KlikMojok – Isu Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo didesak untuk mengoptimalkan dan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jalur krusial guna membuka kembali kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah akibat kendala ekonomi maupun persoalan keluarga yang mendera.
Abdillah Nasih, Ketua DPRD Sidoarjo, menegaskan bahwa upaya menekan angka ATS dan APS tidak dapat hanya mengandalkan sistem pendidikan formal semata. Ia menekankan pentingnya perhatian serius terhadap keberadaan pendidikan nonformal, demi memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan bahwa penanganan masalah anak yang tidak bersekolah membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Hal ini mencakup sinergi antara pemerintah daerah dengan para pengelola lembaga pendidikan nonformal.
Berdasarkan hasil evaluasi dan rapat kerja (raker) yang telah dilakukan bersama komisi-komisi di DPRD Sidoarjo, terungkap adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh masyarakat di Kota Delta. Kondisi ini, menurut DPRD, mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Sebagian anak-anak menghadapi berbagai hambatan untuk melanjutkan sekolah, mulai dari keterbatasan finansial hingga tanggung jawab merawat anggota keluarga yang sakit.
Menyoroti hal ini, Abdillah menyatakan pada Selasa (20/10), “Harapan kita ke depan, Pemkab juga aware kepada teman-teman di PKBM. Harus dirangkul, tidak ada dikotomi antara pendidikan formal dan nonformal.”
Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa baik pendidikan formal maupun nonformal memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sidoarjo. Demikian pula, lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, sama-sama berperan dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo diharapkan tidak hanya memusatkan perhatian pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga memberikan dukungan penuh terhadap PKBM sebagai salah satu jalur alternatif yang krusial bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikannya.
Nasih memaparkan bahwa PKBM memiliki peran strategis dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlanjur putus sekolah. Melalui program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan sesuai jenjang yang dibutuhkan. Program ini juga menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang sudah bekerja namun belum memiliki ijazah yang sesuai dengan tuntutan pendidikan atau pekerjaan mereka.
Dengan demikian, keterbatasan akses terhadap sekolah formal seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya.
“Anak-anak yang sudah telanjur putus sekolah harus tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. PKBM bisa menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan kesetaraan, sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk meraih ijazah,” tegasnya.
DPRD Sidoarjo pun secara aktif mendorong Pemkab untuk memperkuat sinergi dengan para pengelola PKBM, termasuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Langkah ini dinilai sangat penting agar layanan pendidikan nonformal semakin mudah dijangkau oleh anak-anak maupun masyarakat yang belum menyelesaikan jenjang pendidikannya.
Nasih berharap, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan formal, dan PKBM dapat menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk menekan angka ATS dan APS di Sidoarjo.
“Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena terkendala kondisi ekonomi atau persoalan keluarga,” pungkasnya.
