuk gerakan yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, layar film pada malam itu bertransformasi menjadi gerbang pembuka bagi perbincangan mendalam mengenai isu politik dan kemanusiaan.
Gelombang protes pada Agustus 2025, sebagaimana diungkapkan Faiz, menandakan adanya peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Kelompok anak muda, khususnya, menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam gelombang aksi tersebut. Mereka secara aktif mempertanyakan arah kebijakan negara dan menuntut agar ruang demokrasi tetap dijamin keberadaannya.
Faiz menyatakan harapannya agar masyarakat tidak kehilangan keberanian dalam menyuarakan pendapat. Ia juga mendorong agar tercipta gelombang perubahan yang lebih besar dan signifikan. Harapan tersebut turut mencakup desakan untuk pembebasan para tahanan politik yang hingga kini masih mendekam di penjara.
“Film ini bertujuan agar masyarakat tetap semangat bersuara, menjadi gelombang yang jauh lebih besar, dan mendorong perubahan negara yang lebih baik. Termasuk menuntut agar para tahanan politik yang masih mendekam di penjara segera dibebaskan,” tegas Faiz.
Bagi Faiz, esensi demokrasi terletak pada keberanian individu untuk berkumpul dan menyampaikan pandangannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan ruang-ruang tersebut tanpa adanya intimidasi atau pembatasan.
Pesan-pesan tersebut kemudian disambut dengan gema positif di antara para peserta diskusi. Forum ini dihadiri oleh beragam elemen gerakan, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Komite Persiapan Alternatif (KP-Alternatif), Wahana Baca, serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya.
Diskusi tidak hanya terpaku pada persoalan-persoalan berskala nasional. Percakapan kemudian bergeser, menyentuh isu-isu yang lebih lokal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di Pasuruan, isu kekerasan yang melibatkan aparat ternyata bersinggungan langsung dengan pengalaman warga.
Tragedi Beji menjadi salah satu topik paling krusial dan sensitif yang diangkat dalam diskusi. Kasus kematian seorang warga sipil berinisial WD turut menjadi perhatian serius. Para peserta forum menduga kuat bahwa kematian tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Sektor (Polsek) Beji, Pasuruan.
Bagi Lintas Elemen Pasuruan, Tragedi Beji bukan sekadar narasi kekerasan yang hanya muncul di layar kaca, melainkan representasi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Mereka juga secara tegas mempertanyakan lambatnya proses hukum dalam penanganan kasus ini.
Pergantian kepemimpinan di Polres Pasuruan juga tidak luput dari perhatian forum. Para peserta menganggap situasi ini sebagai sinyal bahaya yang berpotensi membuka celah bagi normalisasi atau bahkan pengaburan fakta dalam perkara-perkara penting.
Oleh karena itu, diskusi tidak hanya berakhir pada ungkapan kecaman semata. Para peserta berhasil menyatukan pandangan mengenai urgensi penegakan supremasi hukum. Mereka juga secara kolektif menolak segala bentuk penyusutan ruang sipil dan praktik penyalahgunaan kewenangan.
Menurut kelompok-kelompok yang hadir, kritik yang disampaikan oleh publik tidak seharusnya dijadikan dalih untuk membungkam suara warga. Aparat penegak hukum, layaknya masyarakat umum, juga wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip inilah yang menjadi salah satu benang merah utama dalam seluruh percakapan malam itu.
Menjelang akhir acara, berbagai elemen gerakan kemudian bersepakat untuk menyatukan sikap. Komitmen bersama ini didokumentasikan sebagai simbol bahwa diskusi dan perjuangan tidak akan berhenti hanya karena layar film telah padam.
Secara kolektif, mereka bersepakat untuk terus mengawal isu kebebasan sipil di Pasuruan, serta memperluas pengawalan tersebut hingga mencakup isu demokrasi di tingkat nasional. Mereka dengan tegas menyatakan tidak akan berdiam diri apabila praktik kesewenang-wenangan kembali terulang.
Pada malam yang penuh makna itu, film akhirnya mampu menjalankan fungsi yang jauh melampaui sekadar hiburan atau tontonan. Ia menjadi medium krusial untuk mengingat kembali sejarah, bertukar keresahan yang mendalam, dan menyusun ulang keberanian kolektif.
Di tengah kondisi ruang demokrasi yang terasa kian menyempit, ingatan kolektif muncul sebagai modal perlawanan yang tak ternilai. Dari sebuah layar kecil di Pasuruan, percakapan-percakapan penting yang sempat merenggang kini kembali dinyalakan, membawa harapan akan perubahan.
