MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan adanya diplomasi kosmetik dalam proses mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ia mengatakan tercapainya kesepakatan bilateral ini tak lepas dari perbincangannya dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefovi mengenai kosmetik.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Maroš. Saya pikir melalui diplomasi kosmetik kita, kita dapat menandatangani perjanjian IEU-CEPA ini,” ujar Airlangga dalam agenda penandatanganan dokumen IEU-CEPA di Bali hari ini Selasa, 23 September 2025.
Airlangga mengatakan, ia dengan Maroš sempat membahas mengenai kosmetik, yang sama-sama penting bagi anak perempuan mereka. “Saya ingat bahwa kesepakatan ini didasarkan pada pembahasan yang substansial dan mendalam tentang kosmetik, yang sangat penting bagi putri Bapak Maros maupun putri saya,” ujarnya.
Indonesia dan Uni Eropa intens bernegosiasi terkait dengan perjanjian ini selama dua tahun terakhir, sehingga negosiasi yang kurang lebih 10 tahun bisa rampung.
“Saya rasa sudah dua tahun terakhir ini negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa berlangsung dengan intens, dan kedua belah pihak ingin menyimpulkan negosiasi yang telah berlangsung selama 10 tahun ini, proses yang sangat panjang,” kata Airlangga.
Airlangga menargetkan perjanjian ini bisa dimplementasikan efektif mulai 1 Januari 2027. Sejak kesepakatan diteken hari ini hingga berlaku efektif nantinya, kata Airlangga, mereka akan fokus pada hal-hal yang mudah ditangani terlebih dahulu, termasuk industri yang menjadi prioritas Indonesia. “Meliputi tekstil, alas kaki, pakaian, furnitur, dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia, yang saat ini menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja,” tutur dia.
Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, dengan total nilai perdagangan mencapai US$ 30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.
Pilihan Editor: Bagaimana Tim Prabowo Merancang Badan Penerimaan Negara
