KlikMojok – Di antara riuhnya hiruk pikuk kehidupan, masih banyak keluarga di Jawa Timur yang mendamba sebuah hunian yang tak hanya kokoh menaungi, namun juga sehat dan nyaman untuk merajut masa depan. Realitas rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi cerminan tantangan sosial yang mendesak, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bergerak cepat. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab disebut Bedah Rumah, komitmen kuat diusung untuk mempercepat pembangunan dan memastikan setiap warga berhak atas tempat tinggal yang layak.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tak menyembunyikan optimismenya saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring. Dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026), ia menegaskan kesiapan Pemprov Jawa Timur untuk mendukung penuh program ini. “Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegasnya, menyoroti esensi program yang langsung berdampak pada kualitas hidup warga.
Perjalanan program BSPS di Jawa Timur menunjukkan langkah signifikan. Hingga 14 September 2026, alokasi BSPS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyasar 35.344 unit rumah. Dari angka tersebut, sebanyak 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi, menandakan roda pembangunan telah berputar di berbagai penjuru. Sementara itu, usulan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Dari jumlah ini, 15.425 unit telah rampung diverifikasi, dan 11.995 unit telah resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan. “Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” ucap Khofifah, menggambarkan progres keuangan dan fisik yang telah dicapai.
Tak berhenti pada dukungan pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur juga diperkuat melalui kolaborasi apik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2026, total RTLH yang berhasil ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit, dari target 9.725 unit. Sinergi ini bahkan melibatkan unsur TNI/Polri, di mana RTLH yang ditangani Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sedangkan penanganan RTLH oleh Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan. Kontribusi pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah juga tak kalah penting, dengan 3.711 unit berhasil ditangani dari target 7.801 unit, atau sekitar 48 persen.
Menyadari pentingnya kecepatan sekaligus ketepatan sasaran, Pemprov Jatim menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah pembentukan Desk khusus BSPS. Desk ini akan menjadi episentrum koordinasi pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. “Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelas Khofifah. Keberadaan desk ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi lintas sektor, mempercepat penanganan kendala, dan memastikan pemantauan program yang lebih terintegrasi.
Selain itu, sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga akan digencarkan. Pemprov Jawa Timur akan memaksimalkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard di titik-titik strategis, untuk menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria. Sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur akan dioptimalkan, memanfaatkan media luar ruang yang tersedia di setiap daerah. “Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” terangnya.
Aspek ketepatan sasaran tak luput dari perhatian Gubernur Khofifah. Ia mendorong penguatan proses verifikasi awal calon penerima manfaat. Langkah ini krusial untuk mencegah tumpang tindih data atau penerima bantuan ganda. Untuk mencapai hal ini, Pemprov Jatim akan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, termasuk memperkuat peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dukungan dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan akan dimaksimalkan. “Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana / Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu,” katanya. Penguatan verifikasi sejak dini ini diharapkan menjadikan pelaksanaan program lebih efektif dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, sehingga proses pembangunan rumah juga dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Keberhasilan program BSPS, menurut Khofifah, adalah buah dari sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kolaborasi ini tak hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga menyentuh dimensi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat secara menyeluruh. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan sosial. “Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya, menggambarkan visi program yang melampaui sekadar renovasi fisik.
Pada dasarnya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan inisiatif strategis nasional dari Kementerian PKP yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas rumah swadaya menjadi hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan nyaman. Program ini juga diharapkan dapat memicu semangat swadaya, kemandirian, dan gotong royong di antara masyarakat penerima bantuan, sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesehatan keluarga mereka. “Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkas Khofifah, menegaskan kembali komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program demi kemaslahatan bersama.
