KlikMojok – Setiap musim kemarau menyapa, pemandangan truk-truk tangki air yang beriringan menuju pelosok desa di Bojonegoro seolah menjadi ritual tahunan. Warga menyambutnya dengan ember-ember kosong, melegakan dahaga sesaat, namun tak pernah benar-benar memadamkan kekhawatiran akan musim kemarau berikutnya. Di tengah siklus yang berulang ini, sebuah gagasan krusial mengemuka: penanganan kekeringan di Kabupaten Bojonegoro tidak bisa lagi terus mengandalkan droping air bersih. Inilah saatnya pemerintah daerah merancang solusi jangka panjang yang terintegrasi untuk penanganan kebencanaan, sebuah langkah fundamental untuk membangun ketahanan wilayah.
Dorongan signifikan ini datang dari Komisi C DPRD Bojonegoro, yang dalam rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait pada Selasa (6/10/2026) lalu, menyerukan perlunya membentuk sistem penanganan bencana lintas sektor. Diskusi yang berlangsung bukan hanya menyoroti ancaman kekeringan, melainkan juga spektrum bencana lainnya yang kerap melanda, mulai dari banjir bandang, banjir perkotaan, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan dan lahan. Isu pendidikan dan kesadaran mitigasi bencana menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh pembahasan ini.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, mengungkapkan bahwa sebenarnya setiap OPD telah memiliki program penanganan kebencanaan. Namun, ia menilai program-program tersebut masih “berjalan secara parsial sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi.” Ia menambahkan, “Program sudah ada di masing-masing OPD, tetapi jalannya sendiri-sendiri. Ini yang perlu kita satukan melalui kerja sama lintas sektoral dan kolaborasi.”
Supriyanto menekankan bahwa kekeringan, khususnya, menuntut perubahan pola penanganan yang mendasar. Droping air, meski vital saat krisis, hanyalah solusi paliatif yang tidak menyentuh akar persoalan sumber air. Oleh karena itu, pemerintah daerah didesak untuk segera menyusun kajian dan program yang berorientasi pada penguatan ketahanan sumber daya air. Tujuannya jelas: agar masyarakat di wilayah rawan kekeringan tidak lagi terus-menerus bergantung pada bantuan air bersih setiap kali kemarau tiba. “Tidak hanya penanganan jangka pendek, tapi jangka panjang,” tegasnya, menggarisbawahi urgensi perubahan paradigma ini.
Komisi C terus mendorong agar gagasan strategis ini dapat diterjemahkan secara konkret dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk program kerja tahun 2027-2028. Pembahasan mendalam melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Bappeda, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Daya Air (PUPR-SDA), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Perumda Tirta Buana.
Selain kekeringan, persoalan banjir bandang juga menjadi perhatian serius. Komisi C menilai, penanganannya tak cukup hanya berfokus pada wilayah terdampak. Banjir bandang adalah isu kompleks yang berkaitan erat dengan kondisi kawasan hulu, daerah aliran sungai, dan ekosistem lingkungan secara keseluruhan. Untuk itu, Komisi C berencana melibatkan Perum Perhutani dan instansi lain yang memiliki kewenangan terhadap kawasan hutan dalam pembahasan lanjutan. Supriyanto menegaskan, “Meski kewenangan terbagi, dampak yang dirasakan masyarakat tetap sama. Maka solusinya pun harus kita cari bersama dalam satu kerangka kerja yang terpadu.”
Banjir perkotaan, di sisi lain, menuntut penanganan dari berbagai aspek multifaset. Ini mencakup perbaikan dan pengembangan sistem drainase, pengelolaan daerah aliran sungai yang komprehensif, penataan ruang yang berkelanjutan, hingga pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, pemetaan kawasan rawan bencana yang akurat dan penguatan sistem peringatan dini juga dianggap krusial untuk meminimalisir dampak dan kerugian.
Dari seluruh rangkaian pembahasan ini, Komisi C secara aktif mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebencanaan Kabupaten Bojonegoro. Satgas lintas sektor ini diharapkan menjadi wadah koordinasi sentral yang menyatukan data, melakukan pemetaan risiko, merumuskan strategi pencegahan, mengelola penanganan saat bencana terjadi, hingga memimpin upaya pemulihan pascabencana. Inisiatif ini menandai komitmen Bojonegoro untuk beralih dari respons reaktif menjadi pendekatan proaktif dan holistik dalam menghadapi tantangan kebencanaan di masa depan, membangun ketahanan yang berkelanjutan melalui pendidikan dan kolaborasi.
