KlikMojok – Pada Jumat, 2 Oktober 2026 sore, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Fadli Tri Hartono sebagai wakil kepala. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, menandai babak baru bagi Bakom yang telah beberapa kali berganti kepemimpinan sejak bertransformasi dari Presidential Communication Office (PCO).
Pengangkatan kedua pejabat tinggi ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026, yang membahas mengenai Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan di Jakarta pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Syahganda Nainggolan menggantikan Muhammad Qodari, yang pada hari yang sama dilantik menjadi Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Muhammad Qodari sendiri baru menjabat sebagai Kepala Bakom sejak 27 April 2026. Sebelum Qodari, posisi tersebut diisi oleh Angga Raka Prabowo, yang menjabat sejak September 2025.
Seusai pelantikan, Syahganda menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo yang menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus menjadi instrumen vital untuk menjaga persatuan nasional. Menurut Syahganda, tugas Bakom tidak hanya terbatas pada penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan adanya aliran informasi timbal balik, dari masyarakat kembali kepada pemerintah.
“Bagaimana dialog antara pemerintah dan teman-teman media itu bisa pada akhirnya menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat dan pesan-pesan masyarakat kembali kepada pemerintah,” kata Syahganda, menggarisbawahi pentingnya interaksi dua arah. Ia juga menambahkan bahwa inti persoalan komunikasi pemerintah bukan hanya pada penyampaian informasi, melainkan juga pada narasi yang dibangun. “Intinya kan komunikasi dan narasi,” ujarnya.
Syahganda turut menyatakan komitmennya untuk memberikan ruang kerja yang luas kepada Fadli Tri Hartono, yang lebih muda darinya, dalam menjalankan tugas di Bakom.
Penunjukan Syahganda Nainggolan menarik perhatian publik mengingat perjalanan kariernya yang panjang dan seringkali berada di luar lingkaran pemerintahan. Ia pernah menempuh pendidikan Teknik Geodesi dan Geomatika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada periode 1984–1989, meskipun tidak menyelesaikannya. Kemudian, ia berhasil meraih gelar sarjana dari STIE I/BMI Jakarta pada tahun 2002, dilanjutkan dengan gelar magister Studi Pembangunan dari ITB pada tahun 2005, dan gelar doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2015. Syahganda juga pernah mengikuti short course di Fakultas Ekonomi Erasmus University, Rotterdam, pada tahun 1994–1995.
Kariernya pernah bersinggungan langsung dengan pemerintahan dalam beberapa kapasitas, antara lain sebagai Staf Khusus Menteri Koperasi dan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES). Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai komisaris PT Pelabuhan Indonesia II.
Syahganda kemudian dikenal luas sebagai pendiri Sabang Merauke Circle dan aktif dalam berbagai kajian politik serta kebijakan publik. Namanya semakin menonjol ketika ia aktif dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebuah kelompok yang pada tahun 2020 banyak melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pada Oktober 2020, Syahganda sempat ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan unggahan di media sosialnya, yang terjadi di tengah gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pengadilan Negeri Depok pada 29 April 2021 kemudian menyatakan Syahganda bersalah karena melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, yakni menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap. Ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Oleh karena itu, perkara tersebut lebih tepat dibaca sebagai perkara pidana berdasarkan rumusan putusan pengadilan, bukan sekadar disederhanakan sebagai “dipenjara karena mengkritik pemerintah”. Dalam beberapa tahun terakhir, Syahganda kembali aktif dalam kajian politik, ekonomi, dan kebijakan publik.
Berbeda dengan Syahganda yang memiliki latar belakang kuat di jalur aktivisme dan kajian politik, Fadli Tri Hartono datang dari jalur pendidikan, birokrasi, dan korporasi. Data resmi dari PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel mencatat bahwa Fadli merupakan lulusan Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2012 dan berhasil meraih gelar Master of Public Administration dari Tsinghua University, Cina, pada tahun 2021.
Karier Fadli mencakup posisi sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia dan Wakil Rektor IV Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Sebelum dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom, Fadli tercatat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 28 Mei 2025.
Dengan latar belakang pendidikan fisika dan administrasi publik, serta pengalaman luas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan korporasi, Fadli kini akan mendampingi Syahganda dalam mengelola komunikasi pemerintah. Pelantikan Syahganda ini juga menjadi bagian dari serangkaian perubahan dalam struktur komunikasi pemerintahan Prabowo.
Pada awal pemerintahan, fungsi komunikasi kepresidenan ditangani oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Kemudian, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, yang disebut sebagai transformasi PCO dengan penguatan koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga. Angga kemudian meninggalkan jabatannya, dan pada 27 April 2026, Prabowo melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Bakom berdasarkan Keppres Nomor 52/P Tahun 2026. Lima bulan kemudian, Qodari bergeser menjadi Sekretaris merangkap Anggota Wantimpres, dan posisi Kepala Bakom berpindah kepada Syahganda. Dengan demikian, sejak PCO bertransformasi menjadi Bakom pada September 2025, lembaga komunikasi pemerintah ini telah dipimpin oleh Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Salah satu agenda baru yang langsung disampaikan Syahganda adalah pembentukan tim khusus untuk mempelajari dampak algoritma dan kecerdasan artifisial (AI) terhadap komunikasi pemerintah. Seperti yang diberitakan, menurut Syahganda, algoritma media sosial dan perkembangan AI berpotensi menyebabkan pesan serta pemikiran Presiden mengalami distorsi saat beredar di ruang digital. Oleh karena itu, Bakom akan melakukan kajian mendalam mengenai pola penyebaran informasi agar pesan pemerintah tidak mengalami perubahan makna ketika sampai kepada masyarakat.
Rencana ini menunjukkan bahwa tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan dengan pers atau koordinasi antarkementerian. Ruang digital, algoritma platform, dan kecerdasan artifisial turut menjadi faktor penentu bagaimana pesan pemerintah diterima oleh publik. Sebelumnya, Bakom dan Bappenas juga telah membahas perlunya komunikasi pemerintah yang lebih adaptif dan berbasis data.
Syahganda Nainggolan kini berada pada posisi yang berbeda dari sebagian besar perjalanan publiknya terdahulu. Jika sebelumnya ia banyak menyuarakan pandangan dari luar pemerintahan mengenai kebijakan negara, sekarang ia memimpin sebuah badan yang bertugas membawa pesan pemerintah kepada publik dan, sebagaimana ia katakan seusai dilantik, membawa pesan masyarakat kembali kepada pemerintah.
