KlikMojok – Di tengah riuhnya pasar modal yang kerap bergejolak, saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan penurunan signifikan dan saham-saham perusahaan besar diperdagangkan dengan harga lebih rendah, sebuah lembaga memiliki prinsip yang teguh: menjaga amanah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak tergiur dengan potensi keuntungan besar yang mungkin ditawarkan oleh pasar saham yang sedang anjlok. Sebaliknya, BPKH secara konsisten mengutamakan keamanan pengelolaan dana calon jemaah haji, sebuah keputusan yang mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual yang diemban.
Kebijakan ini ditegaskan oleh Suryo Tri Utomo, Komite Manajemen Risiko dan Syariah Dewan Pengawas BPKH. Hingga detik ini, BPKH tidak memiliki portofolio saham, baik di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun di bursa luar negeri. Pilihan investasi yang sangat hati-hati ini, menurut Suryo, selaras dengan batas toleransi risiko yang ketat dalam pengelolaan dana haji. Bagi BPKH, dana umat bukanlah modal spekulasi, melainkan jembatan menuju ibadah suci.
“Crash-nya IHSG ini mungkin oleh lembaga keuangan lain atau sovereign wealth fund dilihat sebagai peluang,” kata Suryo usai sosialisasi haji di Ballroom Hotel Ijen View, Rabu (21/10/2026). Ia melanjutkan, “Tapi kami, karena dana kami perlu diingat, tidak ada orang yang menaruh dana di kami mengharapkan keuntungan besar. Yang mereka harapkan adalah bisa berangkat naik haji. Itu yang kami jamin.” Pernyataan ini menegaskan esensi pengelolaan dana haji yang berbeda dari investasi konvensional.
Suryo menjelaskan, pengelolaan dana haji memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari investasi pada umumnya. BPKH mengemban amanah besar untuk mengelola dana umat demi mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, keamanan dana menjadi pertimbangan utama dan tak tergantikan dalam menentukan instrumen investasi yang digunakan, melampaui segala potensi imbal hasil yang menggiurkan.
BPKH menerapkan lima kategori tingkat risiko investasi, namun lembaganya hanya memilih dua kategori terbawah yang memiliki tingkat risiko paling rendah. Pendekatan konservatif ini berarti saham, meskipun berpotensi memberikan keuntungan melalui kenaikan harga maupun pembagian dividen, belum menjadi pilihan investasi BPKH. Bagi BPKH, potensi keuntungan harus selalu ditimbang bersama risiko yang mungkin memengaruhi keamanan dana calon jemaah.
“Kami tidak akan mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan membuat risiko terhadap dana umat yang sedemikian besar. Itu tidak akan kami lakukan,” tegas Suryo, menggarisbawahi komitmen lembaga terhadap prinsip kehati-hatian.
Saat ini, komposisi portofolio pengelolaan dana haji BPKH terbagi menjadi sekitar 25 persen penempatan di perbankan dan 75 persen pada surat berharga syariah, investasi langsung, serta instrumen investasi lainnya. Penempatan dana ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara keamanan dan optimalisasi hasil investasi yang sesuai syariah.
Khusus untuk penempatan dana di perbankan, BPKH membatasi porsi dana pada bank syariah maksimal 25 persen dari total dana kelolaan. Penempatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keamanan bank dan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh, melalui proses evaluasi yang ketat dan berkala.
Suryo memaparkan, BPKH rutin melakukan evaluasi terhadap penempatan dana pada perbankan syariah. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah lelang di antara bank-bank syariah untuk memperoleh penawaran imbal hasil yang lebih optimal. Dana yang semula ditempatkan di satu bank dapat dipindahkan ke bank syariah lain apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya penawaran imbal hasil yang lebih baik, tentu dengan tetap mempertimbangkan profil risiko bank penerima.
“Kami rutin melakukan lelang di antara bank syariah. Mana yang memberikan imbal hasil lebih optimal buat para calon jemaah, kami diberikan kewenangan untuk memindahkan dana itu ke bank-bank yang memiliki imbal hasil lebih tinggi,” jelasnya, menunjukkan dinamisme dalam strategi BPKH untuk mengoptimalkan manfaat bagi calon jemaah tanpa mengorbankan keamanan.
BPKH juga menjelaskan bahwa penempatan dana di perbankan disertai pengelolaan risiko untuk menilai kelayakan bank. Selain itu, terdapat perlindungan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang simpanan memenuhi persyaratan dan batas penjaminan yang berlaku, menambah lapisan keamanan bagi dana umat. Suryo juga menyebut setoran awal haji sebesar Rp25 juta tetap tercatat atas nama masing-masing nasabah meskipun pengelolaannya berada di bawah BPKH.
“Kami selalu bergerak berimbang antara imbal hasil yang optimal dengan keamanan yang manageable. Itu harus selalu kami jaga,” ujarnya, merangkum filosofi pengelolaan dana haji BPKH. Besarnya potensi keuntungan bukanlah satu-satunya pertimbangan, melainkan harus selalu sejalan dengan keamanan dana calon jemaah. Dengan strategi ini, BPKH berupaya menjaga keseimbangan antara keamanan dana dan optimalisasi hasil investasi, memastikan bahwa amanah suci calon jemaah haji tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang tak menentu.
