Suasana Istana Negara, Jakarta Pusat, mendadak memanas pada Senin sore, 8 September 2025. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto baru saja bikin gebrakan, melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih yang cukup bikin geger. Bukan cuma satu dua, tapi sejumlah menteri harus angkat kaki dari kursi panasnya.
Menurut keterangan resmi dari Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, ada total lima posisi yang dirotasi, mencakup empat menteri dan satu menteri koordinator. Nama-nama beken yang harus menanggalkan jabatannya antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Daftar yang lumayan panjang ini tentu saja langsung jadi buah bibir.
Tak hanya itu, Kabinet Merah Putih juga kedatangan anggota baru dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Ini tentu jadi angin segar bagi sektor yang sangat penting ini. Lantas, apa sih alasan di balik perombakan besar-besaran ini? Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo mengambil langkah ini setelah melalui proses ‘evaluasi terus-menerus‘ terhadap kinerja para pembantunya.
Perombakan kabinet ini sebenarnya bukan berita yang benar-benar mengejutkan. Isu reshuffle Kabinet Merah Putih sudah lama berembus, terutama setelah kasus besar yang menyeret nama Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ia terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan di kantornya pada Kamis, 21 Agustus 2025 lalu. Penangkapan ini sontak bikin suasana politik makin panas.
Tak butuh waktu lama, setelah Immanuel, yang akrab disapa Noel, resmi ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas. Ia tak ragu-ragu untuk memecat Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemecatan kilat ini terjadi setelah KPK mengumumkan bahwa Noel menjadi tersangka atas kasus pemerasan perusahaan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Skandal ini jelas jadi pemicu utama desakan untuk perombakan kabinet.
