KlikMojok – Di bawah teriknya mentari Surabaya pada Minggu (8/11/2026), Taman Apsari, yang biasanya menjadi oase ketenangan di tengah hiruk pikuk kota, berubah menjadi mimbar aspirasi. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB) berkumpul, bukan untuk berwisata, melainkan menyuarakan keresahan yang membuncah. Dengan spanduk dan orasi yang menggema, mereka menuntut akuntabilitas dan menyerukan agar Prabowo-Gibran mundur dari kursi pemerintahan, sebuah pelajaran politik jalanan tentang fungsi pengawasan rakyat dalam demokrasi.
Keresahan yang dibawa oleh ASAB bukan sekadar keluhan biasa. Koordinator ASAB, Kardono S Rakhmadi, menjelaskan bahwa aksi damai ini adalah manifestasi dari kegelisahan kolektif terhadap serangkaian kebijakan dan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Mulai dari penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dinilai lamban, pasar modal yang terus bergejolak tanpa stabilitas, hingga respons penanganan bencana yang dianggap kurang sigap, semua menjadi sorotan tajam. Tak ketinggalan, kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menambah daftar panjang kritik yang disampaikan.
“Selain itu juga kami sampaikan keresahan kami atas praktik rangkap jabatan dan gemuknya kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran hingga lemahnya transparansi keuangan negara,” tegas Kardono, menyoroti persoalan integritas dan efisiensi birokrasi yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menambahkan, anggaran negara sejatinya adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan prinsip manfaat bersama, bukan malah membiayai program-program yang dianggap tidak relevan atau mendesak bagi kesejahteraan publik.
Kardono merinci lebih lanjut, “Program seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes), Program Strategis Nasional (PSN) dan Batalyon Teritorial Pembantu menyerap anggaran hampir Rp1.000 triliun. Sementara masih banyak kebutuhan rakyat lain yang lebih mendesak.” Angka fantastis ini memicu pertanyaan besar tentang prioritas pembangunan, terutama di tengah kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi secara optimal, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan yang seringkali kekurangan alokasi.
Sorotan tajam juga datang dari Putri Bunga, perwakilan Aliansi Arek Gerak dan Srikandi Surabaya, khususnya terkait penanganan Karhutla. Menurutnya, ketidakmampuan pemerintah terlihat jelas dari carut-marutnya data korban terdampak. “Pendataan korban terdampak merupakan hal dasar. Sampai hari ini kan tidak ada angka pasti terkait jumlah korban dan berapa kerugiannya. Sampai sekarang pun ada korban bencana yang meninggal di tenda pengungsian tuh ada,” ujarnya dengan nada prihatin. Pernyataan ini menggambarkan betapa fundamentalnya data yang akurat dalam penanganan krisis, yang pada akhirnya menentukan efektivitas bantuan dan pemulihan, serta menjadi cerminan kepedulian negara terhadap warganya.
Demonstrasi di Taman Apsari ini lebih dari sekadar aksi protes; ia adalah sebuah pelajaran berharga tentang demokrasi partisipatif. Di tengah berbagai tantangan bangsa, suara rakyat yang mengalir dari jalanan adalah pengingat bahwa kekuasaan sejatinya berada di tangan mereka. Tuntutan Aliansi Suroboyo Bergerak menjadi cermin dari harapan akan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sebuah pendidikan politik yang tak pernah berhenti digemakan oleh masyarakat sipil.
