Menu

Mode Gelap
Pengawasan Orang Tua Krusial: Mayoritas Dispensasi Nikah di Magetan Dipicu Kehamilan Dini Resonansi Bambu: Saat Hak Cipta Musisi Lokal Bersemi dalam Edukasi Royalti di Kediri Pelajaran Kebaikan di Maulid Nabi: Siswa Miosi Sidoarjo Terlibat dalam Distribusi 782 Nasi Kotak Warga Bangunsari Madiun Tolak TPST, Sosialisasi DLH Berujung Mediasi Tanpa Keputusan Final Bukan Sekadar Jabatan: Mr. Roo Ungkap Filosofi dan Kunci Pemimpin Sekolah Resilien MAN IC Serpong: 14 Siswa Lolos Final OSN 2026, Terbanyak Nasional

Berita Terkini

Prabowo Janji Benahi Masalah Keracunan MBG: Jangan Sampai Dipolitisasi

badge-check


					Prabowo Janji Benahi Masalah Keracunan MBG: Jangan Sampai Dipolitisasi Perbesar

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan masalah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ribuan siswa. Prabowo juga tak ingin hambatan program ini menjadi komoditas politik.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat menjawab pertanyaan awak media soal munculnya ribuan kasus keracunan MBG.

“Harus waspada agar jangan sampai ini (MBG) dipolitisasi,” kata Prabowo pada Sabtu (27/9) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan dirinya dari luar negeri telah memantau adanya kasus keracunan MBG. Oleh sebab itu, dia akan segera memanggil pejabat terkait untuk membahas hal ini.

Baca juga:

  • Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional

“Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujar Prabowo.

Presiden mengatakan, program MBG dirancang untuk anak-anak yang tidak mampu sehingga perlu dilanjutkan. Prabowo bahkan mengatakan masih ada anak-anak yang hanya mampu makan dengan menu nasi dan garam.

“Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” katanya.

BGN mencatat ada 5.914 pemerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September yang tersebar di 70 lokasi. Para penerima yang menjadi korban terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

BGN mencatat kasus tersebut tersebar di tiga wilayah. Wilayah II atau Jawa menjadi yang tertinggi dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

Lembaga tersebut juga mendesak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat tersebut ditargetkan paling lambat bulan depan.

“Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9).

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Bangunsari Madiun Tolak TPST, Sosialisasi DLH Berujung Mediasi Tanpa Keputusan Final

24 Agustus 2026 - 10:54 WIB

7 Hektare Lahan Jati di Gunung Bungkuk Magetan Hangus Terbakar, BPBD Ingatkan Warga Waspada

24 Agustus 2026 - 06:13 WIB

Kecelakaan Maut Bojonegoro: Nenek 85 Tahun Tewas Terlindas Truk Saat Motor Salip dari Kiri

23 Agustus 2026 - 16:58 WIB

Jombang Siapkan 99 Masjid Ramah Muktamirin, Fasilitasi Ribuan Peserta Muktamar NU

23 Agustus 2026 - 16:57 WIB

Sekdes di Probolinggo Digerebek di Hotel Bersama Istri Warga, Pemkab Tunggu Laporan Resmi

23 Agustus 2026 - 15:54 WIB

Trending di Berita Terkini