KlikMojok – Di tengah hiruk pikuk Jakarta, ratusan suara menyatu di depan Kantor Kementerian Sosial pada Kamis, 17 September 2026. Bukan sekadar demonstrasi biasa, namun sebuah orasi kemanusiaan yang menuntut keadilan atas angka-angka yang terasa tak berpihak. Mereka, warga dari berbagai sudut ibu kota, menyuarakan satu tuntutan krusial: penurunan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tak sesuai realita hidup mereka.
Dengan poster-poster yang dibentangkan dan orasi berapi-api, massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) bersama perwakilan mahasiswa, memulai aksinya. Mereka datang dari Rusun Pesakih, Cengkareng, Kelurahan Tengah, Tomang, Makassar, Kalibaru, Cilincing, Penjaringan, hingga warga yang tinggal di sekitar kolong tol. Gelombang aspirasi ini akhirnya mengetuk pintu pejabat tinggi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, bersama jajaran, tak sungkan keluar menemui massa. Bahkan, keduanya mengajak seluruh peserta aksi masuk ke dalam lingkungan kantor Kemensos, mengubah suasana tegang demonstrasi menjadi dialog hangat di Taman Sekolah Rakyat.
Kursi-kursi dikeluarkan untuk para ibu dan lansia, menciptakan lingkaran diskusi yang tak terduga. Ketua Umum KWJK, Marlo Sitompul, tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. “Selama saya jadi aktivis. Baru kali ini Menteri Sosial menerima kita. Jadi, Kita sudah sering datang ke sini, Pak Menteri. Dari zaman beberapa Menteri sebelumnya, baru kali ini Menteri Sosial menerima kita,” ujarnya, disambut tepuk tangan dan seruan “Hidup Gus Ipul, hidup Agus Jabo” dari para demonstran yang tak menyangka aspirasi mereka didengar langsung.
Satu per satu, kisah pilu terurai. Mardiana, seorang buruh pengupas bawang dengan tiga anak, mengaku tercatat pada desil 6, padahal penghasilannya hanya sekitar Rp 30 ribu sehari. “Saya ini orang susah juga. Rumahnya di pinggir kali, Pak,” katanya kepada Gus Ipul, menggambarkan realitas hidupnya yang jauh dari gambaran angka. Ada pula Sri Sugiarti, warga Rusun Pesakih yang telah 14 tahun tinggal di sana namun tak pernah menerima bantuan. Kini, ia harus berhenti berdagang demi merawat suami yang stroke. “Saya sudah ke Wali Kota, Dinas Sosial. Tapi tetap enggak ada solusi. Terus solusinya bagaimana, Bapak Menteri? Tolong dibantu,” pintanya penuh harap.
Persoalan desil ini juga menyentuh ranah pendidikan, seperti yang dikhawatirkan Julia. Dengan desil keluarganya yang berada pada rentang 6-10, ia khawatir akses pendidikan anaknya terancam. “Saya takutnya mempengaruhi KJP anak-anak saya. Anak saya tahun depan mau melanjutkan kuliah. Kalau desilnya tinggi bagaimana, Pak?” tanya Julia, mencerminkan bagaimana ketidakakuratan data dapat berdampak panjang pada masa depan generasi muda.
Juru Bicara KWJK, Dea Melrisa, menegaskan bahwa mereka tidak datang hanya dengan keluhan. Mereka membawa kajian akademik dan sekitar 2.500 data warga yang terkumpul dari posko pengaduan. Data ini mencakup warga dengan desil yang tidak sesuai kondisi, bahkan ada yang belum terdaftar dalam DTSEN sama sekali. “Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,” ungkap Dea, seraya meminta agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada mereka yang berkesempatan berbicara. “Tidak hanya Ibu dan Bapak yang tadi ngomong megang mikrofon, tapi semua data yang kami pegang itu juga harus diberikan perubahan.”
Menanggapi tumpukan data dan keluhan, Gus Ipul memastikan seluruh aspirasi dan data akan diterima untuk ditelusuri. “Kami akan terima semua aspirasinya, kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman, pengkajian, dan kemudian kita tindaklanjuti,” janjinya. Ia mengakui bahwa data pemerintah belum sepenuhnya akurat, dan keterbukaan data konsekuensinya adalah kesiapan menerima koreksi dan usulan dari masyarakat. “Karena kita sudah membuka data, maka kami tentu berkewajiban untuk menerima koreksi, menerima sanggahan, menerima usulan-usulan dari masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari keterbukaan pemerintah.”
Kemensos mengajak KWJK dan warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses verifikasi dan validasi sekitar 2.500 data tersebut. Perwakilan warga diminta berkoordinasi dengan Kemensos selama satu pekan untuk mengetahui hasilnya. “Kita lakukan verifikasi dan validasi, kita urut satu per satu, dan nanti kita sampaikan hasilnya,” kata Gus Ipul. Ia menambahkan, “Paling lambat seminggu sudah ada jawaban. Karena tugas Kemensos adalah melayani rakyat.” Wamensos Agus Jabo turut memastikan data akan dipadankan dan prosesnya dikawal hingga ada kejelasan. “Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai. Yang penting ada kejelasan. Pokoknya datanya masukkan, seminggu ini harus sudah ada hasil.”
Di hadapan warga, Gus Ipul juga menjelaskan berbagai jalur pengaduan. Selain mekanisme resmi melalui RT/RW, kelurahan/desa, dan dinas sosial, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos dengan fitur usul atau sanggah. Bagi yang kesulitan menggunakan aplikasi, Command Center 171 dan WhatsApp Kemensos di 0877-1717-171 tersedia. Lebih jauh, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), sukarelawan yang membantu warga mengakses sistem perlindungan sosial. “Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu,” ajak Gus Ipul, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat karena “Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian.”
Inisiatif ini sejalan dengan persiapan digitalisasi bantuan sosial yang akan berlaku nasional pada 2027. Keterlibatan masyarakat dianggap krusial mengingat data kesejahteraan bersifat dinamis. Pemutakhiran DTSEN sejauh ini telah berhasil memasukkan lebih dari 4,3 juta keluarga sebagai penerima bantuan sosial setelah data diperbaiki. “Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki,” tegas Gus Ipul, sekaligus mengingatkan bahwa “Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria.”
Sebelum dialog usai, Marlo kembali meminta agar pertemuan ini tidak berhenti pada penerimaan massa semata, melainkan ada tindak lanjut konkret terhadap 2.500 data yang dibawa. Dea juga mengusulkan pembentukan tim penghubung antara warga dan Kemensos. Gus Ipul dan Agus Jabo menyatakan diri sebagai penanggung jawab langsung, sementara jajaran Kemensos akan membantu proses penelusuran data. Pertemuan yang awalnya berawal dari aksi unjuk rasa ini ditutup dengan kesepakatan untuk verifikasi dan validasi data. Gus Ipul bahkan meminta jajarannya agar selalu membuka pintu bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. “Kalau ada orang demo silakan masuk ke dalam. Syukur-syukur kalau memberi tahu sebelumnya, berapa yang mau datang sehingga kami bisa menyiapkan,” pungkasnya, mengingatkan, “Jadi ingat ya, Kemensos adalah kantornya rakyat.”
Kisah ini menjadi refleksi mendalam tentang pentingnya data yang akurat dalam menyalurkan bantuan sosial, serta bagaimana partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan pemerintah menjadi kunci untuk memastikan setiap hak rakyat terpenuhi, terutama dalam konteks pendidikan dan kesejahteraan yang menjadi pilar masa depan bangsa.
