Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Berita Terkini

Biro Haji Tanpa Izin Dapat Kuota Haji? KPK Bongkar!

badge-check

Biro Haji Tanpa Izin Dapat Kuota Haji? KPK Bongkar! Perbesar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada biro haji yang belum memiliki izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), tetapi ikut menerima tambahan kuota haji khusus. Agen perjalanan haji yang belum memiliki izin itu mendapat jatah tambahan kuota haji khusus tersebut dari biro haji lainnya.

“Karena memang ada beberapa, yang misalnya belum punya izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus, ada juga yang seperti itu,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung Merah Putih pada Rabu, 24 September 2025.

Selain itu, terdapat pula skema para agen perjalanan haji ini menjual kembali tambahan kuota haji khusus itu kepada para calon jemaah haji. Sehingga, kata Budi, para calon jemaah tersebut bisa melaksanakan ibadah haji tanpa harus mengantre seperti calon jemaah haji reguler.

“Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus itu kan juga ada antreannya, tapi kemudian mengapa ada dugaan atau fakta-fakta di lapangan, ada beberapa case yang calon jamaah ini tanpa perlu mengantre, jadi bisa langsung berangkat,” ujarnya.

KPK menemukan sekitar 400 agen perjalanan haji mendapat jatah tambahan kuota haji khusus pada 2024. Lembaga antirasuah menduga ratusan agen perjalanan haji itu menyetorkan sejumlah uang ke segelintir pihak di Kementerian Agama agar mendapat jatah kuota haji tambahan itu.

Selain itu, KPK juga menduga bahwa praktik jual-beli kuota haji turut dilakukan sesama agen perjalanan haji. Ada biro haji yang mendapat jatah kuota tambahan dari Kementerian Agama, turut menjual kuota haji tambahan itu kepada agen lain. “KPK menduga proses jual-beli kuota ini tidak hanya dilakukan oleh biro travel kepada calon jemaah,” kata Budi.

Kendati demikian, dugaan praktik jual beli kuota haji sesama agen perjalanan haji itu masih didalami oleh para penyidik di KPK. “Sehingga memang penyidikannya juga cukup kompleks yang saat ini masih terus berjalan. Jadi kita sama-sama tunggu saja, karena memang penegakan hukum butuh proses,” ucapnya.

Pilihan Editor: Mengapa Pemerintah Tak Melaksanakan Rekomendasi Pansus Haji 2024

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Mewujudkan Sekolah Aman, Bersih, dan Nyaman Melalui Pemilahan Sampah

7 Okt 2026 - 10:41 WIB

Mewujudkan Sekolah Aman, Bersih, dan Nyaman Melalui Pemilahan Sampah

IYF #2 JSIT Probolinggo Jadi Wadah Pelajar Optimalkan Prestasi

20 Sep 2026 - 06:24 WIB

IYF #2 JSIT Probolinggo Jadi Wadah Pelajar Optimalkan Prestasi

Siswa SMP PGRI 6 Surabaya Unjuk Kemampuan di Science Olympiad 2026

16 Sep 2026 - 19:10 WIB

Siswa SMP PGRI 6 Surabaya Unjuk Kemampuan di Science Olympiad 2026

JSIT Jatim Gandeng BBPPMPV BOE Malang, Bidik Penguatan Kompetensi Guru dan Potensi Siswa

11 Sep 2026 - 04:37 WIB

JSIT Jatim Gandeng BBPPMPV BOE Malang, Bidik Penguatan Kompetensi Guru dan Potensi Siswa

Warga Bangunsari Madiun Tolak TPST, Sosialisasi DLH Berujung Mediasi Tanpa Keputusan Final

24 Agu 2026 - 10:54 WIB

Warga Bangunsari Madiun Tolak TPST, Sosialisasi DLH Berujung Mediasi Tanpa Keputusan Final
Trending di Berita Terkini