KlikMojok – Imagine puluhan, bahkan ratusan, pasang mata yang berbinar menanti panggilan Tanah Suci, mendadak redup karena janji yang tak tertepati. Kisah pilu penelantaran jemaah umrah, baik yang gagal berangkat maupun yang terlunta di negeri orang, bukan lagi dongeng semata. Ini adalah realitas pahit yang mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia untuk mengambil langkah tegas, memastikan perlindungan hak-hak fundamental masyarakat yang mendamba ibadah ke Tanah Suci.
Dalam upaya menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah, Kemenhaj secara resmi telah memblokir akses akun Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) milik dua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terbukti bermasalah: PT JGroup Amanah Wisata dan PT Annisa Ahmada Travelindo. Tindakan pengamanan administratif ini bukan tanpa dasar, melainkan diputuskan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026, yang kesemuanya bertujuan mencegah timbulnya korban baru di kemudian hari.
Kasus PT JGroup Amanah Wisata mencuat setelah adanya aduan pembatalan sepihak terhadap 16 jemaah asal Jember pada akhir Agustus 2026. Para jemaah ini, yang telah melunasi seluruh biaya perjalanan, justru dihadapkan pada kenyataan pahit pembatalan tanpa alasan jelas, bahkan diindikasikan adanya pengalihan jemaah ke travel lain dengan pungutan biaya tambahan yang memberatkan. Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan PT Annisa Ahmada Travelindo jauh lebih serius dan memilukan. Perusahaan ini terbukti menelantarkan 82 jemaah di Arab Saudi—26 jemaah di Makkah dan 56 jemaah di Madinah—tanpa kejelasan nasib. Ironisnya lagi, sebanyak 282 jemaah di tanah air juga gagal diberangkatkan, sebuah pelanggaran telak terhadap Berita Acara Kesepakatan yang telah dibuat.
Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Atty Novyanty, dengan tegas menggarisbawahi komitmen pemerintah. “Pemerintah tidak akan memberi toleransi pada travel yang lalai mengemban amanah jemaah,” ujarnya, menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sakral. Ia menjelaskan lebih lanjut, “Pemblokiran akses SISKOPATUH ini merupakan tindakan pengamanan administratif darurat untuk menghentikan transaksi dan pendaftaran jemaah baru. Kami tidak akan mentolerir bentuk penelantaran jemaah, baik yang gagal berangkat di Tanah Air maupun yang terlambat dipulangkan dari Arab Saudi.”
Kemenhaj tidak hanya berhenti pada pemblokiran. Atty Novyanty juga menekankan agar kedua travel bermasalah tersebut segera menyelesaikan pertanggungjawaban tertulis serta menuntaskan hak ganti rugi jemaah secepatnya. “Kami minta PT Annisa Ahmada Travelindo dan PT JGroup Amanah Wisata segera menuntaskan seluruh kewajibannya. Apabila evaluasi menunjukkan tidak ada penyelesaian dan pelanggaran terus berulang, kami tidak ragu untuk memproses sanksi yang lebih berat hingga pembekuan atau pencabutan izin operasional PPIU,” ancam Atty, memberikan sinyal jelas bahwa kesabaran pemerintah ada batasnya.
Di tengah maraknya tawaran paket umrah yang menggiurkan, Kemenhaj berkomitmen penuh mengawal ketat skema ganti rugi agar hak-hak jemaah yang menjadi korban dapat terpenuhi. Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya untuk selalu beroperasi sesuai regulasi. Kemenhaj tak henti-hentinya mengimbau masyarakat luas untuk selalu waspada dan proaktif. Sebelum melakukan transaksi pembayaran, sangat penting untuk selalu mengecek legalitas izin travel dan status pendaftaran penerbangan di SISKOPATUH, sebuah langkah edukasi krusial demi memastikan perjalanan ibadah ke Tanah Suci berjalan aman dan penuh berkah, bukan berakhir dengan asa yang tergadai.
