KlikMojok – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Budi Arie menyatakan, “Betul,” saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut. Gibran Rakabuming Raka diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Rabu, 11 November 2026, sore. Penyerahan surat ini terjadi di tengah sorotan publik dan dinamika politik yang berkembang, meskipun hingga Rabu malam, Gibran sendiri belum mengumumkan secara resmi pengunduran dirinya kepada masyarakat luas.
Menurut keterangan Budi, proses penyerahan surat penting tersebut berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Momen penyerahan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali dari agenda kunjungan kerja yang sebelumnya ia lakukan di Aceh.
Sekali lagi, Budi Arie menegaskan, “Betul,” ketika dikonfirmasi ulang mengenai isu pengunduran diri Gibran. Kendati demikian, hingga malam hari Rabu, publik masih menanti pengumuman resmi dari Gibran terkait keputusannya tersebut. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan kepada media Kompas bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi apa pun mengenai pengunduran diri Gibran.
Rencana jumpa pers yang telah dijadwalkan dan dinantikan oleh para awak media di Istana Wakil Presiden akhirnya batal diselenggarakan. Laporan dari Kompas menyebutkan bahwa Gibran terlihat terburu-buru meninggalkan kompleks istana, berlari menuju arah Jalan Kebon Sirih sekitar pukul 19.00 WIB, tanpa memberikan pernyataan kepada media.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada hari Selasa, 10 November 2026, pagi.
Dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama, sekitar dua setengah jam, Gibran juga dilaporkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha negara. Prasetyo sendiri dengan tegas membantah adanya kabar yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri yang disampaikan oleh Gibran.
Sebelumnya, dalam sebuah jumpa pers yang diadakan di Istana Wakil Presiden pada hari Selasa, Gibran sempat menyatakan, “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan.”
Berdasarkan penuturan Gibran, Presiden Prabowo menyarankan agar ia membawa seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari jenjang SD hingga S-1, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, Gibran juga disarankan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Namun, pada hari Rabu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, mengeluarkan bantahan. Syahganda membantah klaim bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk melanjutkan upaya hukumnya di PTUN terkait masalah dokumen pendidikan tersebut.
Latar belakang polemik ini salah satunya merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut secara jelas mensyaratkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang meyakinkan. Bukti yang dimaksud adalah terkait kepemilikan dokumen kelulusan luar negeri oleh Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Lebih lanjut, MK juga menyatakan bahwa permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan tidak dapat diterima, dengan alasan para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum yang sah. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa secara substansi, perkara tersebut sudah tidak lagi relevan untuk diajukan melalui sengketa hasil pemilu, mengingat Gibran telah resmi dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024.
Kemudian, pada tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan dalam perkara dengan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan MA ini secara langsung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran yang sebelumnya diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019. Selain itu, MA juga mewajibkan instansi penerbit surat tersebut untuk segera mencabutnya.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengumumkan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan ini, yang ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi, diserahkan pada hari Rabu. Para pengusul berargumen bahwa Gibran dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, terutama setelah terbitnya dua putusan penting yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Usulan HMP tersebut direncanakan untuk diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada hari Kamis, 12 November 2026. Sekretaris Jenderal DPR, Suprihartini, telah membenarkan kepada Kompas bahwa jadwal rapat paripurna yang semula ditetapkan pada pukul 10.00 WIB mengalami pengunduran dan akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.
Rincian mengenai fraksi dan jumlah anggota yang mengusulkan HMP adalah sebagai berikut: PKS dengan 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Apabila rapat paripurna DPR menyetujui usulan HMP ini, langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia khusus oleh DPR. Mekanisme ini sesuai dengan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa permintaan DPR agar Mahkamah Konstitusi memeriksa pendapatnya harus didukung oleh setidaknya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan syarat rapat tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari total seluruh anggota DPR.
Apabila Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa pendapat DPR terbukti kebenarannya, maka DPR akan kembali menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna ini bertujuan untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memiliki kewajiban untuk bersidang dan memutuskan usul tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak usul itu diterima.
Sementara itu, Kompas.id melaporkan bahwa surat pengunduran diri yang dimaksud direncanakan akan diserahkan kepada MPR pada hari Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIB. Namun, hingga Rabu malam, pihak MPR belum memberikan konfirmasi resmi mengenai jadwal penyerahan ataupun penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memberikan penjelasan terkait prosedur pengunduran diri wakil presiden. Menurut Yusril, surat pengunduran diri wakil presiden secara konstitusional ditujukan kepada MPR, dan Majelis memiliki kewenangan untuk bersidang guna menindaklanjuti hal tersebut. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
