KlikMojok – Senja itu, di bawah langit Tuban yang mulai meredup, ratusan pasang mata membanjiri halaman depan Markas Polresta Tuban. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk menuntut. Mereka adalah warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Tuban, sebuah organisasi pencak silat yang anggotanya kini tengah berjuang mencari keadilan. Kedatangan mereka pada Selasa, 10 November 2026, adalah wujud solidaritas yang tak tergoyahkan, mengawal penanganan kasus dugaan penganiayaan brutal yang menimpa tiga anggota mereka, meninggalkan luka fisik parah, bahkan patah tulang.
Ketegangan yang menyelimuti udara adalah cerminan dari kekhawatiran mendalam atas insiden yang terjadi. Menurut Matnur, Panglima Aksi Arus Bawah SH Terate Cabang Tuban, kronologi peristiwa itu bermula ketika para korban secara tiba-tiba dipepet oleh sekelompok orang hingga terjatuh. Dalam posisi tak berdaya itulah, mereka kemudian menjadi sasaran penganiayaan membabi buta oleh kelompok tak dikenal tersebut. “Korban yang bernama Okta itu mengalami luka patah tulang rusuk, tulang selangka, sama dagu. Sampai hari ini belum pulang dari rumah sakit,” ujar Matnur kepada wartawan, menggambarkan betapa seriusnya dampak kekerasan yang terjadi.
Peristiwa tragis ini, lanjut Matnur, terekam jelas dalam dua potongan video yang kini beredar dan menjadi perhatian publik. Salah satunya memperlihatkan adegan korban yang diduga diintimidasi di depan sebuah gerai Alfamart. “Kalau melihat dari isi video, kurang lebih ada tujuh orang yang mengintimidasi korban ini. Ada juga video yang memperlihatkan korban diintimidasi di depan Alfamart,” kata Matnur, menegaskan bahwa aksi kekerasan ini bukan insiden acak, melainkan dugaan tindakan intimidasi berkelompok.
Tak hanya kasus terbaru ini, Matnur juga mengangkat isu kasus lain yang terjadi pada 21 Agustus 2026, yang hingga kini belum tuntas karena masih adanya seorang terduga pelaku berinisial RD yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Tuntutan warga PSHT Tuban pun jelas dan tegas. “Tuntutan kita adalah ketika ada warga Terate yang menjadi korban, harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas,” pintanya, mencerminkan keinginan kuat untuk melihat keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Matnur bahkan tak ragu menegaskan bahwa apabila perkara ini diabaikan atau belum diselesaikan, pihaknya akan membawa massa aksi yang jauh lebih besar. Ini adalah ultimatum sekaligus desakan serius kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap para pelaku sesuai dengan undang-undang hukum pidana yang berlaku. “Saya akan bawa massa lebih banyak lagi dari ini kalau kasus ini diabaikan,” bebernya, menunjukkan keseriusan dan tekad komunitas dalam mengawal kasus ini.
Menanggapi gelombang tuntutan ini, Wakapolresta Tuban, AKBP Windy Syafutra, berjanji akan mengusut tuntas kasus penganiayaan, terutama mengingat korbannya termasuk anak di bawah umur. Ia memastikan bahwa kasus ini telah ditangani oleh Satreskrim Polresta Tuban. “Sudah kami proses dan masih dalam penyelidikan, kami mohon waktu untuk itu dan kami berkomitmen dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” serunya di hadapan massa aksi, mencoba menenangkan situasi dan meyakinkan komitmen kepolisian.
Secara terpisah, Kanit Pidum Ipda Priyanto menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus penganiayaan ini. Namun, kondisi korban yang mengalami luka parah masih belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sepenuhnya, menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelidikan. “Kami akan menangani kasus penganiayaan ini dengan profesional. Sekarang sudah ada beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan,” jelas Priyanto, menggarisbawahi upaya yang telah dan sedang dilakukan aparat penegak hukum.
Peristiwa di Tuban ini bukan sekadar laporan kriminal biasa; ia adalah cerminan dari dinamika sosial di mana komunitas menuntut haknya atas rasa aman dan keadilan. Kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota PSHT Tuban ini menjadi ujian bagi sistem hukum dan harmoni antar-komunitas. Di tengah desakan massa dan janji penegak hukum, harapan akan keadilan yang tuntas dan pemulihan kepercayaan menjadi taruhan utama, memastikan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada kekerasan yang luput dari pertanggungjawaban. Ini adalah pelajaran penting tentang pentingnya dialog, penegakan hukum yang imparsial, dan upaya bersama menjaga perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk.
