KlikMojok – Di sebuah ruang Musorkotlub yang baru saja bergemuruh oleh dinamika pilihan, nama Elim Tyu Samba resmi diukir sebagai Ketua Umum KONI Kota Blitar periode 2026–2030. Terpilihnya Wakil Wali Kota Blitar ini bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan di kancah olahraga, melainkan sebuah simpul rumit yang mengikat kalkulasi politik anggaran, peta kekuatan baru, serta harapan besar bagi masa depan atlet-atlet Kota Blitar.
Namun, jalan yang terhampar di hadapan Elim bukanlah karpet merah tanpa kerikil. Pekerjaan rumah untuk mendongkrak prestasi atlet sudah menanti, beriringan dengan tantangan fundamental: memperbaiki komunikasi yang terputus dengan eksekutif, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Hubungan yang kurang harmonis ini sempat terekspos jelas ketika Elim, beberapa waktu lalu, harus turun ke jalan memimpin demonstrasi, menuntut pencairan dana hibah senilai Rp2,8 miliar yang tak kunjung cair. Elim sendiri secara tak langsung mengakui adanya sumbatan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Wali Kota Blitar.
Usai terpilih, ia menyatakan kesiapan untuk membuka lembaran baru. “Tentu saja kami selalu memperbaiki komunikasi ya, tentu saja. Nah, ini kan menjadi awal yang baru yang saya maksud tadi. Tentu saja namanya awal yang baru kita menginginkan awal yang baik,” ucap Elim saat pertama kali diwawancara usai menjabat Ketua KONI Kota Blitar. Perbaikan komunikasi ini menjadi krusial. Bukan hanya untuk kelancaran birokrasi, tetapi juga sebagai kunci utama agar dana hibah yang sangat dibutuhkan untuk pembinaan atlet bisa segera dicairkan. Sebuah kesadaran yang tampaknya juga melekat kuat pada Elim. Ia pun paham bahwa komunikasi adalah kunci dari semua konflik di KONI. “Tentu saja kami perlu komunikasi dengan pemerintah daerah kalau masalah itu. Karena per hari ini kan memang anggaran belum ada dan juga sekretariat belum ada,” tegasnya.
Posisi Elim Tyu Samba sebagai Ketua KONI Kota Blitar, di saat yang sama masih menjabat Wakil Wali Kota, bagaikan dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, rangkap jabatan ini berpotensi menjadi keuntungan. Peran ganda sebagai bagian dari pimpinan daerah tentu dapat mempermudah langkah diplomasi KONI dalam menjalin sinergi dengan berbagai pihak, asalkan komunikasi internal berjalan mulus. Namun, di sisi lain, rangkap jabatan ini menyimpan risiko besar. Ia berpotensi menciptakan kerancuan dalam lingkup kerja dan justru memperburuk hubungan yang sudah renggang dengan Pemkot Blitar.
Taufan Perdana Putra, pengamat politik dan olahraga lokal, menyoroti fenomena rangkap jabatan ini dengan cermat. Menurut Taufan, posisi strategis yang diemban Elim, baik sebagai Wakil Wali Kota maupun Ketua KONI, memang memberinya posisi tawar (bargaining position) yang kuat. Namun, kekuatannya itu sekaligus menempatkannya di bawah sorotan tajam publik, terutama dalam menjaga harmonisasi kerja dengan Wali Kota Syauqul Muhibbin (Mas Ibin). “Dia sebagai Wakil Wali Kota dan mencalonkan diri menjadi Ketua KONI, di sini harus memisahkan kapan dia menjadi Ketua KONI dan kapan sebagai Wakil Wali Kota. Maksudnya, harus ada kejelasan peran agar tidak saling bertabrakan,” ujar Taufan.
Taufan menambahkan, meskipun Pasal 40 UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tidak secara eksplisit melarang pejabat publik memimpin organisasi olahraga, persoalan krusial muncul pada aspek pengelolaan anggaran negara. Sebagai bagian dari pimpinan Pemkot Blitar, Wakil Wali Kota memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pemberian dana hibah. Sementara itu, Ketua KONI adalah pihak penerima sekaligus pengelola dana hibah tersebut. Inilah titik rawan konflik kepentingan. “Ini terkait dana hibah. Wakil Wali Kota selaku pemerintah memberikan dana hibah kepada Ketua KONI. Jika dia juga yang menjadi Ketua KONI, maka dia yang memberikan anggaran, dia pula yang menerima. Nantinya saat pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ), ini tentu sangat membingungkan dan memicu conflict of interest,” tegasnya.
Isu krusial inilah yang mulai ditangkap oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Blitar kini tengah menyiapkan opsi agar dana hibah bisa segera disalurkan, bahkan jika harus langsung ke Cabang Olahraga (Cabor). Namun, opsi ini bukanlah solusi instan. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar, Ruli Tri Wibowo, menekankan bahwa skema penyaluran langsung ini masih memerlukan kajian mendalam. “Itu opsi yang masih perlu pengkajian mendalam,” ungkap Ruli Tri Wibowo. Opsi tersebut hanya akan dijadikan rencana cadangan jika komunikasi antara KONI dan Pemkot Blitar tetap menemui jalan buntu.
Maka, di pundak Elim Tyu Samba kini terbebani harapan sekaligus tantangan. Antara keinginan untuk memajukan olahraga Kota Blitar, kebutuhan untuk merajut kembali komunikasi yang sempat retak, dan keharusan untuk menjaga integritas di tengah bayang-bayang rangkap jabatan dan potensi konflik kepentingan. Jalan ke depan bagi KONI Kota Blitar di bawah kepemimpinan Elim akan menjadi cerminan bagaimana sebuah kota menyeimbangkan ambisi politik dengan amanah pembangunan olahraga, memastikan bahwa setiap rupiah dana hibah benar-benar bermuara pada prestasi, bukan pada polemik yang tak berujung.
