KlikMojok – Pada tanggal 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, kota Yogyakarta menjadi saksi bisu dari sebuah pemandangan yang tak lazim namun penuh makna. Di tengah keriuhan demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY, turun langsung menemui massa aksi. Bukan dari balik podium atau dengan jarak yang memisahkan, melainkan dengan duduk lesehan bersama para demonstran, sebuah gestur yang tak hanya menarik perhatian tetapi juga membuka ruang dialog di tengah derasnya tuntutan demokrasi dan keadilan.
Momen ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dalam lanskap politik Indonesia yang seringkali diwarnai ketegangan antara penguasa dan rakyat yang menyampaikan aspirasi, kehadiran Raja dengan cara yang begitu membumi menawarkan sebuah oase. Sri Sultan HB X, yang pada saat itu datang menghampiri pendemo dan kemudian duduk lesehan bersama peserta demonstrasi, menanggapi bahwa “tuntutan-tuntutan akan dipertimbangkan sesuai kondisi karena kebijakan itu untuk menjaga keamanan warga.” Beliau pun mencoba menjelaskan dan memberikan tanggapan satu per satu sesuai tuntutan massa aksi, sebuah pendekatan yang menggarisbawahi pentingnya komunikasi dua arah dalam tata kelola pemerintahan.
Aksi demonstrasi sendiri berlangsung di sejumlah kawasan strategis Kota Yogyakarta, menjadi wadah bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menyuarakan berbagai persoalan. Dari kondisi demokrasi yang mereka anggap terancam, kebebasan berpendapat yang terkekang, dugaan tindakan represif aparat, hingga tuntutan perbaikan kesejahteraan masyarakat, semua menjadi sorotan. Sejumlah elemen yang terlibat dalam rangkaian aksi tersebut di antaranya Aliansi Jogja Memanggil (AJM), Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta, Aliansi UMY Bergerak, serta BEM Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Salah satu fokus utama kritik datang dari Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di kawasan Kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan. Mereka secara terang-terangan menyampaikan kritik terhadap situasi demokrasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mengancam ruang demokrasi. “Di antaranya dugaan kekerasan aparat, penangkapan peserta demonstrasi, serta munculnya kelompok sipil yang dianggap berpotensi melakukan intimidasi terhadap masyarakat,” tegas Dion. AJM juga mendesak pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jaga Warga, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan demokrasi dan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat.
Bagi peserta aksi, kebebasan menyampaikan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah diminta membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi. Ini adalah esensi dari pendidikan kewarganegaraan yang hidup, di mana setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik.
Selain di Kantor Gubernur DIY, demonstrasi juga berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di sini, berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil membawa tuntutan yang lebih luas, mencakup persoalan nasional maupun daerah. Mereka mendesak pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menyelamatkan masyarakat terdampak asap serta menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius, dengan massa meminta pemerintah menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, memperkuat perlindungan buruh, serta mewujudkan sistem pengupahan yang lebih layak.
Di bidang agraria, demonstran mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dan penghentian praktik perampasan tanah serta eksploitasi sumber daya alam. Tak ketinggalan, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap militerisasi dan kekerasan terhadap masyarakat, termasuk mahasiswa, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok minoritas. Rangkaian demonstrasi pada 10 November 2026 ini tersebar di beberapa kawasan, antara lain Monumen Tugu Yogyakarta, Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY, dan Titik Nol Kilometer, menunjukkan luasnya spektrum isu yang diperjuangkan.
Pergerakan demonstran ini berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di Jalan Mangkubumi, Malioboro, Gejayan, serta sejumlah persimpangan menuju pusat kota. Satlantas Polresta Yogyakarta pun menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, dengan pengaturan kendaraan yang mempertimbangkan kondisi dan perkembangan massa di lapangan. Demonstrasi yang berlangsung pada momentum Hari Pahlawan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan kritik sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan publik, sebuah panggilan untuk terus memperjuangkan cita-cita pahlawan dalam bingkai demokrasi yang matang dan berkeadilan.
