KlikMojok – Era pembayaran parkir tunai di Kabupaten Sidoarjo akan segera berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Bupati Sidoarjo, Subandi, secara tegas menargetkan bahwa seluruh sistem pembayaran parkir di wilayahnya akan beralih sepenuhnya ke metode digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2027. Kebijakan ini juga disertai peringatan keras, di mana petugas parkir yang tidak bersedia mengikuti aturan baru tersebut harus siap kehilangan pekerjaannya.
Subandi menginstruksikan seluruh juru parkir (jukir) di Sidoarjo untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan mendasar ini, dari sistem pembayaran tunai menjadi nontunai. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen penuh untuk menerapkan digitalisasi parkir tanpa setengah-setengah. Bupati Subandi menegaskan bahwa setiap petugas parkir wajib mematuhi kebijakan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Apabila ada petugas yang menolak atau tidak bersedia mengikuti arahan ini, pemerintah daerah tidak akan segan untuk mengevaluasi kinerja mereka, bahkan menggantinya dengan petugas lain yang lebih kooperatif. “Mulai hari ini kita sampaikan persiapan untuk 2027. Kita semua sudah pakai QRIS, semuanya nontunai. Mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak mau, ya sudah, kita geser,” ujar Subandi pada Minggu (18/10) lalu.
Menurut Bupati Subandi, penegasan kebijakan ini sejak awal sangat penting untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh petugas parkir memahami aturan baru ini secara menyeluruh sebelum implementasinya diberlakukan secara luas. Ia juga mengingatkan bahwa profesi sebagai juru parkir memiliki dampak langsung terhadap penghidupan keluarga mereka. Oleh karena itu, sosialisasi dan pembekalan akan terus dilakukan agar para petugas dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa perlu menghadapi konflik dengan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana menyiapkan surat pernyataan yang akan berisi poin-poin penting kebijakan yang telah disampaikan dalam pengarahan tersebut. Surat ini akan menjadi bukti kesediaan petugas untuk mengikuti aturan digitalisasi parkir yang akan diterapkan.
Selain perubahan metode pembayaran, Pemkab Sidoarjo juga akan memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh aktivitas parkir. Dashboard monitoring dan penggunaan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) akan dioptimalkan untuk memantau baik aktivitas petugas maupun penerimaan retribusi parkir. Dengan sistem pembayaran digital ini, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan daerah dengan lebih jelas.
Digitalisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan petugas, yang datanya dapat dipantau melalui catatan transaksi dan pengawasan di lapangan. Pada akhirnya, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih transparan dan akuntabel. Setiap transaksi nontunai akan tercatat secara otomatis, menjadi bagian dari pencatatan penerimaan retribusi, sehingga pengawasan tidak lagi hanya bergantung pada laporan manual semata.
