Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) lagi gencar-gencarnya mendesak pemerintah buat menangguhkan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenapa? Karena ribuan siswa dilaporkan keracunan gara-gara menu MBG. Bagi FKBI, insiden ini bukan cuma masalah teknis operasional, tapi jelas banget nunjukkin kalau perlindungan konsumen untuk anak-anak dalam program nasional ini masih lemah.
Sejak program MBG ini digulirkan awal tahun 2025, FKBI udah mencatat ada lebih dari 4.000 siswa yang jadi korban keracunan makanan. Parahnya lagi, dari hasil pemeriksaan, ditemukan kontaminasi bakteri E. Coli di beberapa sampel menu. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional, memang sudah minta maaf pada Jumat, 19 September 2025 lalu. Tapi, FKBI bilang, “maaf doang nggak cukup!”. Mereka menuntut langkah yang lebih konkret, terstruktur, dan melibatkan semua pihak biar tragedi serupa nggak terulang. Bahkan, desakan untuk moratorium alias penangguhan program Makan Bergizi Gratis ini jadi sangat mendesak, kata FKBI dalam keterangan pers mereka pada Senin, 22 September 2025.
Investigasi FKBI juga mengungkap banyak banget masalah serius di balik layar pelaksanaan MBG. Mulai dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kebersihannya jauh dari standar, proses penyiapan makanan langsung di lantai tanpa pelindung dari serangga, waktu distribusi yang kelamaan, sampai akhirnya makanan yang diterima siswa jadi nggak lagi segar. Bikin miris banget, kan? Bukan cuma itu, FKBI juga menyoroti absennya uji lab, audit yang nggak transparan, dugaan adanya 5.000 dapur fiktif, plus mekanisme pelaporan dan pemulihan korban yang dinilai amburadul dan sama sekali nggak melibatkan pihak sekolah.
FKBI sangat menyayangkan sikap para penyelenggara program Makan Bergizi Gratis ini yang dianggap mengabaikan hak dasar anak-anak sebagai konsumen yang rentan. Menurut mereka, para korban nggak cuma nggak dapat perlindungan yang layak, tapi juga nggak ada ganti rugi, apalagi dukungan psikososial buat mereka.
Melihat semua temuan ini, FKBI mendesak keras Badan Gizi Nasional dan pemerintah untuk segera melakukan audit publik, membuka data semua vendor MBG, dan yang paling penting, memberikan kompensasi penuh—baik itu medis, psikologis, maupun hukum—kepada semua korban dan keluarga mereka. FKBI juga mendorong banget reformasi tata kelola program MBG ini, dengan sistem pengawasan yang partisipatif, melibatkan orang tua, sekolah, sampai lembaga perlindungan anak.
Sebagai solusi jangka panjang, FKBI juga ngasih ide lain: desentralisasi penyediaan Makan Bergizi Gratis. Jadi, makanan bisa disediain lewat kantin sekolah atau dana langsung diberikan ke orang tua. Cara ini diharapkan bisa jadi opsi buat bener-bener ningkatin kualitas program dan mencegah kejadian serupa terulang lagi.
