KlikMojok – Udara Kamis siang itu, 17 September 2026, di Surabaya terasa sarat ketegangan. Di depan gerbang Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, bukan hanya seruan demonstrasi mahasiswa yang menggema, tetapi juga barikade tak kasat mata yang menghalangi. Sejumlah jurnalis, yang datang untuk meliput aksi menuntut Rektor Akh Muzakki mundur, mendapati diri mereka tertahan di luar, diadang oleh petugas keamanan kampus. Sebuah ironi, di tengah hiruk pikuk tuntutan akan transparansi, gerbang informasi justru tertutup rapat bagi para pewarta.
Beberapa awak media mencoba mendekat, namun upaya mereka sia-sia. Petugas keamanan kampus dengan tegas melarang mereka masuk, tanpa memberikan alasan resmi yang memuaskan. “Media tidak boleh masuk ke lingkungan kampus, perintah pimpinan memang seperti itu,” kata seorang petugas keamanan kampus yang berjaga di lokasi unjuk rasa, menyisakan pertanyaan besar tentang mengapa sebuah institusi pendidikan tinggi memilih untuk menutup diri dari pantauan publik.
Respons dari pihak kampus pun saling bertolak belakang. Humas UINSA, Nur Hayati, membantah adanya tindakan pengadangan dan mengklaim pihak kampus tidak pernah menerbitkan kebijakan resmi terkait pelarangan peliputan bagi insan pers. “Tidak ada pelarangan. Tapi di luar itu kewenangan tim keamanan dari kepolisian, jadi silakan izin ke pihak keamanan,” ujarnya, seolah-olah mengalihkan tanggung jawab ke pihak lain, padahal insiden terjadi di depan gerbang kampus.
Penghadangan jurnalis ini menambah dimensi lain pada inti persoalan yang memicu gejolak di UINSA. Ratusan mahasiswa telah menggelar aksi sejak Rabu, sehari setelah pelantikan Prof. Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA untuk periode 2026–2030 di Jakarta. Pelantikan tersebut, alih-alih meredakan ketegangan, justru menjadi pemicu demonstrasi yang lebih besar, menyoroti serangkaian masalah yang telah lama mengakar di kampus.
Massa mahasiswa membawa delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada jajaran rektorat, mencerminkan akumulasi kekecewaan dan harapan akan perubahan. Tuntutan utama adalah mundurnya Rektor Muzakki, disertai desakan untuk menuntaskan dugaan kasus korupsi pada pengelolaan Kopertais yang disebut-sebut menyeret namanya. Isu ini telah lama menjadi bisik-bisik, dan kini mahasiswa menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan komitmen kampus terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Pembentukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang baru dilakukan pada tahun 2025 dinilai sangat terlambat, mengabaikan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 selama tiga tahun. Ini menunjukkan kurangnya transparansi yang menjadi sorotan utama dalam tata kelola kampus.
Masalah internal yang tak kalah krusial adalah kelayakan fasilitas kampus. Penerimaan mahasiswa yang berlebihan tanpa diimbangi peningkatan infrastruktur menimbulkan ketidaknyamanan. Massa menagih keterlambatan pembagian buku, kartu tanda mahasiswa (KTM), serta jas almamater bagi mahasiswa baru, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Tuntutan lain mencakup penyesuaian tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa kurang mampu, penghapusan kebijakan jam malam yang membatasi kegiatan non-akademik, serta pembenahan sistem perizinan fasilitas kampus yang dianggap mempersulit kegiatan seluruh mahasiswa.
Insiden pelarangan peliputan bagi jurnalis di tengah demonstrasi mahasiswa UINSA ini bukan sekadar catatan kaki. Ini adalah cermin dari ketegangan yang lebih luas antara hak bersuara, transparansi institusi, dan kebebasan pers. Ketika gerbang kampus tertutup bagi media, bukan hanya wartawan yang kehilangan akses, melainkan publik secara keseluruhan yang kehilangan haknya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam dinding-dinding institusi pendidikan yang seharusnya menjadi pilar pencerahan. Tuntutan mahasiswa dan respons kampus yang ambigu menyisakan pekerjaan rumah besar bagi UINSA untuk membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas di masa mendatang.
