KlikMojok – Di tengah hiruk-pikuk informasi yang membanjiri jagat maya, sebuah transformasi besar tengah terjadi. Media, yang dulu identik dengan kertas dan siaran radio, kini menemukan identitas barunya sebagai bagian tak terpisahkan dari denyut nadi ekonomi kreatif. Pergeseran paradigma ini bukan sekadar adaptasi teknologi, melainkan pengakuan atas nilai intrinsik yang dibawa oleh konten digital, dari kreasi hingga distribusinya.
Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, menegaskan bahwa media digital melampaui fungsi tradisionalnya sebagai penyampai informasi. Ia adalah jembatan strategis yang mempertemukan karya dan talenta kreatif dengan audiens, merek, investor, serta pasar yang lebih luas. Pengakuan ini termanifestasi dalam keputusan penting: masuknya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 58120, yang mencakup penerbitan surat kabar baik cetak maupun digital, ke dalam lingkup pengampuan Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini berarti, seluruh rantai nilai penerbitan surat kabar, dari proses kreasi, produksi, hingga distribusi konten, kini diakui sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi kreatif.
Langkah ini bukan tanpa tujuan. Pembinaan yang dilakukan Kementerian mencakup operasional usaha, pengembangan produk, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini. Harapannya, bisnis media dapat mencapai keberlanjutan yang lebih kokoh, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Riefky juga secara khusus mengapresiasi peran Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang, sejak didirikan pada 2017 oleh 27 pemimpin media, konsisten mendorong industri media siber yang sehat secara bisnis dan berkualitas secara konten. Dengan jaringan 510 perusahaan media di 28 wilayah Indonesia, AMSI disebut Riefky sebagai modal penting untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan industri media yang kian kompleks.
Dalam sebuah momen penting di Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 di Surabaya, Riefky menyerukan persatuan. “Harus bersatu, hadapi tantangan hari ini,” ujarnya, menyoroti urgensi kolaborasi di era yang penuh gejolak. Konferensi yang diselenggarakan AMSI tersebut mengusung tema “Media Reborn: Reinventing News Media in the Era of AI & Content Creator”, sebuah tema yang secara gamblang mencerminkan perdebatan krusial mengenai masa depan industri media di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (AI) dan persaingan ketat dalam produksi serta distribusi konten.
Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Isu keberlanjutan industri kreatif di era AI dan dominasi platform digital terus didorong menjadi agenda pembahasan global. Upaya ini diwujudkan melalui Jakarta Vision on Creative Economy, sebuah dokumen hasil World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan resolusi di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Riefky menjelaskan, Jakarta Vision memuat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif di berbagai negara, terutama negara berkembang. Salah satu sorotan utamanya adalah ketimpangan pembagian nilai ekonomi antara kreator konten dan platform digital besar.
“Banyak hal seperti itu yang menjadi pembicaraan. Kami ingin membawa dokumen tersebut untuk menjadi resolusi di UN General Assembly berikutnya,” kata Riefky, menunjukkan ambisi Indonesia untuk membawa isu ini ke panggung dunia. WCCE 2026 sendiri, yang diselenggarakan di Jakarta, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah konferensi tersebut, menghadirkan perwakilan dari 82 negara dan tujuh organisasi internasional, melalui 35 sesi kreatif yang melibatkan 183 pembicara dan moderator, serta diikuti lebih dari 7.639 peserta. Pembahasan di dalamnya mencerminkan semakin mendesaknya kebutuhan untuk membangun tata kelola ekonomi kreatif yang mampu menjawab perubahan teknologi dan tantangan industri lintas negara.
Jakarta Vision mengusung empat pilar utama yang menjadi panduan dalam menghadapi tantangan global: teknologi, AI, dan transformasi digital; keberlanjutan, ekonomi sirkular, dan desain regeneratif; kekayaan intelektual dan hak pekerja kreatif; serta inklusivitas, ekosistem kreatif, dan pemberdayaan komunitas. Dalam konteks industri media dan konten, salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidakselarasan antara pertumbuhan jumlah penonton di platform digital dan pendapatan yang diterima kreator maupun perusahaan media. Transparansi perhitungan pendapatan dan pembagian nilai ekonomi dari distribusi konten menjadi bagian tak terpisahkan dari tantangan ini.
