KETUA Umum Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga (PPJI) Minerva Taran mengungkap adanya pengelolaan dapur pada program makan bergizi gratis (MBG) yang asal-asalan. Bahkan, menurut Minerva, dapur MBG bukan hanya kesalahan strategi, tetapi kecerobohan sistemik yang berujung terhadap gagalnya program ini.
Minerva menjelaskan bahwa beberapa dapur MBG ada yang disewa pemerintah dari pengusaha jasa boga. Pemerintah kemudian menugaskan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi–yang hanya dikursuskan selama tiga bulan–untuk mengurusi ribuan porsi makanan.
Di sinilah ia menilai awal pengelolaan dapur MBG yang tidak dilakukan oleh pengusaha jasa boga yang profesional. “Melainkan orang-orang baru yang dipaksa belajar secara instan. Orang-orang yang tidak berpengalaman di urusan manajemen dapur,” kata Minerva melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 September 2025.
Minerva menyampaikan bahwa saat ini sudah ada sekitar 8.000 dapur MBG, beberapa pengusaha jasa boga profesional memang juga ada yang memiliki dapur tersebut. Tetapi, kata dia, orang dekat pemerintah, anggota DPR, serta masyarakat sekitar lokasi dapur MBG juga tak kalah banyaknya mengurusi ribuan porsi makanan itu. Walhasil, risiko terhadap kegagalan program ini sangat tinggi karena tak dikelola secara profesional.
Bahkan, Minerva menyebut cita-cita kehadiran program MBG yang seharusnya memberikan asupan gizi bagi para siswa, berpotensi menjadi racun gratis karena makanannya tidak dibuat dengan profesional atau salah pengolahan. “Anak-anak yang seharusnya pulang dengan perut kenyang, malah pulang dengan muntah, diare dan traume,” ucapnya yang juga memiliki usaha katering di Jakarta.
Untuk mengatasi kegagalan yang lebih banyak pada program MBG, Minerva merekomendasikan pemerintah untuk segera mengevaluasi total perihal urusan dapur pada program tersebut. “Ini bukan soal memasak saja, ini soal manajemen risiko, keamanan pangan, dan standar gizi. Jangan serahkan nyawa anak-anak ke tangan amatiran yang baru kursus tiga bulan,” ujar Minerva.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Dayang mengklaim standar operasional prosedur pada pengelolaan dapur MBG telah mempunyai kebijakan baru. Ia menyebut SPPG dan mitra atau yayasan yang terlibat dalam program ini, wajib menyediakan satu chef dan satu chef pendamping. SOP baru itu diterapkan setelah melihat begitu banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
Kewajiban menyediakan chef tersebut, kata Nanik, untuk meminimalisir insiden keracunan massal yang sebelumnya menyasar banyak siswa karena mengonsumsi makanan dari program MBG. “Kalau dia seorang chef tersertifikasi, dia pasti paham ini,” kata Nanik dalam konferensi pers soal Verifikasi Calon Mitra Program MBG di Artotel Kota Wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.
Berkaitan dengan kasus keracunan massal di Bandung Barat, Nanik mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut telah ditutup. Tim investigasi BGN menemukan dapur tersebut tak menjalankan SOP. Dia menegaskan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran berat. BGN meminta maaf atas insiden tersebut.
Nanik juga menyampaikan kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah yang mengorbankan kesehatan anak mungkin saja akan dibawa ke ranah pidana. “Bila teridentifikasi ada unsur pidana atau kesengajaan (bisa saja)” kata dia.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Tambahan 471 Persen Belanja untuk Makan Bergizi Gratis
