YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko pengaduan untuk korban keracunan program makan bergizi gratis (MBG). Kehadiran posko ini disebut sebagai respons atas insiden keracunan massal yang belakangan menyasar para penerima manfaat program ini di Indonesia. “Pengaduan ini untuk mengoreksi kebijakan pemerintah ke depan,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 27 September 2025.
Posko pengaduan ini dibuka hingga satu bulan ke depan melalui online ataupun mendatangi Kantor YLKI di Jalan Pancoran Barat VII Nomor 1 Duren Tiga, Jakarta Selatan. Para korban bisa melaporkan kronologis serta dokumen pendukung pengaduan melalui email konsumen@ylki.or.id. Kemudian, YLKI juga menyediakan formulir online yang bisa diakses di laman https://bit.ly/pengaduankonsumenMBG.
Niti menyebut, dinamika program MBG yang bergulir belakangan ini menjadi pembahasan serius oleh semua pihak. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang koreksi bagi masyarakat terhadap program ini supaya bisa menjadi evaluasi untuk kelanjutan pelaksanaannya.
Niti menilai, pemerintah wajib bertanggung jawab atas setiap kasus keracunan dan kerugian yang terjadi dalam perjalanan program ini. Sebab, MBG tersebut merupakan program ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menelan ratusan triliun untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah di Tanah Air. “Perketat standar dan jaminan keamanan pangan MBG yang merupakan hak mutlak penerima manfaat,” katanya.
Sementara itu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayang mengklaim standar operasional prosedur pada pengelolaan dapur MBG telah mempunyai kebijakan baru. Ia menyebut SPPG dan mitra atau yayasan yang terlibat dalam program ini, wajib menyediakan satu chef dan satu chef pendamping. SOP baru itu diterapkan setelah melihat begitu banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
Kewajiban menyediakan chef tersebut, kata Nanik, untuk meminimalisir insiden keracunan massal yang sebelumnya menyasar banyak siswa karena mengonsumsi makanan dari program MBG. “Kalau dia seorang chef tersertifikasi, dia pasti paham ini,” kata Nanik dalam konferensi pers soal Verifikasi Calon Mitra Program MBG di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
Berkaitan dengan kasus keracunan massal di Bandung Barat, Nanik mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut telah ditutup. Tim investigasi BGN menemukan dapur tersebut tak menjalankan SOP. Dia menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran berat. BGN meminta maaf atas insiden tersebut.
Nanik juga menyampaikan kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah yang mengorbankan kesehatan anak mungkin saja akan dibawa ke ranah pidana. “Bila teridentifikasi ada unsur pidana atau kesengajaan (bisa saja)” kata dia.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Mengapa Proyek Food Estate Berulang Kali Gagal
