Tak biasanya Museum Jenderal Besar HM Soeharto di Kemusuk, Bantul, begitu ramai di hari Senin. Biasanya, pintunya tertutup rapat. Namun, 10 November 2025 itu berbeda. Sejak pagi, rombongan anak-anak sekolah datang silih berganti. Mereka berlarian di halaman museum yang berdiri di tanah kelahiran Presiden kedua RI itu—hari ketika pemerintah resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
Di tengah hiruk-pikuk kunjungan, Gatot Nugroho, Kepala Museum, terlihat sibuk mengatur tamu. Wajahnya sumringah. “Setiap hari kami mendoakan agar Pak Harto diangkat jadi Pahlawan Nasional. Akhirnya terkabul,” ujarnya. Ia sudah bekerja untuk keluarga Soeharto sejak 1990-an, dan hari itu baginya adalah hari besar.
Bagi Gatot, gelar pahlawan ini bukan sekadar penghargaan politik. Ia menyebutnya sebagai bentuk keadilan sejarah—sebuah cara bangsa ini untuk mempraktikkan filosofi Jawa yang sudah lama hidup: mikul dhuwur, mendhem jero.
Dalam pandangan Gatot, mikul dhuwur, mendhem jero adalah ajaran luhur untuk menjaga martabat orang yang telah berjasa, sekaligus menerima bahwa manusia tak luput dari kesalahan. “Yang baik dijunjung tinggi, yang buruk dipendam dalam-dalam,” katanya sambil tersenyum.
Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar seperti pembenaran moral. Tapi di dunia Jawa, ia lebih merupakan bentuk kebijaksanaan: bahwa mengingat jasa tak berarti menutup mata dari luka. Ia adalah cara bangsa yang ingin berdamai dengan sejarahnya sendiri.
Filosofi ini pula yang membuat sebagian masyarakat merasa pantas jika Soeharto disebut pahlawan. Dalam pandangan mereka, Orde Baru bukan hanya soal represi, tapi juga pembangunan—dari jalan raya hingga swasembada pangan. Bahwa di balik kekuasaan panjangnya yang penuh kontroversi, ada pula warisan yang nyata.
Namun di sisi lain, ada yang melihat keputusan ini dengan kening berkerut.
“Gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan administratif,” ujar sejarawan Universitas Sanata Dharma, Dr. Baskara T. Wardaya SJ, atau akrab disapa Romo Bas. “Yang lebih penting adalah proses dan motif di baliknya.”
Romo Bas mengingatkan bahwa gelar semacam ini bukan hanya soal siapa yang dihormati, tapi untuk siapa penghormatan itu diberikan. “Yang membutuhkan inspirasi dari para pahlawan adalah mereka yang hidup sekarang, bukan yang sudah wafat,” katanya.
Baginya, keteladanan pahlawan seharusnya menjadi cermin moral bagi bangsa. Ia mempertanyakan, bagaimana publik bisa meneladani seseorang jika masa pemerintahannya juga diwarnai praktik korupsi, pembatasan kebebasan pers, dan pelanggaran HAM berat?
“Jika ukuran moral bangsa jadi pragmatis, sejarah akan kabur,” ujar Romo Bas. “Misalnya seseorang dianggap berjasa hanya karena membagikan bantuan sosial, padahal itu uang rakyat. Apakah itu kepahlawanan?”
Ia menutup refleksinya dengan mengutip Pramoedya Ananta Toer: “Orang yang tidak tahu asal-usulnya, tidak akan tahu ke mana ia akan pergi.” Menurutnya, bangsa yang kehilangan kejernihan dalam membaca sejarah, lambat laun akan kehilangan arah.
Antara mikul dhuwur, mendhem jero dan sikap kritis terhadap sejarah, Indonesia seolah terus berada di persimpangan. Di satu sisi, ada keinginan untuk menghormati tokoh besar dan menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk jujur pada luka dan kekeliruan masa lalu.
Mungkin, dua sikap itu tak harus bertentangan. Mikul dhuwur, mendhem jero bisa dibaca bukan sebagai perintah untuk melupakan, tetapi untuk menyeimbangkan ingatan: menghormati jasa tanpa menghapus kesalahan.
Sejarah, seperti manusia, memang tak hitam-putih. Dan mungkin di sanalah letak kebijaksanaan Jawa yang paling dalam: menerima bahwa kebenaran bukan hanya soal siapa yang benar, tapi juga bagaimana kita belajar dari yang salah.
