KlikMojok – Insiden dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan pelajar di Sidoarjo telah memicu respons keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo. Peristiwa ini menjadi alarm penting bagi pelaksanaan program MBG, mendorong DPRD untuk memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memastikan seluruh pengelola menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara disiplin.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, menegaskan bahwa kejadian yang menimpa SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin ini harus menjadi bahan evaluasi komprehensif. Menurutnya, program MBG, yang bertujuan mulia untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, berpotensi menimbulkan musibah serius jika pelaksana di lapangan mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan.

“Sama seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk pengawasan pelaksanaan di SPPG-nya itu harus ditekankan benar-benar sesuai dengan SOP. Dan semua pihak yang ada di SPPG itu harus menjalankan prosedur-prosedur yang ada di dalam SOP itu dengan sebaik-baiknya,” kata Dhamroni saat meninjau kondisi pasien di RSUD RT Notopuro Sidoarjo pada Kamis (3/9).
Dhamroni menganggap dugaan kelalaian dalam pengelolaan SPPG sebagai masalah yang sangat serius. Ia menyoroti bagaimana keteledoran tersebut menyebabkan program yang seharusnya memberikan manfaat justru mengakibatkan ratusan anak harus menjalani penanganan medis. “Ada kelalaian SPPG, yang mana program Pak Presiden yang tujuannya bagus untuk menambah asupan gizi dari siswa, karena kemudian keteledoran dari beberapa orang pengelola SPPG itu. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Lebih dari 500 pelajar dilaporkan terdampak dalam insiden ini. Dhamroni menekankan bahwa kejadian di SPPG Kalitengah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban semata, melainkan harus menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan program MBG di seluruh Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh. Ia menambahkan bahwa evaluasi ini tidak boleh terbatas pada SPPG yang diduga menjadi sumber masalah.
Seluruh SPPG di Sidoarjo, menurut Dhamroni, perlu diperiksa secara cermat guna memastikan bahwa standar pelayanan dan prosedur keamanan pangan benar-benar diterapkan. “BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya di Tanggulangin saja, tetapi di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo untuk langkah antisipasi agar tidak terulang atau terjadi kembali hal-hal seperti yang ada di SPPG Kalitengah itu,” tegasnya.
Di samping itu, Dhamroni juga menyuarakan harapan agar pelaksanaan program MBG di Sidoarjo dapat diperluas secara merata. Ia mengidentifikasi bahwa masih ada sejumlah sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG. “Secara umum berharap bahwa layanan SPPG ini kayaknya kan masih belum merata. Ada beberapa sekolah memang belum menikmati program MBG dari Pak Presiden ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pendataan dan pemetaan penerima manfaat dinilai perlu segera dilaksanakan. Dengan langkah ini, anak-anak yang berhak menerima program tersebut dapat terlayani secara optimal, tanpa mengesampingkan aspek krusial seperti keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
Sementara itu, data sementara per 2 September menunjukkan bahwa dugaan keracunan MBG di Sidoarjo telah meluas ke sembilan sekolah dan pondok pesantren, dengan total sekitar 666 siswa, tenaga pendidik, hingga orang tua yang terdampak. Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak, di mana data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 487 santri terdampak. Angka-angka ini bersifat dinamis seiring berjalannya proses pendataan dan penanganan korban.
Dhamroni pun menyampaikan harapannya agar kondisi para pelajar yang sedang menjalani perawatan segera membaik. Ia menjelaskan bahwa kondisi setiap pasien bervariasi; sebagian dapat langsung pulang setelah mendapatkan penanganan awal, sementara yang lain mungkin memerlukan observasi atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. “Memang tergantung dari kondisi fisik masing-masing siswa. Ada yang bisa langsung pulang, kemudian yang harus menginap dulu dan sebagainya. Ya kembali lagi bergantung kepada kekuatan kondisi fisik dari masing-masing pelajar kita,” pungkasnya.













