KlikMojok – Pada Jumat, 9 Oktober 2026, Komite Nobel Norwegia melalui ketuanya, Jørgen Watne Frydnes, secara resmi mengumumkan Navanethem “Navi” Pillay sebagai peraih Nobel Perdamaian 2026 di Oslo, Norwegia. Namun, di balik pengakuan terhadap ahli hukum terkemuka ini, Komite Nobel juga menyampaikan pesan yang sangat penting kepada dunia mengenai urgensi memperkuat hukum internasional. Mereka menekankan bahwa perdamaian yang sejati tidak dapat terwujud tanpa keadilan, terutama saat sistem hukum internasional menghadapi berbagai tekanan dan institusi peradilan menjadi sasaran serangan.
Jørgen Watne Frydnes, Ketua Komite Nobel Norwegia, menyampaikan pesan tersebut saat mengumumkan Navanethem “Navi” Pillay sebagai penerima Nobel Perdamaian 2026 pada Jumat (9/10/2026) petang waktu Indonesia Barat di Oslo. Ahli hukum dari Afrika Selatan ini terpilih berkat dedikasinya dalam memajukan perdamaian dan hukum internasional.
Dalam pembukaan pengumumannya, Frydnes memuji keberanian dan integritas Pillay yang dinilai telah berkontribusi besar dalam memperkuat tatanan hukum global. Komite juga menyatakan bahwa Pillay memiliki peran krusial dalam memastikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan genosida dapat diproses secara hukum.
Meskipun demikian, penjelasan yang disampaikan oleh komite dengan cepat bergeser dari rekam jejak penerima penghargaan menuju kondisi dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
Frydnes mengungkapkan keprihatinannya, menyatakan bahwa, “Sistem hukum internasional berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan lembaga-lembaganya sedang diserang.”
Ia juga menyoroti adanya pergeseran global ke arah politik kekuasaan yang cenderung mengorbankan aturan hukum serta mengikis penghormatan terhadap prinsip keadilan. Menurut Frydnes, saat kekuatan mengalahkan hukum, fondasi stabilitas, kepercayaan, dan kehidupan bersama yang damai secara otomatis akan ikut melemah.
Oleh karena itu, Komite Nobel Norwegia ingin mengingatkan kembali bahwa penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan pilar utama dari sistem yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik melalui cara-cara non-kekerasan.
Frydnes menegaskan kembali prinsip fundamental tersebut dengan menyatakan, “Perdamaian membutuhkan keadilan.”
Frydnes kemudian menempatkan penghargaan tahun ini dalam konteks sejarah panjang Nobel Perdamaian yang telah berlangsung selama 125 tahun. Ia menjelaskan bahwa sejak awal penghargaan ini diberikan, penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum internasional selalu menjadi salah satu fokus utama Komite Nobel Norwegia.
Peran hukum internasional menjadi semakin krusial pasca-Perang Dunia II, terutama dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pelajaran penting yang ingin ditekankan oleh Frydnes adalah bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus dibangun di atas prinsip-prinsip hukum yang kuat, bukan hanya bergantung pada kehendak pihak yang berkuasa atau keseimbangan kekuatan yang rentan.
Namun, Frydnes tidak menampik adanya kelemahan dalam penerapan hukum internasional. Ia mengakui bahwa negara-negara adidaya sering kali menolak untuk bertanggung jawab, dan kasus-kasus yang dibawa melalui mekanisme hukum internasional dapat menghasilkan perlakuan yang tidak seragam, tergantung pada identitas pelaku dan korbannya.
Pengakuan atas kelemahan ini merupakan bagian esensial dari penjelasan komite. Meskipun demikian, Frydnes tetap memandang diplomasi, perjanjian, dan mekanisme hukum sebagai jalur yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan dunia yang lebih damai.
Dalam sesi tanya jawab dengan para wartawan, muncul pertanyaan mengenai alasan komite memilih untuk menyoroti hukum dan lembaga internasional secara khusus pada tahun 2026. Frydnes menjelaskan bahwa lembaga-lembaga tersebut saat ini sedang menghadapi tekanan, sanksi, bahkan serangan, sehingga dukungan terhadap pekerjaan mereka menjadi semakin mendesak.
Pertanyaan selanjutnya menyangkut efektivitas hukum internasional, mengingat masih banyaknya konflik yang berlangsung dengan dampak mengerikan. Wartawan juga mempertanyakan mengapa komite memberikan penghargaan kepada seorang hakim secara individu, bukan kepada lembaga peradilan secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Frydnes menjawab, “Hukum internasional tidak pernah sempurna dan tidak pernah mampu mencegah semua konflik.”
Namun, ia menegaskan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai penetap standar yang penting.
