KlikMojok – Di tengah riuhnya dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, sebuah angin perubahan berembus kencang, mengubah lanskap pemilihan pucuk pimpinan tertinggi. Bukan lagi lewat hiruk-pikuk pemungutan suara langsung yang kerap memecah belah, melainkan melalui musyawarah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), sebuah mekanisme yang diyakini mampu mengembalikan khittah organisasi pada kemurniannya. Dalam pusaran perubahan inilah, nama KH Abdul Hakim Mahfudz atau akrab disapa Gus Kikin, mencuat sebagai figur yang menawarkan kepemimpinan teduh dan berorientasi pada kemandirian umat, menjadi salah satu kandidat kuat Ketua Umum PBNU.
Perubahan substansial ini disepakati oleh muktamirin dengan perolehan 401 suara untuk AHWA, jauh mengungguli 150 suara untuk pemilihan langsung. Keputusan ini diikuti dengan penentuan Pasal 7 Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Rais Aam, yang secara tegas menyertakan persyaratan iddah politik satu tahun dari partai politik. Aturan ini secara otomatis menggugurkan sejumlah calon yang masih aktif di kancah politik praktis, menandai sebuah babak baru bagi NU dalam menjaga independensinya.
Langkah ini bukan tanpa dasar, melainkan selaras dengan aspirasi mayoritas warga Nahdliyin. Sebuah survei yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan hasil signifikan: 65,8 persen warga NU setuju organisasi menjauh dari politik elektoral, sementara 76,1 persen berharap PBNU fokus mengurus umat dan agama. Angka-angka ini mencerminkan kerinduan akan NU yang lebih fokus pada misi keagamaan dan sosial, jauh dari intrik politik yang kerap menguras energi.
Proses penjaringan anggota AHWA pun telah rampung, menghasilkan sembilan nama kiai kharismatik yang akan menentukan Rais Aam. Berdasarkan daftar resmi hasil tabulasi suara, KH Nurul Huda Djazuli dari Ploso menempati posisi teratas dengan 485 suara atau 10,31 persen. Di posisi kedua, ada TGK KH Nuruzzahri Yahya dari Waled dengan 477 suara atau 10,14 persen. Selanjutnya, AG Dr KH Baharuddin HS, MA memperoleh 392 suara atau 8,34 persen, dan KH Miftachul Akhyar di posisi keempat dengan 350 suara atau 7,44 persen.
Melengkapi daftar kiai yang terpilih, KH Afifuddin Muhajir menduduki posisi kelima dengan 339 suara atau 7,21 persen, diikuti oleh KH Anwar Iskandar dengan 326 suara atau 6,93 persen. KH Anwar Manshur dari Lirboyo berada di posisi ketujuh dengan 303 suara atau 6,44 persen. Dua nama terakhir yang melengkapi sembilan besar adalah Prof Dr KH Said Aqil Siroj dengan 273 suara atau 5,80 persen dan Dr KH Abun Bunyamin, MA dengan 268 suara atau 5,70 persen.
Di tengah hiruk-pikuk pemilihan AHWA ini, bursa calon Ketua Umum PBNU mengerucut pada dua nama besar: Gus Kikin dan Gus Yahya. Menariknya, lima calon lainnya sepakat bahwa pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme AHWA, memperkuat legitimasi sistem baru ini.
Dukungan kuat terhadap Gus Kikin datang dari tuan rumah Muktamar itu sendiri, Jombang. Ketua PCNU Kabupaten Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik, secara lugas menilai Gus Kikin sebagai sosok ideal untuk memimpin PBNU. “Gus Kikin ini zuriyah muassis, cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Darahnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau juga pengusaha, sudah mentas dengan dirinya, insyaallah enggak golek urip nang NU, bisa nguripi,” ujarnya, menyoroti kemandirian dan kapasitas Gus Kikin untuk memberikan, bukan mencari, dari organisasi.
KH Fahmi melanjutkan dukungannya, “Selama menjadi Ketua PWNU Jawa Timur, kepemimpinan beliau teduh dan adem. Beliau pernah menjadi salah satu ketua di PBNU, wakil ketua di PWNU, dan tidak pernah punya masalah dengan organisasi. PWNU Jawa Timur resmi mengusung beliau dengan amanah 45 PCNU se-Jawa Timur, maka PCNU Jombang sami’na wa atho’na, kami sepakat mengusung beliau.” Penilaian serupa juga disampaikan oleh Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Djawahir, yang menggambarkan Gus Kikin sebagai “sosok yang teduh, tidak gaduh, dan mementingkan ukhuwah.”
Kemunculan figur kewirausahaan dalam bursa kepemimpinan NU ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat KH Hasan Gipo, seorang saudagar dari Surabaya, sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU pertama. Bahkan, Gus Fahmi sejak April lalu telah menyuarakan bahwa calon ketua umum tidak harus berasal dari kalangan kiai semata, dan secara spesifik menyoroti sosok Hasan Gipo, berharap ketua umum ke depan dapat berasal dari kalangan pengusaha. Ini seperti memutar jarum jam sejarah NU, mengembalikan warna manajerial dan semangat kewirausahaan yang pernah menjadi pilar awal organisasi.
Warna kewirausahaan ini sangat selaras dengan gagasan ekonomi yang diusung Gus Kikin. Ia menawarkan sebuah konsolidasi ekonomi warga NU, memanfaatkan kekuatan pasar nahdliyin hingga potensi ekonomi digital. Baginya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan sekadar sektor usaha, melainkan juga perjuangan hidup bagi jutaan warga NU. Ini menjadi momentum emas bagi NU untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi aset yang dimiliki, serta mendorong digitalisasi organisasi, sebuah semangat yang menggaungkan kembali Qanun Asasi yang dulu dicanangkan pendiri NU.
Menanggapi dinamika pencalonannya, Gus Kikin sendiri konsisten menegaskan, “Ini amanah, bukan niat pribadi. Bila memang ditugaskan, insyaallah saya siap.” Baru-baru ini, ia juga menyampaikan, “Saya selalu optimistis,” seraya tak henti menyerukan agar NU tetap rukun dalam menghadapi setiap tantangan. Sikap tawadhu dan optimisme ini mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas NU.
Pada akhirnya, kedaulatan tetap berada di tangan muktamirin dan para ulama AHWA, yang akan menentukan arah masa depan Nahdlatul Ulama. Seperti dawuh almarhum Gus Sholah yang selalu diingat Gus Fahmi, “Jangan biarkan air mata muassis ini menetes karena ulah kita.” Sebuah pesan yang mendalam, mengingatkan pentingnya menjaga marwah dan keutuhan organisasi yang dibangun dengan tetesan keringat dan air mata para pendiri.
