KlikMojok – The grand Mandhapa Aghung Ronggosukowati, di Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, pada Kamis (19/11/2026) sore itu, menjadi saksi bisu sebuah episode penting dalam dinamika pemerintahan daerah. Ruangan yang biasanya menjadi pusat pengambilan keputusan strategis, kini menyajikan pemandangan yang lebih intim: sebuah upaya rekonsiliasi. Di sana, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, memimpin mediasi atas insiden yang sempat mengusik ketenangan, melibatkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Hamdi, dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Pamekasan, Haryono. Peristiwa ini, yang berawal dari ketegangan di lapangan, kini menemukan titik terang menuju perdamaian.
Insiden yang dimaksud terjadi beberapa jam sebelumnya, saat upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-62 di Halaman Kantor Pemda Pamekasan, Jalan Kabupaten 107 Pamekasan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan dan pelaksanaan upacara, terjadi gesekan yang berujung pada pemukulan. Sebuah peristiwa yang, bagi sebagian orang, mungkin hanya dianggap sebagai riak kecil. Namun, bagi mereka yang terlibat dan bagi institusi yang mereka wakili, ini adalah cerminan pentingnya komunikasi, etika, dan saling pengertian dalam menjalankan tugas publik.
Mediasi yang digelar di bawah payung kepemimpinan Bupati Kholilurrahman tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, serta para pihak yang berseteru, Hamdi dan Haryono, bersama beberapa pejabat lainnya. Suasana serius namun penuh harapan menyelimuti ruangan. Hamdi, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu, membuka sesi dengan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada Haryono. Ia mengakui, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman yang berujung pada ledakan emosi sesaat. “Kami secara pribadi salah paham dan terbawa emosi sesaat, jadi kami minta maaf,” kata Hamdi, nada penyesalan tergambar jelas. Permintaan maaf itu tak hanya ditujukan kepada Haryono, tetapi juga kepada Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional. Sebagai penanda kesepakatan damai, sebuah surat pernyataan bermaterai ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh Bupati dan Ketua Dewan.
Di sisi lain, Haryono, personel Satpol PP yang menjadi korban, menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada. Namun, ia juga tak luput menyampaikan sebuah harapan yang mendalam, sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak yang hadir. Ia berharap insiden serupa tidak terulang di kemudian hari, dan menekankan pentingnya saling menghargai, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas pengamanan kegiatan pemerintahan. “Kami minta tolong hormati dan hargai kinerja kami, kami yang berjaga bukan sekedar pelengkap kegiatan, tapi melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Artinya kami sebagai petugas, bukan patung,” pinta Haryono, suaranya menegaskan harga diri dan profesionalisme.
Bupati Kholilurrahman, dalam penjelasannya, menggarisbawahi akar masalah dari insiden tersebut: miskomunikasi. “Apa yang terjadi tadi pagi itu adalah miskomunikasi,” tegas Kiai Kholil, sapaan akrab Bupati Pamekasan. Ia menjabarkan konteks kejadian, di mana Haryono sedang menjalankan tugas pengamanan upacara, sementara Hamdi dalam perjalanan menuju kantor dewan untuk menjalankan tugasnya. “Dan yang jelas, saudara Haryono sedang menjalankan tugas pengamanan ketika upacara. Sedangkan Saudara Hamdi dalam rangka menjalankan tugas mau ke kantor dewan,” sambungnya.
Kiai Kholil kemudian menyerukan agar kedua belah pihak menyikapi persoalan ini dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa legislatif dan eksekutif adalah dua pilar penting dalam unsur pimpinan daerah, yang keberadaannya saling melengkapi dan membutuhkan hubungan kerja yang harmonis. “Seperti kita ketahui bersama bahwa legislatif dan eksekutif merupakan bagian dari unsur pimpinan daerah, sehingga perlu menjaga hubungan kerja yang baik,” pungkasnya.
Insiden di Pamekasan ini, meski berakhir damai, menyisakan pelajaran berharga. Ia bukan sekadar catatan konflik yang diselesaikan, melainkan sebuah cermin tentang pentingnya etika publik, kontrol emosi, dan komunikasi yang efektif di antara para pemangku kebijakan dan pelaksana tugas di lapangan. Sebuah “pendidikan” informal bagi semua, bahwa integritas dan profesionalisme, serta rasa saling menghargai, adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan suasana kerja yang kondusif demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Harmoni antara lembaga, pada akhirnya, adalah cerminan kematangan sebuah daerah dalam berdemokrasi dan beradministrasi.












