KlikMojok – Di balik riuhnya tawa anak-anak dan decak kagum pengunjung yang memadati Kebun Binatang Surabaya (KBS), tersimpan sebuah kisah kelam tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan aliran dana haram. Institusi yang seharusnya menjadi oase edukasi dan konservasi satwa ini kini menjadi sorotan tajam Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) atas dugaan korupsi pengelolaan keuangannya. Tak hanya melibatkan internal manajemen, penyidikan kasus korupsi KBS ini kini merambah lebih jauh, menelusuri dugaan aliran dana ratusan juta rupiah yang diduga sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
KBS, sebagai salah satu ikon kota Pahlawan dan lembaga konservasi tertua di Asia Tenggara, memegang peran penting dalam memori kolektif warga Surabaya. Harapan publik akan pengelolaan yang transparan dan akuntabel kini diuji dengan adanya dugaan praktik korupsi yang sistematis. Kejati Jatim, yang bertindak sebagai garda terdepan penegakan hukum, tak tinggal diam. Mereka kini tengah mendalami sejumlah pencatatan pengeluaran KBS yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak di lingkungan legislatif kota.
I Gede Punia Atmaja, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, menegaskan bahwa penyidik tengah serius menelusuri dugaan aliran dana ini. Meskipun data awal masih tercatat sebagai ‘keperluan internal’ KBS, namun indikasi kuat telah ditemukan. “Sementara untuk keperluan internal, namun akan kita telusuri dan kita dalami (aliran ke DPRD Surabaya),” ujar Punia, memberikan gambaran bahwa penyelidikan ini akan terus bergulir hingga tuntas.
Dokumen yang diperoleh beritajatim.com mengungkap rincian mencengangkan: pembukuan KBS mencatat pengeluaran sebesar Rp740,7 juta untuk honor narasumber yang melibatkan nama Pansus, Pimpinan, dan Komisi B DPRD Surabaya. Dana fantastis ini terhimpun sepanjang Januari 2025 hingga Juni 2026. Rinciannya terbagi dalam dua rekap pengeluaran: rekap pertama mencakup 33 transaksi dari Januari hingga Desember 2025 dengan total Rp545,5 juta, sementara rekap kedua berisi 24 transaksi dari Januari hingga Juni 2026 senilai Rp195,2 juta.
Mayoritas kegiatan yang tercantum dalam rekapitulasi tersebut berkaitan erat dengan operasional dan kebijakan KBS, mulai dari pembahasan Laporan Keuangan, penyusunan Rencana Bisnis, hingga keterlibatan dalam Pansus LKPJ Wali Kota dan promosi Kebun Binatang Surabaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan kewajaran pengeluaran honorarium tersebut.
Selain itu, dokumen penyidikan lainnya juga merinci pembayaran kepada 19 orang dengan total Rp58,3 juta, yang terbagi dalam 34 entri. Empat nama bahkan tercatat menerima nominal terbesar, yakni Rp5,7 juta, Rp5,4 juta, serta dua orang lainnya masing-masing Rp5,2 juta. Dugaan pengeluaran untuk honor narasumber ini hanyalah sebagian kecil dari penelusuran pengeluaran kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang juga mencakup pos bahan bakar minyak (BBM) dan pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Kasus ini mulai mencuat ke permukaan setelah penyidik Kejati Jatim pada Kamis, 19 November 2026, menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya untuk tahun anggaran 2025-2026. Keempat tersangka tersebut adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, serta MMS yang berprofesi sebagai advokat.
Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur menunjukkan angka kerugian yang signifikan: total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.
Aspidsus Kejati Jatim menjelaskan bahwa dana sebesar itu terpecah menjadi dua kelompok pengeluaran utama. Sebagian besar, yakni Rp2,41 miliar, diduga mengalir melalui skema pendampingan hukum yang melibatkan advokat MMS. Modus operandi yang terungkap cukup kompleks: MMS diduga meminta ‘lawyer fee’ sebesar Rp100 juta, dan Rp500 juta lainnya disebut-sebut untuk ‘penutupan perkara’ di Kejari Tanjung Perak. Pola serupa kembali terulang saat Kejati Jatim melakukan pemeriksaan keuangan KBS, hingga totalnya mencapai Rp2,41 miliar yang diduga kuat tidak pernah diserahkan kepada penyidik.
Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Rp707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp152.784.430 pada tahun 2026, merupakan pengeluaran yang dicatat untuk pembelian BBM, pembayaran THR, dan honorarium. Untuk menyamarkan jejak pengeluaran fiktif ini, para tersangka diduga keras membuat serangkaian dokumen palsu, mulai dari perjanjian jasa fiktif, perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, dokumen kajian SOP, hingga kuitansi honorarium yang direkayasa.
Penyidikan masih terus berlanjut, dan tim penyidik Kejati Jatim berkomitmen untuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain dalam pusaran dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan KBS ini. Kasus ini bukan sekadar tentang angka-angka kerugian negara, melainkan juga tentang pengkhianatan terhadap amanah publik. Ia menjadi pelajaran pahit bagi kita semua, bahwa transparansi dan akuntabilitas harus selalu menjadi pilar utama dalam setiap pengelolaan institusi publik, bahkan di tempat yang seharusnya membawa keceriaan seperti kebun binatang. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, membersihkan tabir hitam yang kini menyelimuti salah satu kebanggaan Kota Surabaya.


















