KlikMojok – Ratusan mahasiswa di Sidoarjo menyuarakan aspirasi mereka di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo pada Selasa (10/11) petang, mendesak pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendidikan. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan serius yang terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari dugaan pungutan liar (pungli), kasus perundungan atau bullying, hingga potensi kasus pencabulan.
Aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan tersebut diikuti oleh sekitar 250 mahasiswa. Mereka berasal dari berbagai organisasi, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan total 11 poin tuntutan yang mencakup beragam isu penting, mulai dari anggaran daerah, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, agraria, hingga infrastruktur.
Muchammad Alfien Ananta, selaku Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Sidoarjo, menegaskan bahwa pembentukan Satgas Pendidikan harus segera direalisasikan. Menurutnya, langkah ini krusial agar berbagai masalah yang membelit lingkungan sekolah dapat ditangani dengan serius dan tuntas. Alfien menambahkan bahwa mahasiswa telah berulang kali menyuarakan keprihatinan terkait persoalan-persoalan ini, namun hingga aksi terbaru, mereka merasa belum ada tindak lanjut konkret yang sesuai dengan tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami mendesak agar persoalan pendidikan, terutama pungli, pencabulan, dan bullying, segera ditangani. Kami meminta agar Satgas Pendidikan segera dibentuk,” ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (11/11).
Alfien juga mengungkapkan bahwa usulan pembentukan Satgas Pendidikan ini telah mendapat perhatian dalam sesi audiensi yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD Sidoarjo. Bahkan, Bupati Sidoarjo, Subandi, secara langsung meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti bersama dinas terkait dan pihak DPRD, menunjukkan komitmen terhadap penanganan isu ini.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Ia menyampaikan dukungannya terhadap usulan pembentukan Satgas Pendidikan, menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap lingkungan sekolah. Fokus pengawasan ini, menurutnya, harus diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya pungli dan berbagai bentuk kekerasan, khususnya di jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Abdillah Nasih juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti harus ditindak tegas. Ia menyatakan bahwa sanksi dapat diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, bahkan termasuk pencopotan kepala sekolah jika ditemukan bukti dan dasar yang kuat untuk tindakan tersebut. “Jika memang terbukti ada yang melanggar peraturan, kami minta diberikan sanksi seberat-beratnya, termasuk pencopotan kepala sekolah jika diperlukan,” tegasnya.