Riefky mengakui bahwa pemerintah telah membahas persoalan ini bersama ekosistem dan asosiasi di tingkat nasional. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaiannya juga memerlukan dukungan internasional. Mengingat sebagian besar platform digital besar berasal dari negara maju, sementara dampaknya dirasakan oleh pelaku industri di berbagai negara, termasuk negara berkembang, kerja sama lintas batas menjadi krusial. Pemerintah Indonesia, melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, tengah berkomunikasi intensif dengan negara-negara pendukung agar isu ekonomi kreatif ini dapat dibahas lebih lanjut dalam forum multilateral.
Tak hanya di kancah global, penguatan kebijakan ekonomi kreatif juga dilakukan di tingkat nasional melalui Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045. Regulasi yang ditandatangani Presiden pada Juli 2026 ini menjadi acuan pengembangan ekonomi kreatif untuk dua dekade ke depan. Implementasi Rindekraf akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada tiga tahun pertama, membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku industri. Rindekraf mencakup delapan strategi utama, antara lain penguatan riset dan pendidikan, pendanaan dan pembiayaan, infrastruktur, pemasaran, insentif, fasilitasi kekayaan intelektual, serta pelindungan hasil kreativitas.
Kebijakan ini juga memperluas cakupan subsektor ekonomi kreatif dari sebelumnya 17 menjadi 21 subsektor, meliputi bidang kreativitas seni dan budaya, desain, teknologi dan digital, serta media. Dalam bidang teknologi dan digital, subsektor yang menjadi perhatian mencakup gim, aplikasi, teknologi baru seperti AI, blockchain, Internet of Things, Web3, big data, dan keamanan siber. Cakupan ini juga meliputi konten digital, termasuk kreator konten, afiliator, dan live commerce. Sementara itu, bidang kreativitas media mencakup film, animasi dan video, periklanan, televisi dan radio, musik, penerbitan, serta fotografi. Implementasi Rindekraf dirancang melibatkan sekitar 26 kementerian dan lembaga, serta mendorong partisipasi pemerintah daerah dan pelaku industri agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan potensi ekonomi kreatif di masing-masing wilayah.
Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional sungguh signifikan. Riefky memaparkan bahwa sekitar 9,5 persen dari realisasi investasi di Indonesia mengalir ke sektor ini, dengan kontribusi ekspor mencapai sekitar 12 persen dari total ekspor nasional nonmigas. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja, di mana 63 persen di antaranya adalah generasi Z dan milenial, serta 58 persen perempuan. Dengan tambahan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta orang setiap tahun, sektor ini menjadi harapan besar untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, terutama di tengah tantangan pengangguran terbuka yang juga banyak melibatkan kelompok usia tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kolaborasi dengan AMSI untuk memperbesar kontribusi sektor ini terhadap penciptaan lapangan kerja.
Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki mandat besar untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program telah dijalankan, seperti aktivasi desa kreatif, pengembangan creative hub sebagai ruang pengembangan talenta dan kewirausahaan, serta program Creative by Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan intelektual lokal hingga menembus pasar global. Di tengah perkembangan AI dan perubahan model bisnis digital yang masif, pemerintah berharap kolaborasi dengan asosiasi serta perusahaan media dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara menyeluruh.
Bagi industri media, tantangannya bukan hanya sekadar beradaptasi dengan teknologi baru, melainkan juga menjaga keberlanjutan usaha, melindungi nilai fundamental karya jurnalistik, dan memastikan bahwa konten berkualitas tinggi tetap memiliki ruang yang layak dalam ekosistem digital yang bising. IDMC 2026, yang didukung oleh berbagai pihak seperti PT Pertamina (Persero), PT Astra Internasional Tbk, dan lain-lain, menjadi arena bagi AMSI untuk mendorong industri media agar beradaptasi dengan teknologi tanpa pernah meninggalkan integritas jurnalistik. Semangat para wartawan pada masa Sumpah Pemuda menjadi pengingat abadi bahwa pers memiliki tanggung jawab sosial yang tak tergantikan: menjaga kebenaran, memperkuat kepercayaan publik, dan turut serta dalam membangun masa depan bangsa yang cerah, di tengah gelombang transformasi digital yang tak terhindarkan.
