KlikMojok – Bau amis telur yang pecah di aspal depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban pada Kamis itu bukan sekadar sampah organik. Lebih dari itu, ia adalah representasi pahit dari kekecewaan yang telah lama membukit di hati ratusan petani, peternak, dan nelayan. Di bawah terik matahari yang menyengat, Aliansi Petani, Peternak, dan Nelayan Merah Putih Tuban berkumpul, menyuarakan jeritan hati mereka. Mereka menuntut kejelasan dan kelancaran program pertanian pemerintah pusat yang, alih-alih menjadi harapan, kini terasa seperti fatamorgana, terhambat oleh birokrasi yang berbelit di tingkat daerah.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Tuban Gelap, Evaluasi Kebijakan Bupati dan Pak Prabowo Turun ke Tuban”, ratusan massa ini secara terang-terangan mendesak Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky untuk mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P), Eko Julianto. Kekecewaan yang memuncak itu kemudian diwujudkan dalam aksi simbolis: pelemparan ratusan telur, sekitar 15 kilogram, ke arah gedung Pemkab Tuban. Tindakan ini bukan tanpa alasan; massa menilai pelayanan dan pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di sektor pertanian belum berjalan optimal, sebuah kondisi yang berpotensi sangat merugikan para petani.
Arif Kasto, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, menyoroti adanya persoalan serius dalam proses pelaksanaan program pemerintah pusat yang seharusnya menyasar langsung masyarakat Tuban. Salah satu ganjalan utama, menurutnya, adalah proses pendataan, verifikasi, dan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), yang merupakan tahapan krusial untuk penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Alsintan sendiri adalah tulang punggung modernisasi pertanian, yang jika terhambat distribusinya, akan memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan petani secara signifikan.
“Kami menilai Kepala Dinas Pertanian dan sejumlah pejabat mempersulit program pusat turun ke masyarakat Tuban sehingga sangat menyengsarakan rakyat. Copot kepala dinas,” ungkap Arif Kasto dengan nada tegas. Ia melanjutkan bahwa pemerintah daerah seharusnya bertindak sebagai fasilitator, memastikan setiap program pemerintah pusat dapat diakses oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Proses administrasi dan penerbitan rekomendasi, kata dia, tidak boleh menjadi penghambat penyaluran bantuan esensial kepada petani.
Arif Kasto juga meminta Pemkab Tuban untuk lebih serius dalam mengevaluasi pelaksanaan program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus meningkatkan transparansi dalam seluruh proses, mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima bantuan. “Kami meminta Pemkab Tuban mengevaluasi pelaksanaan program di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, termasuk pemerintah daerah juga harus meningkatkan transparansi dalam proses pendataan hingga penetapan calon penerima bantuan,” katanya. Ia menegaskan bahwa program yang bertujuan untuk kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan tidak boleh terhambat oleh pelayanan yang tidak optimal. “Kami melempar telur itu iya bentuk kekecewaan kami, ada 15 kilogram,” imbuhnya, memperkuat pesan pahit dari aksi tersebut.
Menanggapi serangkaian tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P), Eko Julianto, menyampaikan klarifikasi. Budi Wiyana menegaskan bahwa Pemkab Tuban sama sekali tidak memiliki niat untuk menghambat program pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat. “Kami sampaikan tidak sedikit pun Pemkab Tuban menghambat,” tegasnya.
Sekda menjelaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi oleh dinas untuk pelaksanaan program pemerintah pusat tetap harus mempertimbangkan aspek perencanaan dan kelengkapan administrasi kelompok calon penerima. Menurutnya, tahapan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Kita tidak ingin ada permasalahan. Pemkab Tuban dan dinas tidak menghambat. Insyaallah tidak ada,” tutup Sekda Tuban, mencoba meredakan kekhawatiran massa.
Peristiwa di Tuban ini menjadi cermin, sebuah pembelajaran penting bagi semua pihak. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya terletak pada niat baik di tingkat pusat, melainkan juga pada efektivitas dan transparansi implementasinya di lapangan. Bagi petani, peternak, dan nelayan, demonstrasi ini adalah bentuk pendidikan politik praktis, bagaimana suara rakyat dapat didengar. Bagi pemerintah daerah, ini adalah panggilan untuk mengevaluasi diri, memastikan bahwa setiap kebijakan dan birokrasi yang ada benar-benar melayani, bukan malah menghambat, kesejahteraan mereka yang menggantungkan hidup pada tanah dan laut.