“Langkah hukum memang mencegah tindakan perang dan kekerasan. Itu adalah fakta,” tambahnya.
Frydnes kemudian kembali mempertegas pesan utama yang ingin disampaikan oleh komite melalui penganugerahan Nobel Perdamaian tahun ini.
“Kami ingin mengingatkan dunia bahwa fondasi bagi dunia yang lebih damai adalah memperkuat hukum internasional,” pungkasnya.
Di penghujung sesi tanya jawab, seorang wartawan meminta penjelasan lebih rinci mengenai alasan spesifik komite memilih Pillay, serta menanyakan apakah ada tokoh lain di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang juga layak menerima penghargaan serupa.
Frydnes menjelaskan bahwa Pillay telah menjadi figur terdepan dalam perkembangan hukum internasional selama puluhan tahun. Ia melihat adanya kesinambungan yang jelas antara dukungannya terhadap Nelson Mandela dan para tahanan Robben Island di masa lalu dengan kontribusinya dalam berbagai kasus penting di pengadilan internasional.
Dalam pidatonya, Frydnes menggambarkan Pillay sebagai seorang ahli hukum yang sejak awal hidupnya di bawah rezim apartheid di Afrika Selatan telah menghadapi diskriminasi, segregasi, dan pengucilan struktural. Pengalaman pribadi ini menjadi latar belakang kuat bagi perjalanan panjangnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan.
Komite secara khusus menilai bahwa Pillay telah membuktikan bahwa langkah-langkah hukum memiliki potensi untuk mencegah perang dan kekerasan. Independensi, keahlian, serta keteguhan sikapnya juga dianggap telah memperkuat kredibilitas lembaga-lembaga hukum internasional.
Frydnes mengakui bahwa banyak hakim dan lembaga lain yang juga patut mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka. Namun, untuk tahun ini, komite memutuskan untuk memusatkan perhatian pada Navi Pillay.
“Tahun ini kami berfokus pada salah satu pakar hukum paling berani dan penting pada masa kita,” kata Frydnes.
Salah satu kontribusi signifikan yang disoroti adalah perannya dalam pengembangan hukum terkait kekerasan seksual di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan tersebut menetapkan bahwa pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan tindakan genosida, jika unsur-unsur yang relevan terpenuhi.
Selain itu, komite juga menyebutkan kontribusi Pillay dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hasutan untuk melakukan genosida melalui penyebaran propaganda.
Bagi Frydnes, prinsip pertanggungjawaban bagi negara, para pemimpin, dan individu selalu menjadi elemen yang konsisten dalam setiap pekerjaan Pillay. Melalui sistem peradilan, para korban kekerasan dan konflik dapat menemukan harapan untuk memperoleh keadilan.
Frydnes mengaitkan pilihan ini dengan amanat Alfred Nobel mengenai persaudaraan antarbangsa dan upaya perdamaian. Menurut komite, penggunaan jalur pengadilan untuk memperjuangkan keadilan memberikan substansi dan arah yang jelas bagi upaya perdamaian di era kontemporer.
Dalam sesi tanya jawab, Frydnes juga diminta untuk mengomentari jumlah nominasi yang tercatat lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seorang wartawan mempertanyakan apakah situasi ini mengindikasikan berkurangnya relevansi atau arti penting dari Nobel Perdamaian.
Frydnes menolak kesimpulan tersebut dengan tegas. Ia justru menyoroti tingginya tingkat perhatian dan diskusi publik seputar Nobel Perdamaian dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, penurunan jumlah nominasi dalam satu tahun tertentu tidak secara otomatis berarti bahwa penghargaan tersebut telah kehilangan relevansinya.
Untuk tahun ini, Institut Nobel Norwegia mencatat total 287 kandidat, yang terdiri dari 208 individu dan 79 organisasi.
Di tengah intensnya pembahasan mengenai hukum, konflik, dan relevansi penghargaan, muncul sebuah persoalan yang lebih sederhana namun menarik: komite ternyata belum berhasil menghubungi penerima penghargaan.
Frydnes menyatakan bahwa hingga sesi tanya jawab tersebut berlangsung, pihaknya belum dapat berkomunikasi langsung dengan Pillay. Oleh karena itu, ia memanfaatkan kesempatan konferensi pers untuk menyampaikan pesan secara langsung.
Dengan nada ramah, Frydnes berpesan, “Jika Anda melihat panggilan dari nomor Norwegia, silakan angkat. Saya sangat ingin segera berbicara dengan Anda.”
Nobel Perdamaian 2026 ini dilengkapi dengan hadiah sebesar 12 juta krona Swedia. Upacara penyerahan penghargaan akan dilaksanakan di Oslo pada tanggal 10 Desember 2026, yang bertepatan dengan peringatan wafatnya Alfred Nobel.
