KlikMojok – Di balik gemerlap medali dan sorakan kemenangan, seringkali tersembunyi perjuangan panjang para atlet dan pelatih, tak terkecuali di Kota Blitar. Keluhan mengenai pengelolaan anggaran yang tak sampai maksimal ke tangan mereka telah menjadi bisik-bisik, bahkan rintihan yang sampai ke telinga pemerintah. Merespons kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini membuka peluang revolusioner untuk mengubah skema penyaluran dana hibah KONI Blitar senilai Rp2,8 miliar, dari yang selama ini dikelola penuh oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menjadi opsi transfer langsung ke Cabang Olahraga (Cabor) atau dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Langkah ini ditegaskan sebagai upaya memastikan setiap tetes keringat atlet berbuah penghargaan yang layak.
Perubahan skema ini bukanlah sekadar formalitas administratif. Ini adalah cerminan dari komitmen yang lebih dalam untuk memecah belenggu birokrasi yang kerap menghambat aliran dukungan finansial vital bagi pembinaan prestasi. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, melihat urgensi untuk memastikan bahwa fokus utama pemerintah daerah adalah kesejahteraan serta pembinaan prestasi atlet dan pelatih dapat berjalan maksimal, tanpa terhambat oleh mekanisme yang berbelit. Polemik internal yang sempat melanda KONI Blitar, terutama terkait legalitas hukum, turut mempercepat kajian terhadap opsi-opsi alternatif ini.
Mas Ibin secara lugas mengungkapkan latar belakang pemikiran di balik rencana ini. “Kemarin sebenarnya sudah kami usulkan ketika KONI sempat bermasalah legalitas hukumnya, opsinya dikelola Dispora. Apalagi ada curhatan bahwa anggaran yang sampai ke atlet itu tidak terlalu besar. Pemerintah ingin mekanisme yang paling gampang agar hak atlet dan pelatih bisa diterima maksimal,” tegasnya dalam acara Ngobras Haornas pada Jumat (11/9/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa suara-suara dari lapangan, dari mereka yang berjuang di arena, adalah pemicu utama bagi kebijakan yang lebih berpihak.
Bukan tanpa preseden, skema penyaluran dana langsung ini telah terbukti sukses. Mas Ibin mencontohkan bagaimana pembagian bonus atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun sebelumnya berhasil dilakukan secara efisien. Saat itu, dana sebesar Rp1.046.000.000 (satu miliar empat puluh enam juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening masing-masing atlet dan pelatih tanpa perantara. “Dari pemerintah langsung ditransfer. Ndak ada Rp1 pun atau Rp0 itu diambil pemerintah tuh ndak ada. Ndak ada. Ndak ada. Jadi jangan berpikiran uangnya dihambat, uangnya habis, terus kami harus pakai uang sendiri untuk sana-sini prestasi,” beber Wali Kota Blitar, menepis keraguan dan kekhawatiran yang mungkin muncul di benak para penerima.
Wali Kota Blitar pun tak henti-hentinya memberikan jaminan bahwa dana untuk atlet dan pelatih cabang olahraga tidak hilang sepeser pun. Pemerintah Kota Blitar, tegasnya, tidak menggunakan uang itu. Dana hibah sebesar Rp2,8 miliar pun telah siap dicairkan. Namun, Mas Ibin meminta agar proses pencairan itu dilakukan dengan aturan yang jelas dan tidak serampangan, demi akuntabilitas dan transparansi. Rasa frustrasi yang mungkin dirasakan atlet dan pelatih atas penundaan pencairan ini diakui oleh Mas Ibin, yang kemudian menyampaikan permohonan maaf. “Makanya mohon maaf, saya kepada seluruh atlet, ya, pelatih, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya harus mohon maaf. Saya harus mohon maaf kepada atlet, pelatih. Dana Anda enggak hilang! Dana Anda masih ada! Itu juga bukan dana Anda, itu dana pemerintah mau dikasihkan ke Anda!” ungkapnya dengan nada penekanan.
Penegasan ini juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tak pernah menghambat proses pencairan dana hibah. Dana tersebut akan segera dicairkan jika polemik internal di dalam tubuh KONI Kota Blitar telah usai dan telah terpilih ketua umum definitif. Ini adalah prasyarat penting untuk memastikan legalitas dan kelancaran proses. Mas Ibin berharap agar dana hibah KONI nantinya dapat dikelola dengan bijak dan sesuai aturan, sehingga tidak ada lagi laporan mengenai dana yang diterima atlet yang tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan. “Ya, nanti kalau proses-proses hukumnya sudah legal, sudah formal, maka pasti akan dicairkan,” tandasnya, memberikan kepastian yang dinanti.
Menanggapi wacana perubahan skema ini, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, Elim Tyu Samba, menunjukkan sikap kooperatif. Dalam orasinya, ia menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengikuti mekanisme pencairan dana hibah dari Pemda, apa pun bentuknya. “Mohon memakai hati nurani! Kami siap dengan segala keputusan wali kota, kami siap!. Anggaran diturunkan melalui KONI, kami siap! Anggaran melalui Dispora, kami siap! Dan anggaran melalui cabor-cabor, kami siap!. Perlu diingat, ini adalah bukan perkara anggaran melalui KONI, tapi adalah anggaran untuk pembinaan atlet,” ucap Elim, menekankan esensi dari seluruh polemik ini: pembinaan atlet, bukan semata-mata jalur distribusi dana.
Perjalanan panjang menuju transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana olahraga ini mencerminkan sebuah titik balik penting bagi ekosistem olahraga di Kota Blitar. Lebih dari sekadar angka dan prosedur, ini adalah tentang investasi pada potensi manusia, pada semangat juang yang tak pernah padam. Harapan besar kini digantungkan pada skema baru ini, agar setiap rupiah dana hibah benar-benar sampai ke tangan yang berhak, menjadi bahan bakar bagi mimpi-mimpi para atlet dan pelatih, serta menorehkan prestasi yang membanggakan bagi Kota Blitar di kancah nasional maupun internasional. Ini adalah langkah maju menuju tata kelola olahraga yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masa depan.
